Yang Bisa Dibongkar Pasang

Presiden memastikan reshuffle kabinet dilakukan bulan depan. Selain menteri berkinerja buruk, menteri yang mengalami masalah kesehatan, bermoral jeblok, dan kena masalah hukum akan diganti. Siapa saja mereka?

Sofjan Wanandi tampak ceria ketika keluar dari Gedung Sekretariat Negara, Selasa kemarin. “Beliau akan putuskan bulan depan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, ihwal reshuffle kabinet. Menurut Sofjan, baru saja ia dan pengurus Apindo bertemu Presiden dan mendengar kabar tersebut.
Sofjan juga bilang, pengusaha keberatan jika diombang-ambingkan dengan isu reshuffle kabinet. Pengusaha tidak dapat bekerja untuk mengambil keuntungan. Lalu, katanya, Presiden bilang, “Setelah dua tahun bekerja, siapa yang mampu, siapa yang kena masalah, dan siapa yang sakit, akan diputuskan bulan depan.”
Masalahnya, Apindo tak mendapatkan bocoran siapa saja menteri yang bakal diganti. Daniel Sparingga, Staf Khusus Presiden Bidang Politik, menyatakan adanya wajah dan komitmen baru dalam kabinet per Oktober nanti.
Kini isu yang berkembang ada pergantian juga ada geser posisi. Menteri yang bakal digusur adalah mereka yang dinilai Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) tak becus menjalankan tugas. Selain itu, menteri yang terseret kasus dugaan korupsi juga akan kena gunting. Begitu juga menteri yang rumah tangganya guncang lantaran diterpa masalah selingkuh. “Kalau ada menteri yang beristri dua saya kira tak masalah,” kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Masalah Rumah Tangga

Menteri yang terancam posisinya lantaran kasus rumah tangga, kabarnya, adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Ia diduga pernah menjalin asmara dengan presenter sebuah stasiun televisi di Jakarta. Lalu pada Senin pekan lalu, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, digugat cerai istrinya, Carolina binti Gandhi Kaluku. Sang istri menggugat karena merasa diselingkuhi dan mendapat perlakuan tidak adil dari suaminya tersebut.
Suharso Monoarfa tampaknya sudah pasrah. Hanya saja, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar melakukan pembelaan atas rekannya ini. “Kalau istrinya menggugat (cerai) itu soal pribadi, tidak terkait dengan pekerjaannya. Ini politisasi terhadap PPP, khususnya menyangkut pada Pak Suharso,” kata Hasrul.

Kinerja Buruk

Siapa menteri yang bakal diganti karena masalah prestasi? Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, menyebut dalam survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei pada Mei 2011 lalu, sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan titik yang paling banyak disoroti oleh publik. “Kepuasan publik pada bidang ini hanya 34%, sementara bidang lainnya, seperti keamanan, ekonomi, dan politik, dianggap masih cukup memuaskan,” katanya.
Inilah yang membuat banyak kalangan menduga Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bakal kena gusur. Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hurgens, menyebut Menhuk HAM layak diganti. Selain juga Menko Kesra dan Menkominfo. Mereka itu tidak cocok dengan posisinya. “Mereka sebagian kecil menteri yang semestinya diganti, karena enggak jelas juga kerjanya ngapain,” tutup Boni.
Patrialis Akbar enggan mengomentari gosip nasibnya kelak. “Cuma yang saya sayangkan satu saja, sampai hari ini teman-teman pers masih mengomentari saya dapat rapor merah mengenai pembangunan lapas. Itu yang saya sayangkan, karena itu menyakitkan hati saya. Saya tidak pernah dapat rapor merah kok malah itu yang diulang-ulang. Terlihat betul subyektivitas dan sentimennya,” keluh Patrialis.
Kinerja yang buruk juga diperlihatkan Darwin Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasil evaluasi UKP4 terakhir, Menteri ESDM dipandang tidak bekerja optimal. Kini posisi Menteri ESDM, juga BUMN, tengah diincar Partai Golkar yang diperkirakan akan dapat bonus tambahan seorang menteri.
Namun, Demokrat kabarnya masih ingin memegang pos ESDM. Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM, yang juga kader Demokrat, disebut-sebut akan dirokade ke posisi itu, mengaku tak ambil pusing dengan isu perombakan kabinet. Syarif menyatakan siap mengikuti semua keputusan Presiden SBY. “Namanya hak prerogatif, ya siap pada komandan. Ditempatkan di mana pun,” kata Syarif.
Menteri Pertanian Suswono yang juga disebut-sebut bermasalah dalam kasus impor daging berpendapat serupa. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memilih berkonsentrasi mencapai target surplus beras. “Saya tidak pernah terpengaruh sedikit pun, karena itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, konon pula rapornya tak terlalu kinclong. Ia mengakui kinerja kabinet tak optimal. Ini akibat koordinasi lintas sektor kementerian masih menjadi hambatan pelaksanaan program kerja pemerintahan SBY-Boediono. “Ini disadari para menteri. Waktunya memperbaiki koordinasi antarkementerian lintas sektoral ataupun pusat dan daerah untuk memastikan program berjalan baik,” kata Agung.

Terseret soal Korupsi

Menteri lain yang bakal kena reshuffle kemungkinan adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Muhaimin disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan Andi Mallarangeng juga terseret kasus suap Wisma Atlet yang juga sedang ditangani KPK.
Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut, heboh kasus korupsi di dua kementerian ini menjadi penyebab merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja kabinet SBY-Boediono.
Bagaimana tanggapan Muhaimin? “Belum tahu saya,” jawab Muhaimin. Ia terkesan pasrah. “Monggo, memang itu hak prerogatif Presiden,” katanya singkat.
Andi Mallarangeng juga enggan berkomentar dan bilang tak memikirkan isu reshuffle. Sebab, menurut dia, Presiden memang berhak mengangkat dan mengganti para menteri di kabinet. Karena itu, ia hanya fokus pada pekerjaannya sebagai menteri. “Reshuffle hak Presiden secara konstitusi. Presiden punya hak menyusun, mengevaluasi, dan kalau perlu merombak kabinet sesuai kebutuhan. Kita menterinya kerja saja yang baik,” ujar Andi.

Alasan Kesehatan

Selanjutnya ada menteri yang kesehatannya terganggu, seperti Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, yang kabarnya juga akan diganti. Mustafa terkena gangguan jantung sedangkan Endang terjangkit kanker paru-paru.
Partai Demokrat menanggapi isu ini dengan pasrah. “Demokrat punya 4 menteri, enggak ada masalah. Kalau menteri Demokrat tidak menunjukkan kinerja yang baik, dari mana pun asalnya, kalau menjadi beban Presiden, ya itu menjadi hak prerogatif Presiden,” tutur Wasekjen PD Saan Mustopa.
Adapun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan siap apabila SBY mencopotnya dari kabinet. “Saya enggak pernah memikirkan jabatan, kok, terserah orang mau ngasih jabatan,” katanya. TRUST 47/09

Konflik Politik di Kampus UI

Ada aroma politik dalam konflik di Universitas Indonesia. Pemberian gelar doktor honoris causa kepada Raja Saudi Arabia jadi pemicu kemelut. Seberapa kekuatan rektor Gumilar?

Gumilar Rusliwa Somantri mungkin tak menyangka jika anugerah doktor honoris causa yang diberikan kepada Raja Arab Saudi bakal menggoyang kedudukannya sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI). Kini, UI terus bergoyang. Cara Gumilar mengelola kampus juga dimasalahkan.
Permasalahan yang selama ini mengendap pun mendadak bunyi. Sebut saja soal minimnya transparansi penggunaan anggaran dan ketidakjelasan status ribuan pegawai UI. Selasa pekan silam, puluhan orang dari Paguyuban Pekerja UI pun berunjuk rasa.
Beberapa civitas akademika UI melakukan aksi protes dengan mogok mengajar setelah mereka tahu adanya penyalahgunaan alokasi dana SPP untuk makanan anjing dan ikan di rumah rektor. “Kami mengikuti apa yang disuarakan oleh BEM yang meminta ada mogok kuliah. Kami mengikuti ideologi yang mereka inginkan, yaitu kampus yang lebih baik. SPP yang digunakan untuk membeli makan anjing piaraan, itu jelas pelanggaran,” ujar Dosen UI, Effendi Gazali, yang mogok ngajar bersama Tamrin Amal Tomagola.
Imbauan mogok memang datang dari BEM. Mahasiswa yang sempat mogok kuliah berasal dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi, kendati tidak semua. Mogok itu hanya sehari. Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh langsung turun tangan menemui MWA (majelis wali amanat) maupun rektorat, senat akademik, dan guru besar. Mereka sepakat menyelesaikan masalah ini secara internal. Kedua, kata Nuh, pelaksanaan Tridharma (Perguruan Tinggi), termasuk proses belajar-mengajar harus dijaga tetap berlangsung. “Jadi, dipastikan tidak ada pemogokan,” kata Nuh, Rabu lalu.
Aksi mogok itu diduga bagian dari upaya menggulingkan Gumilar dari kursi rektor. Soalnya, sempat beredar dokumen skenario penggulingan ini. Dalam dokumen terdapat 33 pejabat dan pengajar UI disebut sudah bekerja sama dalam upaya pelengseran Gumilar. Nama-nama itu antara lain berasal dari elemen majelis wali amanat (MWA), guru besar, senat akademik, dosen, iluni pusat, dan iluni fakultas.
Nah, ini pula yang membuat konflik masuk ranah politik. Praktisi hukum senior yang juga alumnus UI, Adnan Buyung Nasution, misalnya, mempertanyakan kehadiran Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang berada di tengah-tengah kekisruhan tersebut. “Saya sempat terkejut kenapa Dipo Alam hadir dalam pertemuan di rumah Pak Emil Salim,” kata Buyung. “Saya tanya ke dia, ngapain kamu ke sini? Sebagai perwakilan Presiden atau apa?” Dipo menjawab pertanyaannya dengan kalimat, “Bang, saya datang sebagai anak UI.”
Dipo menentang penggulingan Rektor UI. “Upaya itu kurang patut dan tidak mendidik. Universitas bukan partai politik, juga bukan kancah politik untuk pemakzulan,” kata Dipo.
Gumilar tampaknya memang tak terlalu terpancing. Kisruh ini tidak menghambat kampus ini untuk menggelar prosesi wisuda tahunan. Pada Jumat lalu Gumilar mewisuda 2.641 sarjana baru.
Lagi pula, kepemimpinan Gumilar tak buruk-buruk amat. Bagus, malah. UI menjadi universitas terbaik di Indonesia versi World University Ranking 2011. Quacquarelli Symonds (QS) World University yang menilai lebih dari 600 perguruan tinggi terbaik di dunia menempatkan UI sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam Top 250 Universities in the World. UI tercatat berada di peringkat ke-217, mengungguli sejumlah perguruan tinggi favorit di dunia, seperti University of Notre Dame, United States (urutan ke-223, skor 44,8) Mahidol University Thailand (urutan ke-229, skor 43,1), dan University of Technology, Sydney, Australia (urutan ke-268, skor 39,7).—trust 47/09

Pengemis ada di mana-mana

Mengemis itu haram. Tapi pengemis ada di mana-mana. Mengemis oleh sebagian orang dianggap sebagai cara modern paling efisien untuk menghasilkan uang. Di AS dikenal Jason Pancoast dan Elizabeth Johnson, yang mampu mengeruk uang US$800 atau nyaris Rp 8 juta sehari. Di Sydney, Australia, mengemis dilakukan oleh kaum homeless. Seorang pengemis hanya perlu duduk 16 jam per hari sambil menengadahkan tangannya di kawasan ramai di daerah George and Market Sydney CBD dapat mengumpulkan uang Rp 3 jutaan.

Mengemis bukan lagi sebuah cara untuk mendapatkan makan atau bertahan hidup di China. Cara ini sudah menjadi pekerjaan rutin setiap harinya. Pendapatan para pengemis ini mencapai 20 sampai 100 yuan, atau setara dengan Rp 30.000-150.000 sehari, dalam sebulan mereka bisa mendapatkan lebih dari Rp 4 juta.

Lain lagi di Arab Saudi. Seorang pengemis pria mengatakan biasanya ia meninggalkan istri dan anak perempuannya di depan mesjid untuk meminta-minta. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan uang sebanyak 300 riyal, atau setara Rp 700 ribu. Jadi dalam sebulan pengemis itu mampu mengumpulkan uang lebih dari Rp 15 juta. Bahkan ada seorang pengemis yang tertangkap dan ketahuan menyimpan uangnya sebanyak US$ 19.300 setara Rp 220 juta.

Di Maroko, seorang pengemis perempuan, 63 tahun, mempunyai rekening tabungan di bank 320.000 dirham, atau setara dengan Rp 332 juta. Dia juga mempunyai perhiasan dan rumah mewah.

Di Indonesia ada Cak To. Pengemis berdarah Madura ini beroperasi di Surabaya. Dia memiliki 2 sepeda motor, sebuah mobil CR-V dan empat rumah. Sejak tahun 2000, Cak To tak perlu lagi meminta-minta di jalanan atau perumahan. Cukup mengelola 54 anak buahnya, uang mengalir teratur ke kantongnya. Penghasilan yang ia dapat Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per hari.

Semua contoh tadi adalah pengemis dengan pakaian gembel yang menadahkan tangan di keramaian atau mendatangi dari pintu ke pintu. Fakta ini mengungkap ternyata peminta kadang lebih kaya dari yang memberi.

Profesi mengemis bisa dilakukan siapa saja. Pengusaha dan pejabat, penegak hukum bisa menjadi pengemis. Pengemis kategori ini bila gagal meminta seringkali berubah menjadi pemeras dan perampok.

Menduga sikap kiai PKB bila Cak Imin terbukti korupsi

Entah apa yang akan dilakukan para kiai Nahdlatul Ulama jika Cak Imin– panggilan akrab Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi—terbukti korupsi. Akankah mereka menjalankan keputusan muktamar NU tahun 2002 yang memutuskan hukuman potong tangan hingga hukuman mati bagi kader NU itu?

Lalu, akankah para kiai itu menjalankan imbauan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, yang telah mewanti-wanti pada mereka untuk tidak menyalati jenazah koruptor. “Ini keenakan banget, sudah di dunia korupsi, didoakan lagi,” tutur Said Aqil.

Jenazah koruptir mestinya, kata Said, boleh saja disalati tapi cukup oleh satpamnya, tukang pijatnya, tukang kebunnya, jangan oleh tokoh NU atau kiai. “Karena kalau kiai doanya lengkap, ampunilah dosanya, ampunilah kesalahannya, masukkan ke dalam sorga-Mu. Keenakan banget…” cetus Said.

NU menilai korupsi sebagai penghianatan berat terhadap amanat rakyat. Korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian dan perampokan. Jadi hukuman paling ringan potong tangan, dan kalau sudah keterlaluan hukuman mati. Setelah eksekusi mati, seperti kata Said Aqil, hanya disalati oleh satpam, tukang pijat dan tukang kebonnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah anak kandung NU. Sikap NU jelas dan tegas terhadap koruptor. Makanya, tak bisa dibayangkan jika Cak Imin, terbukti korupsi.

Bila Cak Imin mengembalikan uang yang dituduhkan dikorup? Pada Munas NU tahun 2002 disebutkan pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat.

Para ulama NU berpendapat bahwa uang negara adalah uang Allah yang diamanatkan pada pemerintah sebagai milik negara. Bukan untuk penguasa. Uang negara, yang sebagian besar dari pajak, harus digunakan bagi kemaslahatan rakyat, terutama fakir miskin, tanpa diskriminasi. Begitu pandangan NU.

Kini kiai NU menghadapi realitas yang membelit kadernya. Kasus suap yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diduga melibatkan Ketua Umum PKB Cak Imin dan sejumlah mantan staf khususnya yang juga fungsionaris PKB. Kasus ini jelas mencoreng wajah para kiai terutama beliau-beliau yang selalu berdoa dan berjuang untuk PKB. Para kiai yang tak ikut-ikutan makan nangkanya bakal kena getahnya.

Kita tentu mafhum bahwa para kiai di berbagai pelosok saban pemilu memberi restu kader-kader NU untuk bertarung dalam pemilu dengan menggunakan kendaraan PKB. Memang sih, tak semua kiai NU ber-PKB. Sejak pecah kongsi politik antara Muhaimin Iskandar dan Gus Dur para kiai berserak ada di mana-mana. Tapi bagaimana pun kiai yang tersisa di PKB adalah kiai NU. Mereka menjadi lokomotif dan mesin PKB. PKB tanpa kiai, ibarat kacang zonder isi. Kulitnya doang.

Hanya saja, kiai di PKB cukup menjadi simbol dan pusat legitimasi politik untuk mempengaruhi pemilih dengan menjadikannya sebagai tokoh sentral yang sekadar untuk disowani saja. Beliau-beliau ini sangat jarang dilibatkan dalam memutuskan hal-hal yang bersifat strategis semisal menentukan siapa yang harus masuk dalam kabinet atau dalam berkoalisi.

Nah, soal sowan inilah yang konon, lebaran kemarin itu, menjadi tema jualan untuk mencari duit dari pengusaha. Lalu, muncullah kasus uang dalam kardus durian Rp 1,5 miliar.

Bila Cak Imin juga elit PKB ini terbukti korup maka tindakan itu jelas-jelas pengkhiatanan terhadap kiai. Selain amat memalukan, realitas ini menjadi pukulan telak sekaligus adalah menjadi ironi partai para kiai. Imin cs tidak mengelola PKB secara amanah sehingga ’berbelepotan’ noda haram korupsi. Moralitas para fungsionaris tidak terjaga, mudah menghalalkan segala cara, bersikap aji mumpung dan ingin cepat kaya. Cita-cita moral perjuangan yang dititipkan para kiai menjadi ternoda, hancur dan kandas di tengah rakusnya nafsu untuk menghalalkan segala cara.

Di benak kita, mungkin akan menduga para kiai saat ini sangat malu dan marah lantaran partai yang didukungnya menjadi sorotan publik secara massif karena berada di tengah pusaran korupsi.

Selanjutnya, boleh jadi, apa yang harus dilakukan kiai seperti yang kita bayangkan. Koruptor layak dipotong tangan, atau bahkan dieksekusi mati, setelah mati hanya akan disalati satpam dan tukang pijitnya. Karena kiai tentu akan berkata yang benar adalah benar dan yang salah harus tetap salah serta wajib dihukum.

Logika kita juga akan menduga para para kiai akan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk membela yang benar, dengan mengalahkan gerakan-gerakan yang selalu membela yang bayar. Para kiai akan memberikan pelajaran bagi umat bahwa dukungan politik yang diberikan bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja, melainkan juga di akhirat.

Saat ini adalah momentum para kiai menjelaskan kepada publik cara pandang mereka berpolitik yang berbeda dengan para politisi karena di dalamnya terbentang nyata garis perjuangan untuk beribadah. Sebagai pemilik saham terbesar di PKB, para kiai sudah sewajarnya mengultimatum dan bahkan membersihkan seluruh fungsionartis PKB dari parasit kader-kadernya yang terindikasi dan diduga kuat terlibat korupsi. Persoalannya, kita bukan kiai PKB jadi hanya menunggu apa cerita selanjutnya. Begitu.

Saatnya pemuda memimpin korupsi

Korupsi tak pandang usia. Bisa menjerat siapa saja. Kiai politisi maupun pengusaha politisi bisa terjerumus di dalamnya. Begitu juga birokrat. Menariknya, korupsi mewabah di kalangan kaum muda.

Gayus Tambunan dan Muhammad Nazaruddin mewakili sosok yang dimaksud.Gayus masih 30 tahun, pegawai pajak golongan IIIA. Gajinya tentu saja standar di level IIIA di Ditjen Pajak, yakni Rp 12,1 juta. Jumlah itu terdiri gaji pokok dan berbagai tunjangan Rp 2,4 juta, remunerasi sekitar Rp 8,2 juta dan imbalan prestasi kerja rata-rata Rp 1,5 juta.

Gayus yang lahir dari keluarga pas-pasan itu masa kerjanya kurang dari 10 tahun, tapi ia kini adalah PNS golongan III terkaya dengan pundi-pundi Rp 104 miliar. Dari mana? Itulah yang membuatnya kini mendekam di penjara. Korupsi, tentu saja.

Nazaruddin tak kalah hebat. Pria ini juga masih berusia 30-an tahun. Pakar manajemen, Rhenald Khasali menilai mantan bendahara Partai Demokrat ini mewakili generasi muda yang menjadi ‘sprinter’ dalam hal korupsi. “Saya heran, dia bisa dapat proyek ratusan miliar, sedangkan saya, guru besar dapat honor menjadi pembicara tak sampai belasan juta rupiah,” ujarnya.

Budayawan Taufik Ismail tak kalah takjub dengan triliunan rupiah yang dibidik kepada Nazaruddin. “Ini 30-an tahun sudah seperti itu dengan jumlah yang luar biasa,” kata Taufik takjub.

Nazaruddin memberi kita gambaran tentang pemuda dengan slogan: muda pesta pora, tua tidak sia-sia, mati masuk surga. Nazaruddin adalah sosok hebat, berpengaruh, dan tidak segan berbagi rezeki kepada kawan maupun lawannya.

Di luar dua nama itu, sejumlah pejabat muda, usia 40-an tahun, juga terserempet kasus korupsi. Penegak hukum belum menyematkan status tersangka bagi mereka.Namun publik sudah mencapnya sebagai koruptor. Siapa mereka? Dia adalah Anas Urbaningrum, Muhaimin Iskandar dan Andi Malarangeng.

Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat, kelahiran 15 Juli 1969. Masih muda dan berkarier politik amat moncer. Miliader yang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu kini diselimuti tuduhan korupsi kendati belum menjadi tersangka.

Lalu ada Muhamin Iskandar. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini kelahiran 24 September 1966, kader Nahdatul Ulama (NU), Ketua Umum PKB, punya rumah gedong, dikait-kaitkan dengan tuduhan korupsi proyek infrastruktur daerah transmigrasi. Andi Malarangeng, kelahiran 14 Maret 1963, Menteri Pemuda dan Olah Raga, miliader, juga dikait-kaitkan dengan skandal korupsi yang dituduhkan kepada Nazaruddin.

Kendati sampai serak mereka menolak tuduhan, publik telah menempatkan politisi berusia 40-an tahun ini dalam belitan korupsi yang bisa jadi akan menghabisi karier mereka di dunia politik.

Nah, belakangan ditebarkan isu adanya semacam skenario untuk menghabisi politisi muda yang bermasa depan cerah. Siapa yang melakukan? Politisi tua, tentu saja. Kecurigaan semacam ini sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan otak waras kita yang anti-korupsi. Kenapa juga tak dilemparkan gosip, tuduhan atas kaum muda santri itu sebagai upaya menjatuhan Islam? Siapa tahu, lewat cara itu bisa menggerakkan dukungan umat Islam.

Pastinya, gara-gara ulah mereka itu kini gema saatnya “pemuda memimpin” sudah diplesetkan menjadi “saatnya pemuda memimpin korupsi”.

***

Korupsi bukan monopoli anak muda. Ingat kisah Danial Tandjung dan Sofyan Usman? Dia adalah lansia alias pria lanjut usia, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keduanya terpidana korupsi dalam kasus traveller cheque Miranda S. Gultom. Pengadilan tipikor memvonis mereka masing-masing 15 bulan penjara dan denda Rp 50 juta pada Juli lalu. Daniel saat divonis berusia 78 tahun sedangkan Sofyan 67 tahun.

Daniel Tandjung adalah seorang kiai. Pengadilan menjeratnya ke bui saat ia sedang sibuk membangun pesantren Umi Kalsum, di Nias. Saat membacakan nota pembelaan diri atau pledoi dalam persidangan ia menangis tersedu-sedu. “Saya teringat pesan orang tua saya. Tidak perlu kirim apa-apa, asal jangan kirim kabar buruk,” ucapnya memelas. “Nama baik saya hancur karena kasus ini,” isak Daniel.

Lain lagi sohibnya, Sofyan yang pasrah dan mengaku bersalah. “Ini kelalaian saya. Ini kehendak tuhan agar lebih hati-hati dalam menjalankan hidup. Saya sedih dan terpukul, karena merasa ternistakan dianggap bersalah melakukan korupsi. Mohon tetap diberikan ketabahan bagi saya dan keluarga,” ujarnya lirih.

Dua tokoh politisi Islam ini di masa tuanya mestinya hidup bahagia bersama cucu, justru meringkuk di penjara. Mungkin ini adalah cara Tuhan membuat mereka menghabiskan sisa hidupnya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Emoh dipanggil pak haji

Musim haji telah tiba. Sebagian dari total 200-an ribu umat Islam Indonesia mulai mengalir ke Tanah Suci, Mekkah. Minat haji tak pernah kendor walau di saat krisis ekonomi mendera sekalipun. Umat Islam Indonesia harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat giliran berhaji. Walau sebagian dari mereka bisa pergi haji saban tahun, berkali-kali. Biasa. Ini masalah permainan dan hanya sedikit orang yang tahu kiatnya.

Haji memang mengundang minat. Soalnya, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang punya banyak iming-iming. Ada iming-iming al-hajju al-mabrur laisa al-jaza illa al-janah, haji mabrur tiada balasan kecuali surga. Ada iming-iming ongkos naik haji sama dengan ongkos untuk berjihad di jalan Allah. Lalu, satu rupiah akan diganti dengan tujuh ratus kali lipat dan banyak lagi.

Sudah lazim, seseorang yang pulang haji senantiasa ada perubahan. Paling tidak, contoh di kampung Ustad Mbeling, sepulang haji mereka biasanya dikasih titel pak haji bagi laki-laki dan bu hajjah bagi perempuan. Perubahan lain, topi putih, topi khas pak haji dan sorban selalu dikenakan bila ke masjid, kondangan atau menghadiri pengajian. Bila ikut kendurian di kampung, pak haji duduk paling depan, kumpul dengan mereka sesama haji. Kelas mereka di tengah masyarakat lebih tinggi ketimbang mereka yang bukan haji.

Malam itu, usai salat Isya di mushala, Kenyung senyum-senyum sendiri. Rupanya ia membayangkan bisa pergi haji. Nama Kenyung bisa diganti dengan yang lebih islami, nama dari Mekkah, misalnya menjadi Abdullah, Abdulrahim atau lainnya yang nggak Kenyung lagi. Ia bisa mengenakan topi putih dan sorban ke mana pergi. Duduk di depan di saat kenduri.

Ustad Mbeling memutar tasbih, duduk bersila di samping Kenyung. Mulutnya komat-kamit. “Ustad kenapa nggak mau dipanggil haji?” Kenyung memecah kesunyian ketika melihat Ustad hendak beranjak.

“Kenapa saya harus dipanggil haji?” Ustad mengayun langkah keluar dari mushala.

“Karena Ustad sudah haji dan itu kan titel bagi mereka yang sudah menjalankan rukun Islam kelima.” Kenyung mengikuti langkah Ustad dari belakang.

“Kenapa kamu nggak panggil saja musholli bagi mereka yang rajin salat atau kau kasih titel muzakki bagi yang telah zakat, lalu titel shoim bagi yang rajin puasa?”

“Ya nggak tahu… Itu kan nggak lazim.”

Ustad menghentikan langkahnya begitu sampai teras rumahnya. Ia duduk di kursi. Kenyung duduk di kursi yang lain. Kenyung menatap tajam ke wajah Ustad Mbeling yang agak ogah-ogahan diajak bicara. Kenyung seakan sehabisan kata.

“Kenapa ustad nggak mau dipanggil Haji?” tanya Kenyung masih penasaran.

“Apakah kalau aku mau dipanggil haji lantas akan ada perubahan?” Ustad balik bertanya, sambil terus jarinya memutar tasbih.

Kenyung cuma melongo. “Iya, ya, apakah dengan seseorang dipanggil haji akan ada perubahan?” Kenyung bertanya dalam hati. “Tapi itu kan status sosial. Itu penting…” sergah Kenyung. Ustad tersenyum. Seorang perempuan datang dari dalam rumah membawa dua cangkir kopi. Ia menaruh dua buah cangkir di atas meja. Menyalami Ustad lalu, mencium tangannya.

“Urusan haji memang banyak titel Nyung. Ada yang punya titel haji wahyu, berhaji karena sawah payu, ada titel haji dolmah, haji dari adol omah, adol lemah. Ada titel haji bakyu, pergi haji setelah tambaknya payu atau laku terjual. Lalu ada haji abidin, haji atas biaya dinas,” ujar Ustad, setelah perempuan itu kembali ke dalam rumah.

Kenyung terkekeh. Ia mencoba nyeruput kopi yang baru saja dihidangkan itu. Urung, karena masih terlalu panas.

“Lalu mengapa Ustad tidak mengenakan topi haji, sorban, ya layaknya haji-haji yang lain itu?”

“Jawabannya sama Nyung. Aku tak menemukan ajaran yang kayak gitu dalam Islam. Sejak zaman Rasulullah para sahabat dan tabiin tidak ditemukan tambahan titel haji semacam itu. Juga tidak ada pakaian khusus begitu.” Ustad terus berbicara sembari memasukkan tasbih ke saku bajunya. Ia angkat tutup cangkir lalu meniup kopinya. Pelan-pelan ia seruput. “Pernah nggak, kamu berpikir penggunaan titel haji itu merusak ketulusan niat ibadah haji seseorang? Lalu gara-gara titel seperti itu dapat memunculkan sifat daqaiqurriya, sifat pamer. Bisa saja aku terkena sifat pamer. Itu yang justru dapat menghanguskan semua pahala dhiya’il ujur..”

“Nyatanya titel haji sudah menjadi bagian dari legitimasi formal tingkat spiritualitas seseorang. Dan itu wajar, karena haji kan memang banyak membutuhkan biaya,” Kenyung belum mau mengalah. Ia tiup kopinya lalu menyeruputnya. Seakan ada tambahan energi baru ketika kopi meluncur ke perutnya.

“Apakah titel tersebut menunjukkan kualitas spiritual secara subtansial seseorang?” Ustad bertanya.

Nabi pernah bersabda, “Allah tidak melihat (kualitas iman) kamu sekalian dari pakaian dan titel, gelar, yang dipakai, tetapi dari keimanan yang ada dalam hati.”

Ukuran kualitas spiritual secara subtansial seseorang bukan dari titel haji tapi sejauh mana ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan dapat memberi atsar, membekas positif, dalam hati sanubari dan terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. “Bukankah nilai ibadah seseorang sangat tergantung pada keikhlasan hamba menghadap kepada Allah?”

Ibadah haji pada dasarnya sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti salat, puasa dan zakat, yakni sebagai fondasi agama, rukun Islam. Semua mempunyai misi yang sama yakni terakumulasi dalam ajaran yang selalu responsif terhadap sosial-kemanusiaan, antroposentris. “Persentase haji hanya 25% dari ajaran Islam dan itu pun hanya sebagai tiang fondasi, belum pada subtansi ajarannya.”

“Masyarakat menganggap haji adalah ibadah prioritas dan ibadah prestise,” Kenyung tetap nyinyir, belum puas dengan penjelasan Ustad. Di mata Kenyung ibadah haji adalah ibadah yang mampu mengangkat citra sosial. Orang yang sudah beribadah haji dianggapnya sebagai orang Islam yang sempurna–kaffah.

“Lha bagaimana dengan Kaji Mad itu. Masuk bui karena korupsi. Lalu ada Kaji Kasan yang ketangkep basah kelonan ama bini orang?” Ustad langsung tunjuk hidung. “Realitanya juga, ada orang yang sudah berhaji, tapi salat atau zakat atau puasa wajibnya belum berjalan dengan baik.”

Kenyung terdiam. Pikirannya melayang. Benar juga. Dengan bertambahnya jumlah orang-orang yang sudah berhaji, mestinya memberikan implikasi positif terhadap perubahan perilaku dan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Nyatanya? Kenyung geleng-geleng kepala. Ciri haji mabrur adalah, setelah berhaji perilaku mereka dalam kezuhudan dunia, kepekaan sosial dan amal keakhiratan makin bertambah. Nyatanya? Benarkah amat sedikit para haji yang mabrur? ***

Ini bukan ruang etika

“Ada yang mengatakan KPK teroris bagi DPR dan bubarkan saja, ini orang yang labil,” ujar Buya Syafii Maarif, menanggapi keinginan segelintir politisi tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya membaca pernyataan Buya Syafii Maarif ini sebagai kata-kata orang tua, seorang guru, kiai, yang mencoba mengoreksi, mengingatkan atas kekeliruan yang dilakukan anak-anaknya, muridnya, santrinya. Soalnya, Buya tidak punya kepentingan politik sesaat. Dia menyampaikan itu dengan ikhlas.

Awalnya, saya menduga omongan Buya akan menjadi idu geni, nyatanya dugaan ini meleset. Pernyataan Buya memantik emosi Fahri Hamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia membalas, membombardir Buya dengan ucapan yang tak patut —itu menurut saya, orang yang pernah dididik tentang kesantunan dan moral pancasila. Lha bagaimana patut, Buya dibilang “anti-demokrasi dan dianggap tak pantas dijadikan tauladan”.

“Orang-orang tua yang harusnya bijak ini tidak bisa menerima cara pandang kami yang muda-muda sepertinya. Tidak memahami arti demokrasi dan otoriter…,” kata Fahri Hamzah, begitu lancar, tanpa beban. Dia seakan sedang berbicara dengan musuh politiknya. Begitukah?

Boleh jadi Buya hanya bisa mengelus dada saat ini. Buya adalah tokoh sepuh yang kini berusia 76 tahun. Seorang professor, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang reputasinya tak diragukan lagi. Bersama tokoh-tokoh agama lainnya, pernah mengeluarkan pernyataan sikap “hentikan kebohongan” pemerintahan SBY. Kala itu, SBY tak berkutik, ia mengalah dengan mengajak berdialog tokoh agama, termasuk dengan Buya. Hanya saja, Buya tak menghadiri undangan SBY itu. SBY tak bisa berbuat apa-apa. SBY sangat hati-hati menghadapi “pemberontakan” tokoh agama ini. Padahal sangat mudah bagi SBY menghabisi mereka. Bisa juga SBY bicara kasar, memaki, jika itu ingin dilakukan. Toh SBY tidak melakukan itu. SBY memang bukan Fachri Hamzah.

Fahri Hamzah adalah politisi kelahiran 1971. Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mewakili generasi baru politisi saat ini. Generasi politisi dengan gaya dan performa amat memikat. Mereka amat fasih berbicara demokrasi. Buya yang profesor itu seakan kesosor bicara urusan demokrasi dengan anak muda ini.

Bagi saya, tak soal Fahri berkehendak membubarkan KPK, lagian argumentasinya juga logis. Coba cerna baik-baik pendapat Fahri ini: “Tidak boleh ada lembaga yang superbody dalam negara demokrasi ini.” Saya menerjemahkan omongan Fahri ini adalah KPK tak boleh super-super amat. Itu saja.

Hal lain, saya merasakan tatkala berbicara atas nama demokrasi itu, gaya Fahri terasa angkuh dan tak lagi memandang siapa yang diajak berbicara. Suara Fahri lantang menantang. Jujur itu yang saya rasakan. Di alam demokrasi boleh dong saya jujur: saya merasa mual, dengan gaya itu.

Inikah cermin politik kita saat ini? Politik tanpa etika, moral dan kesantuan? Boleh jadi anda akan menjawab, jangan sekali-kali bicara etika dan kesantunan dalam berpolitik karena politik memang bukan wilayah etika dan kesantunan. Politik adalah wilayah meraih kekuasaan, pengaruh, uang dan segala-galanya dengan segala cara demi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Lenin bilang, politik itu ”siapa yang boleh lakukan apa kepada siapa (Who could do what to whom) dan ahli sains politik, Harold Lasswell, mengatakan politik itu “siapa yang dapat apa, bila dan bagaimana (who gets what, when and how). Jadi memang semua akhirnya berujung kepada meraih kekuasaan dengan segala macam cara.

Presiden Soekarno pernah mengilustrasikan kekecewaannya terhadap sikap politik dan peran partai-partai. “Kita semua diserang penyakit. Penyakit yang lebih berbahaya daripada sentimen etnik dan kedaerahan. Anda barangkali bertanya, penyakit apa itu? Dengan terus terang, saya katakan: Penyakit partai politik ….”.

Wajar saja jika kemudian ada yang berpendapat, politik bukan tempat orang baik-baik. Bahkan suatu ketika KH Zainuddin MZ merasa perlu meminta maaf kepada umat lantaran sempat terjun ke dunia politik. “Saya mohon maaf, karena pernah tersesat di dunia politik,” ujar da’i sejuta umat ini setahun sebelum meninggal. Mengapa begitu? “Setelah saya rasakan dan saya pikirkan, politik itu ternyata bukan tempatnya kiai,” tuturnya.

Pernyataan Zainuddin ini seakan meralat ucapan para kiai di saat demam kiai masuk politik terjadi, yakni dimulai saat KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Kala itu Hasyim Muzadi, Ketua PB NU bilang, “Kiai berpolitik itu bukan kesalahan atau kejahatan, jika dilakukan dengan benar.”

KH Mustofa Bisri, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibien, Rembang, Jawa Tengah, juga bilang para ulama dan kiai boleh berpolitik sepanjang dalam konteks politik kebangsaan dan kerakyatan secara luas, bukan politik kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. “Jika kiai dan ulama dilarang berpolitik, maka tak ada lagi yang mengawasi kebijakan pemerintah,” ucap Gus Mus.

Kisah Buya Syafii Maarif dan Fahri Hamzah mengingatkan kita tentang masa-masa itu. Masa di mana kiai kehilangan legitimasi sebagai pemimpin umat ketika terjun ke politik. Masa di mana politisi muda yang seenak udelnya “memaki” kiai lawan politiknya.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.