INDO POS

Kamis, 31 Jan 2008,
 


Pencairan Dana BI Rp 100 M, Besan SBY Juga Tanda Tangan
JAKARTA – Skandal dana Bank Indonesia yang diduga mengalir ke DPR dan untuk membiayai para pejabat BI yang terbelit kasus hukum, mulai memunculkan silang pendapat dari para anggota dewan gubernur yang ikut meneken pencairan. Pernyataan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah bahwa keputusan pencairan dana itu bersifat kolegial serta tanggung jawab bersama memantik reaksi dari Anwar Nasution.

Anwar, mantan deputi gubernur senior BI yang kini menjabat ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), menjelaskan, saat RDG (rapat dewan gubernur) pada 3 Juni 2003, dirinya berada di Amerika Serikat. Pada 2 Juni 2003 dia bertolak ke Washington DC untuk mengikuti 3rd Annual International Seminar on Critical: Issues in Financial Stability di Bank Dunia. Anwar baru kembali ke Jakarta pada 9 Juni 2003.

RDG 3 Juni 2003 tersebut memutuskan secara kolegial dengan memberikan persetujuan untuk meminta Dewan Pengawas LPPI agar menyediakan dana Rp 100 miliar yang akan digunakan BI untuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK).

Namun berdasarkan hasil audit BPK yang dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantsan Korupsi), ada dana Rp 100 miliar BI yang tidak jelas penggunaannya. Berdasarkan penyidikan KPK dana tersebut terbagi dua. Sebanyak Rp 68,5 miliar digunakan untuk membantu para pejabat BI yang terjerat hukum. Sedangkan Rp 31,5 miliar disalurkan ke DPR untuk ’memuluskan’ amandemen UU No 23/1999 tentang BI dan penyelesaian sejumlah kasus BLBI.

Kucuran dana itulah yang kini membawa Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjadi tersangka dalam kasus yang kini disidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tersangka lain adalah Rusli Simanjuntak yang saat itu menjabat kepala Biro Komunikasi BI yang mengetahui banyak tentang aliran Rp 31,5 miliar dan Deputi Direktur Hukum Oey Hoey Tiong yang ikut ’membagi’ aliran dana Rp 68,5 miliar.

Kendati Anwar tidak hadir pada rapat penentuan penyaluran dana (versi BI, dana untuk pengembangan sosial kemasyarakatan) itu pada 3 Juni 2003, namun, dalam rapat lanjutan pada 22 Juli 2003, semua anggota dewan gubernur ikut tanda tangan. Termasuk Anwar Nasution yang saat itu menjabat deputi gubernur senior. Burhanuddin juga ikut tanda tangan.

Aulia Pohan, yang kini menjadi besan Presiden SBY juga ikut tanda tangan. Dia saat itu menjabat deputi gubernur. Dalam resume keputusan RDG yang diperoleh ICW (Indonesian Corruption Watch), nama lain yang ikut membubuhkan tanda tangan adalah Maulana Ibrahim, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tajudin, semuanya deputi gubernur. Selain itu, ikut teken Roswita R. (direktorat hukum), Rusli Simanjuntak (biro gubernur), dan Puwantari Budiman (direktorat pengawasan intern).

Aulia Pohan, bapak dari Anisa Pohan itu, juga ditunjuk sebagai koordinator Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSSK) yang mengelola dana Rp 100 miliar itu. Salah satu tujuan penyaluran dana itu untuk diseminasi (pembelaan) kebijakan moneter dan perbankan secara intensif dan komprehensif terhadap masyarakat. Tugas lain panitia tersebut adalah community development sebagai bentuk kepedulian BI kepada masyarakat.

Seorang bekas petinggi BI yang menolak namanya dikorankan mengatakan, setiap kebijakan prinsipiil memang diputuskan melalui RDG. Setiap keputusan yang diambil melalui RDG adalah tanggung jawab bersama. Hanya, gubernur BI sebagai pejabat tertinggi memang memiliki tanggung jawab terbesar.

“Implikasi hukumnya saya enggak tahu. Kalau semua tanda tangan, ya ikut bertanggung jawab. Yang pasti, yang jabatannya paling tinggi yang paling bertanggung jawab,” ujar bekas petinggi bank sentral tersebut kemarin (30/1).

Terkait proses aliran dana BI, dia mengatakan, BI memang bisa mengalokasikan dana untuk bantuan hukum. “Kalau untuk yang lain-lain, itu enggak ada. Yang untuk DPR segala macam itu enggak ada (ketentuannya),” katanya.

Namun, menurut dia, semua kegiatan yang ada ketentuan hukumnya, dananya harus dari BI. “Jadi, enggak perlu cari-cari dana lain,” katanya.

Bukan Disclaimer

Anwar membantah pendapat Burhanuddin Abdullah tentang dasar BI menyediakan dana diseminasi adalah karena saat itu laporan keuangan (LK) Bank Indonesia disclaimer.

Kebijakan diseminasi LK BI yang memiliki opini disclaimer adalah opini pada neraca awal BI per 17 Mei 1999. BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada LK BI per 31 Desember 1999. Sedangkan LK BI sejak tahun buku 2003 telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Jadi, sejak 2003, LK BI sudah tidak beropini disclaimer, melainkan WTP dengan paragraf penjelasan.

Penjelasan tersebut membantah pernyataan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. “Ini mengingat kondisi laporan keuangan BI yang waktu itu mendapat predikat disclaimer, sangat memengaruhi rating Indonesia yang sangat rendah sehingga membuat kita semua tidak bisa bekerja optimal,” ujar Burhanuddin saat memberikan keterangan pada pers Selasa tentang mengapa ada dana diseminasi itu. (29/1).

Notulensi 3 Juni 2003

Pengamat hukum perbankan Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan, kunci kasus aliran dana BI adalah notulensi Rapat Dewan Gubernur 3 Juni 2003. “Semua seharusnya bisa dilihat dalam notulensi rapat tersebut. Apakah Anwar Nasution benar tidak hadir? Kalau benar tidak hadir, apakah beliau memberikan kuasa kepada yang hadir? Siapa saja yang tidak hadir? Apakah mereka yang hadir ada yang tidak setuju dengan keputusan tersebut,” katanya.

Dengan menganalisis notulensi, hal-hal tersebut bisa diketahui lebih lanjut. “Individu yang tidak hadir juga bisa dikatakan menyetujui keputusan bila kemudian ikut menandatangani hasil rapat tersebut,” imbuhnya.

Banker kawakan yang saat ini menjabat ketua Badan Supervisi Bank Indonesia itu membenarkan bahwa keputusan yang diambil Burhanuddin Abdullah bukan keputusan pribadi, melainkan keputusan dewan gubernur. “Ini ada dalam UU Bank Indonesia. Gubernur tidak dapat mengambil keputusan pribadi,” paparnya.

Remy mengatakan, bertambahnya tersangka sangat dimungkinkan. “Selama ini kan baru dari pihak yang memberi yang dikejar. Ini pun masih bisa bertambah bila KPK memutuskan menyeret seluruh dewan gubernur. Tersangka bisa bertambah bila dari pihak penerima juga dikejar,” lanjutnya. (iw/sof/naz/tof)