Tanggal 24 Jan 2008
Sumber Harian Terbit

Harian Terbit,

JAKARTA – Koordinator Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Laksamana Sukardi (Laks) khawatir penyelesaian skandal BLBI hanya sekedar dijadikan ATM pihak-pihak tertentu. Masalah hukum bukan urusan tebar pesona ataupun gebrakan, melainkan penegakkan hukum yang konsisten.

“DPR harus seriuslah. Jangan sampai gertak-gertak terus (konglomerat penerima BLBI-red) dijadikan ATM saja,” ujar Laksamana disela-sela acara Raker Provinsi se-Jawa PDP di Jakarta, Rabu (23/1).

Mantan Meneg BUMN die-ra Megawati itu mengibaratkan para obligor penerima BLBI sebagai mesin ATM yang setiap saat bisa mengucurkan dana untuk kalangan tertentu agar kasus tidak diungkap. Selain DPR, Laksamana juga mengingatkan pemerintah untuk juga serius dan beritikad baik menyelesaikan masalah tersebut karena sebenarnya sejak dulu masalah BLBI tidak pernah tuntas.

Selain kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuidita Bank Indonesia (BLBI), saat ini tegas Laks muncul kasus aliran dana BI ke DPR, yang juga belum tuntas. Laks menggambarkan banyaknya persoalan KKN yang harus diselesaikan bangsa ini. (tbt)