Kamis, 24/01/2008 09:12 WIB

oleh : Tri D. Pamenan

Tak butuh waktu lama bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan pengelola gedung-gedung bertingkat di Ibu Kota agar menyediakan ruangan khusus bagi perokok. Hasilnya, kini kita sudah mempunyai banyak kawasan bebas rokok di dalam mal berpendingin ruangan.

Tentu saja fakta itu belum membuktikan apakah jumlah perokok sudah menurun. Mungkin saja malah meningkat.

Pertanyaannya, pernahkah terpikir menciptakan kawasan bebas korupsi? Idenya mungkin terlalu naif. Tetapi, kalau luas kawasannya bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia, negeri ini tentulah dapat terbebas dari praktik korupsi.

Nyatanya korupsi masih belum turun juga statusnya: extraordinary crime, alias kejahatan luar biasa.

Apa artinya? Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua (kini sudah tidak aktif) mempunyai penjelasan yang cukup gamblang. Di depan ibu-ibu anggota kelompok pengajian Salimah (Persaudaraan Muslimah), Pak Abdullah suatu ketika bercerita tentang praktik korupsi di Indonesia.

“Ibu-ibu, tahu tidak mengapa korupsi disebut extraordinary crime?” tanya dia kepada para audiens.

Dia lalu menjawab sendiri pertanyaannya. Korupsi, demikian Abdullah, disebut sebagai kejahatan luar biasa karena praktiknya sudah terjadi di semua lapisan masyarakat, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Mulai dari street corruption sampai state corruption. Repotnya, bagi sebagian kalangan masyarakat korupsi sudah seolah-olah menjadi budaya.

Buktinya, setiap anaknya masuk kerja, komentar yang lazim dilontarkan orang tuanya adalah: “Wah, jangan kerja di sana. Itu kering tempatnya.” Terjemahan dari komentar itu tentu saja seperti ini: “Wah, di sana nggak ada yang bisa dikorupsi nak.”

Sepuluh tahun reformasi berjalan. Pemberantasan korupsi yang menjadi mesin utama gerakan reformasi belum banyak terlihat hasilnya. Memang ada kemajuan. Penangkapan pejabat karena terlibat kasus korupsi sudah makin sering terlihat. Ada anggota DPRD, bupati, gubernur, direksi BUMN, mantan duta besar, dan mantan menteri yang harus masuk bui sebagai terpidana korupsi.

Sayang, masih banyak catatan pemberantasan korupsi yang harus digarisbawahi. Sumbangan aset hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara masih sangat sedikit.

Isu-isu sentral korupsi masih belum berhasil diselesaikan. Dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto dan kasus BLBI adalah sebagian di antaranya.

Proses pidana terhadap dugaan korupsi Pak Harto makin kabur. Proses perdatanya juga tidak banyak menjanjikan, meski Jaksa Agung Hendarman Supandji masih optimistis akan menang di pengadilan.

Padahal, banyak pihak berharap terobosan hukum untuk proses pidananya. Koordinator Transparansi Internasional Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis menilai upaya penuntasan kasus pidana Soeharto membutuhkan keberanian semua pihak, baik pengadilan maupun kejaksaan.

Dia menilai putusan pidana tersebut sangat penting baik bagi Soeharto sendiri, bagi keluarganya, maupun bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kalau tidak diselesaikan maka akan terlalu banyak kontroversi terhadap Soeharto.

Sekadar catatan, sebetulnya cukup banyak negara yang akhirnya berhasil menuntaskan proses hukum mantan presidennya, misalnya Korea Selatan, Filipina, Peru, dan Bangladesh.

Rapor merah

Beberapa LSM antikorupsi memberikan rapor merah terhadap proses pemberantasan korupsi sepanjang tahun lalu. Tahun ini pun tidak banyak harapan yang diberikan terhadap kejaksaan dan KPK.

Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, memperkirakan kegiatan pemberantasan korupsi pada tahun ini tidak berubah dan tetap gagal karena tidak terlihat perubahan fundamental dalam membenahi faktor-faktor pendorong korupsi.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM juga memberikan nilai yang tak jauh berbeda. Lembaga itu menilai penanganan kasus korupsi sepanjang tahun lalu melorot dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik kejaksaan, kepolisian, maupun KPK dianggap belum mampu membongkar kasus korupsi sampai ke episentrumnya.

“Upaya pemberantasan korupsi masih sebatas pada kasus-kasus yang sifatnya tradisional, belum menyentuh well organized crime,” ujar Koordinator Advokasi PUKAT Zainal Arifin Mochtar.

Dalam paparan mengenai Corruption Outlook 2008, studi ICW menunjukkan sejak 1998-2007, jumlah kasus korupsi yang berhasil terungkap oleh aparat penegak hukum mencapai 82 kasus dengan total kerugian negara Rp1,4 triliun.

Menurut anggota Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo, dari 82 kasus tersebut, sebanyak 38 kasus terjadi sebelum 2004 dengan kerugian negara Rp937 miliar.

Penanganan kasus korupsi sebagian besar berorientasi pada pelaku yang tidak lagi pegang jabatan. ICW menilai penanganan korupsi 2007 kurang mampu mengungkap korupsi di pemerintah pusat pasca-2004 meski potensi korupsi lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah.

Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi dari meningkatnya praktik korupsi di daerah yang terungkap, boleh jadi hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan aparat. Tetapi mungkin juga yang terjadi justru desentralisasi praktik korupsi. Kalau itu yang terjadi, jalan menuju kawasan bebas korupsi akan makin buram saja. Perlu komitmen semua pihak untuk merealisasikannya.

Kawasan bebas korupsi? Kenapa tidak! (tri.dp@bisnis.co.id)