Kepala Daerah Harus Berjiwa Entrepreneur
Ramah, murah senyum, dan bersahabat. Itulah kesan pertama saat berbincang dengan Fadel Muhammad. Akhir Oktober lalu, gubernur Gorontalo dua periode itu memperoleh gelar doktor dalam bidang administrasi negara di UGM. Dia tercatat sebagai doktor ke-872 di UGM.

Meski dikenal sebagai pengusaha dan gubernur sukses, Fadel Muhammad tetap rendah hati. Jumat malam (2/11) lalu, di sela-sela acara penataran gubernur se- Indonesia di Lemhanas Jakarta, dia menerima wartawan Jawa Pos Ridlwan Habib di rumahnya yang asri di Jalan Suwiryo 39, Jakarta Pusat. Berikut petikan wawancaranya.

Selamat Pak Fadel, Anda berhasil memperoleh gelar doktor cumlaude dari UGM. Apa sebenarnya yang menginspirasi Anda untuk mencapai gelar itu?

Terima kasih. Begini, sebenarnya, saya sejak 2001 menjadi gubernur Gorontalo. Pada 2002 dan 2003, saya banyak buat perubahan dan inovasi. Lantas, saya baca di internet dan buku-buku berbagai teori tentang pemda. Saya ingin menulis perubahan yang saya buat di Gorontalo itu. Oleh Pak Sofyan Effendi (mantan rektor UGM), saya dikenalkan ke Prof Miftah Thoha. Beliau lalu jadi promotor saya. Keinginan saya sebenarnya mencari dukungan teoretis terhadap perubahan yang saya buat. Jadi, tidak semata-mata saya karang saja. Itu supaya menjadi model bagi pemerintah daerah lain.

Sebenarnya apa visi Anda membangun Gorontalo?

Saya ingin membangun masyarakat mandiri. Punya budaya entrepreneur. Juga dilandasi moral agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu visi pertama. Dari situ, misinya adalah membenahi pemerintahan, ekonomi rakyat, dan membuat masyarakat percaya diri.

Sebagai provinsi baru, apa kendala terberat yang Anda hadapi kala itu?

Yang paling berat adalah mengubah mindset (pola pikir) birokrat. Mereka selalu bekerja berdasar dan menunggu petunjuk. Mereka menunggu sistem dan prosedur. Itu yang terberat yang saya rasakan; mengubah pola pikir.

Berapa lama untuk mengubah itu?

Yang paling berat tahun pertama. Tapi setelah saya temukan formatnya, yaitu mengubah pola pikir birokrat, saya mulai lebih enak memperbaiki pemerintahan.

Resistensinya dari rival politik atau kultur birokrat sendiri?

Ya, justru yang paling banyak dari birokrat sendiri. Tak mudah bikin perubahan. Kita mesti pakai tangan besi, memaksakan perubahan yang kita yakini. Banyak leader yang tidak terlalu berani pakai tangan besi untuk memaksakan kehendak yang baik. Semiotoriterlah istilah saya.

Anda dikenal sebagai pengusaha sukses. Motivasi atau inspirasi apa yang mendorong Anda berkiprah di daerah?

Mamang background saya pengusaha. Karena itu, saya merasa ada ketidakpuasan terhadap birokrasi yang begitu lambat, tidak efisien, dan tidak efektif. Sangat berbeda dengan swasta, yang lancar dan efektif. Itu yang memotivasi saya untuk mengubah.

Sejak Anda pimpin, daerah yang dahulunya minus kini bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional. Apa yang Anda lakukan untuk mencapainya?

Benar, malah 2007 ini sudah 8,4 persen. Resep yang paling utama, kita mesti punya modal penggerak ekonomi. Kelemahan pengembangan daerah-daerah timur, tidak ada penggeraknya. Di Gorontalo, saya punya jagung dan ikan. Dua sektor itu yang saya jadikan motor.

Tapi, sumber daya alam bisa habis. Bagaimana mempertahankannya?

Tidak, malah bertambah terus. Logikanya seperti kita pakai perahu di laut, pakai dayung juga jalan. Tapi, kita ingin lebih cepat, maka pasang layar. Sayang, kalau layar tergantung angin. Maka, kalau kita ingin kecepatan tertentu dan waktu tertentu untuk mencapai tujuan, maka tak mungkin pakai layar. Harus pakai motor. Itulah, saya bikin jagung seperti motor tempel di kapal. Ini yang membuat orang berinvestasi. Padi juga kita bikin bagus. Teori ini namanya school of commodity. Jadi, faktor apa yang menggerakkan daerah. Amerika sudah pakai ini 100 tahun lalu.

Kabarnya, sejak Anda pimpin, angka penduduk miskin turun dari 72 persen menjadi 33 persen. Benarkah?

Ya, tentu otomatis turun karena mereka punya pendapatan. Menurut gubernur Bank Indonesia itu, namanya pembangunan ekonomi berkualitas. Karena ada pertumbuhan tinggi, maka efeknya merata sampai bawah. Semua menikmati.

Apa program Anda untuk pemberdayaan penduduk miskin tersebut?

Ya itu tadi, perikanan dan pertanian. Nanti kita bantu permodalannya. Kita bantu distribusi dan ekspansi pasarnya.

Apa yang Anda lakukan untuk menarik minat swasta berinvestasi di Gorontalo?

Saya tidak punya resep macam-macam. Hanya mengandalkan pertanian saja. Baru saja, sekarang ini, ada 29 orang dari Malaysia. Saya lagi atur mereka untuk bikin kebun jagung dan peternakan sapi besar-besaran. Prinsipnya efisiensi dan transparansi. Selama ini kita memang bekerja sama dengan Malaysia. Kita ekspor jagung ke sana juga.

Banyak yang ingin maju pilkada agar punya kekuasaan politik, tanggapan Anda?

Ya, mungkin begitu. Tapi, saya berusaha people oriented dan welfare oriented. Orientasinya rakyat dan kesejahteraan. Saya sekarang ini punya beberapa rumah di Jakarta. Alhamdulillah cukup. Usaha pun ada dan berkah. Satu hal penting, saya tidak pernah berusaha di Gorontalo.

Kenapa Pak?

Saya sudah berjanji tidak akan berusaha di Gorontalo. Satu meter pun tidak. Saya juga tidak menanam modal di sana. Karena nanti saya jadi tidak adil. Kalau saya punya bisnis di sana, nanti saya vested interest. Kalau kita jadi pelayan masyarakat, kita bekerja untuk pemerintah, sebaiknya jangan berusaha.

Menurut Anda, apa reformasi birokrasi itu?

Yang mesti direformasi di pemerintah daerah adalah manajemen. Atau lebih spesifik kapasitas manajemen.

Maksudnya?

Kapasitas manajemen itu kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Itu penting karena jadi sumber fitnah dan sumber korupsi. Yang kedua, sumber daya aparatur. Yang ketiga, penguasaan informasi dan teknologi. Di situ mencakup perencanaan. Ini yang harus betul. Kalau ini diatur dengan baik, maka pemda otomatis bagus, ini saya sebut kapasitas manajemen kewirausahaan. Dalam buku-buku teori disebut new public management. Di Amerika Serikat, reinventing-nya Clinton. Kita belum terlambat untuk memulai.

Dari pengamatan Anda selama menjadi gubernur, apakah struktur gaji PNS selama ini sudah memadai?

Itulah yang salah. Kita bilang kerja mesti rajin, tapi gaji masih rendah. Terus gimana? Saya tak punya hak menaikkan gaji karena itu wewenang pusat. Saya buat namanya tunjangan kinerja daerah (TKD). Jumlahnya bisa 300 % dari gaji orang itu. Ini sampai ke bawah. Ini bonus atau insentif namanya. Kalau yang dulu orang digerakkan oleh instruksi, sekarang harus digerakkan dengan insentif. Sampai camat saya beri. Itu yang membuat orang berlomba-lomba menanam jagung, beternak ikan.

Efeknya?

Produktivitas orang. Orang yang bekerja lebih rajin dapat tunjangan lebih banyak.

Tapi, nanti yang malas protes?

Salahnya sendiri. Dia tidak rajin, efeknya dia tanggung sendiri dong.

Beberapa studi menunjukkan, daerah yang dipimpin oleh orang yang berlatar belakang pengusaha jauh lebih maju daripada dipimpin birokrat. Komentar Anda?

Itu benar. Karena memang kapasitas manajemen lebih baik. Wawasan mereka lebih luas. Jadi, tidak menggunakan birokrasi yang konvensional.

Menurut pandangan Anda, tipe kepala daerah seperti apa yang dibutuhkan untuk memajukan daerah-daerah di luar Jawa?

Yang paling utama punya jiwa entrepreneur. Itu mesti melekat spirit entrepreneur dalam diri mereka. Insya Allah bagus.

Kalau di Jawa?

Sama saja. Sebenarnya kepala daerah tidak harus pengusaha. Jurnalis juga bisa. Kamu punya bos, Pak Dahlan itu, jiwa entrepreneur-nya juga luar biasa. Saya punya guru di ITB, jiwa entrepreneur-nya juga bagus. Jadi, banyak profesi. Itu sikap mental. Itulah yang mesti kita transformasikan dalam birokrasi. Kalau ada jiwa itu, maka birokrasi lebih sederhana. Lebih singkat, prosedur berkurang. Ini reformasi birokrasi versi saya.

Ide ini sampai pemerintah pusat?

Nanti saya tanggal 15 akan presentasi di Menpan. Lalu, presentasi di pertemuan Asia. Saya confident karena baru saja punya gelar doktor. Jadi, saya mampu menularkan kepada pihak yang lain.

Anda berhasil menaikkan kekuatan APBD hingga lebih dari 60 persen. Yakni, dari Rp 262,81 miliar (2005) menjadi Rp 439,84 miliar (2006). Dari mana Anda mendapatkan dana sebesar itu?

Selain PAD, kan ada juga DAU. Ada juga uang dari pusat, investasi ke Gorontalo meningkat ratusan persen. Itu karena saya fokus dalam pembangunan. Contohnya begini, Gorontalo ingin produksi jagung sejuta ton, saya butuh jalan sekian kilometer. Saya butuh irigasi segini. Saya bilang itu ke menteri PU dan juga menteri pertanian. Mereka setuju karena parameternya jelas. Kelemahan daerah lain sering tidak fokus. Mau bikin ini, bikin itu. Mereka masih pakai teori supermarket. Pemda seperti supermarket, mau ini-itu, akibatnya malah tidak tercapai.

Apa yang Anda lakukan dengan APBD sebesar itu?

Saya kembangkan pemerintahan agropolitan, pertanian, perikanan, mengurusi sumber daya manusia. Jadi, cuma tiga itu. Orang bantu saya gampang. Menteri-menteri jelas arahnya, investasi juga jelas.

Sejak 2002, belanja publik Provinsi Gorontalo bisa lebih besar daripada belanja aparatur. Kabarnya, proporsinya mencapai 60:40 persen. Mengapa bisa begitu?

Alhamdulillah, saya mendapat predikat belanja publik terbaik oleh Bank Dunia. Sekitar 72 persen. Sisanya untuk belanja aparat. Karena saya pikir the only way, ya, people oriented. Saya bersyukur DPRD sama dengan saya pola pikirnya. Kalau mereka tidak dukung, tentu tidak jalan, dia mitra kerja saya. Kita satu visi, people oriented. Tiga tahun pertama, saya tak punya kantor di Gorontalo. DPRD juga cuma pakai balai pertemuan. Saya ngantornya numpang di Pemda Sulut (Gorontalo adalah daerah pemekaran Sulawesi Utara, Red). Karena prinsipnya semua anggaran buat rakyat.

Bagaimana Anda menilai otonomi daerah selama ini?

Otonomi daerah terasa memang tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak aparat pemerintah pusat masih reluctant (ragu) untuk transfer otoritasnya kepada kepala daerah. Dianggap belum mampu, pada akhirnya menganggap tak bisa berfungsi dengan baik.

Kecenderungannya ragu-ragu. Mereka masih tidak mau kekuasaan mereka dilepaskan ke daerah.

Apa catatan Anda untuk pemerintah pusat?

Di pertemuan para gubernur, kami punya komitmen. Kami hanya mau pilih presiden yang mau tanda tangan kontrak untuk benar-benar menerapkan otonomi daerah. Kalau tidak, kita tak akan pilih. (*)