Sudah menjadi kelayakan manakala seorang presiden atau mantan presiden tutup usia maka rakyat diajak memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dalam rangka perkabungan nasional. Demikian juga Pemerintah Indonesia, yang menetapkan masa berkabung selama tujuh hari, dan meminta masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang, sebagai tanda berkabung atas wafatnya mantan Presiden Soeharto, Minggu (27/1). Ternyata, ajakan pemerintah untuk berkabung secara nasional selama seminggu, kurang direspons masyarakat. Terbukti, lebih banyak rumah warga yang tak memasang bendera setengah tiang. Demikian pula perkantoran swasta juga lebih banyak yang tak mengindahkan seruan pemerintah. Melihat kenyataan tersebut, kita pun bertanya, mengapa? Tentu ada alasan mengapa minim antusias masyarakat mengekspresikan perkabungan dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Seorang warga mengaku, wujud penghormatan terhadap Pak Harto yang dianggapnya berjasa, tak melulu dengan mengibarkan bendera setengah tiang. “Yang penting doa,” jawab seorang warga.

Memang, pengibaran bendera setengah tiang hanya ekspresi fisik, yang mungkin bisa tanpa makna, kalau hal itu dilakukan semata-mata mengikuti anjuran pemerintah atau diminta Ketua RT setempat. Artinya, tanpa mengibarkan bendera setengah tiang, bukan berarti masyarakat tak menaruh hormat.

Namun, bisa jadi karena pemerintah kurang sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, lebih banyak warga yang tak tahu ajakan mulia dari pemerintah tersebut. Penyebab lain, mungkin ada warga yang menganggap ajakan pemerintah untuk menghormati Soeharto dengan menetapkan masa perkabungan selama sepekan dan memasang bendera setengah tiang, terlalu berlebihan, sebagaimana marak ajakan lewat pesan singkat via telepon seluler (SMS) untuk menolak ajakan pemerintah tersebut. “Soeharto adalah diktator kriminal, bukan pahlawan bangsa. Tolak pengibaran bendera setengah tiang,” demikian bunyi sebuah SMS.

Minimnya ekspresi perkabungan atas wafatnya Jenderal Besar (Purn) Soeharto adalah cermin sikap masyarakat Indonesia, yang mendua. Di satu sisi, ada yang menyodorkan semangat memaafkan, mengingat banyak jasa Soeharto selama memimpin Bangsa Indonesia. Di sisi lain, ada yang tegas menolak memaafkan Soeharto, dan menuntut pertanggungjawaban hukum atas segala dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

Wafatnya Soeharto mewariskan perbedaan di masyarakat. Dua kutub yang berseberangan memiliki alasan yang kuat. Harus diakui, kini banyak yang merindukan masa kepemimpinan Soeharto, di mana harga barang kebutuhan pokok murah, tak ada pertikaian horisontal, dan tak ada aksi diktator mayoritas. Namun, kita tak menutup mata atas segala kesalahan yang dibuat Soeharto beserta kroninya. Buktinya, secara khusus MPR melalui Tap XI/MPR/1998 secara eksplisit menginstruksikan pemerintah mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan Soeharto dan kroninya. Hingga kini MPR belum mencabut Tap tersebut. Atas dasar adanya Tap MPR itulah sebagian dari masyarakat menilai, almarhum Soeharto tak layak memperoleh penghormatan, sebagaimana yang lazim diberikan kepada mendiang mantan pemimpin sebuah bangsa.

Kita tentu berharap perbedaan penyikapan atas masa perkabungan yang ditetapkan pemerintah tersebut tak menjurus pada perpecahan bangsa. Sebaliknya, hal ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk segera menegaskan status hukum almarhum Soeharto. Sebagai bangsa, kita tentu tak ingin kehilangan jejak sejarah perjalanan pembangunan nasional, dengan segala kebaikan dan keburukannya. Harapannya, kita bisa bangkit menjadi bangsa yang mengerti bagaimana menghargai jasa-jasa pemimpin dan sekaligus bisa memetik pelajaran penting dari segala kekurangan dan kesalahan pemimpin di masa lalu.

Suara Pembaruan, 29/1/08