Kamis, 17 Januari 2008, adalah hari biasa. Tapi, semestinya tidak bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di hari itu, usia kepresidenannya memasuki hari ke-1.187. Jadilah ia presiden terlama sepanjang sejarah reformasi.

Tiga presiden sebelum Yudhoyono tak bisa bertahan “selama” itu. Baharuddin Jusuf Habibie berkuasa hanya 518 hari, dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid hanya bertahan 642 hari hingga dipecat MPR pada 23 Juli 2001. Sedangkan Megawati Sukarnoputri menjadi presiden selama 1.186 hari hingga digantikan Yudhoyono pada 20 Oktober 2004.

Reformasi pun seolah menjadi arena “balas dendam” atas masa lalu. Sebelum reformasi, hanya ada dua presiden dan seorang pemimpin pemerintahan darurat yang pernah berkuasa selama 53 tahun kemerdekaan: Sukarno, Sjafruddin Prawiranegara dan Soeharto. Di era reformasi, hanya dalam satu dasawarsa kita mengalami pergantian empat presiden.

Di masa lalu, dua presiden berkuasa sepanjang beberapa dasawarsa. Selama reformasi, empat presiden bergantian berkuasa dalam hitungan tahun. Dulu, waktu seolah terjepit berhenti di bawah ketiak presiden kuat. Sekarang, banyak hal berkembang tanpa kendali penuh para presiden.

Di tengah perubahan cepat, empat presiden jatuh dan bangun sambil mengajarkan betapa tak sederhananya kerja kekuasaan dalam demokrasi. Setiap presiden dituntut pandai mengelola empat pilar kekuasaan: kualitas kepemimpinan, kemampuan manajemen pemerintahan, kecanggihan memproduksi kebijakan publik berkualitas, dan ketelatenan merawat dukungan politik dari elite dan orang banyak.

Di tengah stigma sebagai pelanjut masa lalu, Habibie gagal merawat dukungan politik. Ia bahkan didepak partainya sendiri. Karena begitu cepat dan dramatisnya ia tersingkir, potensi Habibie sebagai manajer pemerintahan, pembuat kebijakan, dan pemimpin pun tak bisa ditimbang dengan layak.

Wahid begitu gemar menambah musuh-musuh politiknya dari waktu ke waktu. Ia boleh jadi merupakan presiden tercepat di dunia dalam menyulap para penyokong awal menjadi oposan sengitnya. Gagasan-gagasan besar dan cemerlang Wahid tentang demokrasi (“Gus Dur Makro”) terbunuh oleh keterbatasan kualitas kepemimpinan, kegagapan manajemen pemerintahan, kelangkaan kebijakan berkualitas, dan kecepatan mengeroposkan dukungan politik atasnya (“Gus Dur Mikro”). Kekuasaan Wahid cepat berakhir akibat pertikaian hebat dan mematikan antara “Gus Dur Makro” dan “Gus Dur Mikro” itu.

Sementara itu, kebesaran mitologis Megawati dengan cepat mengempis menjadi sosok historis seorang presiden biasa-biasa. Manakala diberi peluang sejarah untuk membuktikan kualitasnya sebagai politisi dan pemimpin besar, Megawati malah membuat pembuktian sebaliknya. Ternyata, 1.186 hari berkuasa sama sekali tak cukup baginya untuk membangun empat pilar kepemimpinan demokratis yang dibutuhkan. Yang terjadi justru pembuktian betapa hebatnya bakat-bakat kepemimpinan mendiang Sukarno, sang ayah, sebegitu hebatnya sehingga tak ada yang tersisa untuk anaknya.

Datanglah Yudhoyono membawa janji-janji perubahan. Sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung dan sebagai pemenang besar pemilihan itu, Yudhoyono diberi tugas sejarah menjadi sang pembawa dan pengelola amanat. Hasilnya “gemilang”: Ia gagal membuktikan kualitas kepemimpinan, kemampuan manajemen pemerintahan, dan kualitas kebijakan publik sekaligus. Alih-alih, ia lebih senang berasyik-masyuk merawat dukungan politik di tingkat elite.

Maka, dari balik sukses Yudhoyono menjadi “presiden terlama”, menyeruak sebuah ironi. Ia mampu memelihara dan memperkuat kekuasaan lantaran senang memberi begitu banyak kompromi untuk berbagai kekuatan yang saling tukar kepentingan dengannya. Celakanya, ongkos pertukaran ini mahal: kekuatan kepemimpinannya tak terbangun, kesehatan manajemen pemerintahannya terganggu, dan kualitas kebijakannya cedera.

Walhasil, keempat presiden itu telah dan tengah membuktikan betapa tak mudah menguasai pemikiran tentang demokrasi, perilaku demokratis, dan keterampilan berdemokrasi sekaligus. Sebaliknya, mereka telah dan tengah membuktikan betapa mudahnya mengikuti keinginan dan kepentingan sendiri sambil abai pada kepentingan orang banyak yang semestinya mereka layani.

Alexandra Auguste Ledru-Rollin, politisi Prancis yang hidup dua setengah abad lalu, menegaskan bahwa seorang pemimpin adalah penyeru: “Ya, sayalah pemimpin, karena itu saya harus mengikuti kemauan orang-orang yang saya pimpin!” Sepuluh tahun reformasi membuktikan, sungguh tak mudah menemukan orang semacam itu. Betapa mudah menemukan “penguasa” dan betapa sulit bersua “pemimpin”.

Eep Saefulloh Fatah
Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia
[Perspektif, Gatra Nomor 8 Beredar Kamis, 3 Januari 2008]