Banda Aceh | Harian Aceh, Sabtu, 16 Pebruari 2008—Sedikitnya 50 kontraktor pembangunan rumah korban tsunami lari meninggalkan proyeknya karena tak tahan dengan pungutan liar yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab.

Direktur Perencanaan pada Deputi Perumahan BRR Aceh-Nias, Wisnubroto Sarosa, menyebut masalah pungli oleh pihak-pihak tertentu itu adalah salah satu penyebab. Selain masalah pungli, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, juga antara lain akibat krisis tenaga kerja, tingginya harga bahan material bangunan dan konflik internal antarkontraktor.

Akibat larinya kontraktir, pembangunan 2.000 unit rumah korban tsunami yang didanai Badan Rehablitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, macet di sejumlah kabupaten/kota di Aceh antara terutama di Aceh Singkil, Aceh Jaya dan Aceh Barat.

“Pelaksana 2.000 unit rumah macet itu adalah 50 kontraktor lokal dan nasional yang merupakan proyek tahun 2007,” ujar Wisnubroto Sarosa, seperti dikutip Antara di Banda Aceh, Jumat (15/2). “Bahkan, ada kontraktor yang meninggalkan pekerjaannya sebelum rumah tersebut selesai dibangun.”

Tentang masalah tenaga kerja, dia menyebut, sebagian besar tenaga kerja yang didatangkan tidak mampu bertahan karena upah yang mereka terima tidak sesuai dengan biaya kebutuhan hidup di daerah ini. Akibatnya buruh hengkang ke daerah asalnya, seperti di Pulau Jawa dan Sumatera.

“Inflasi yang cukup tinggi tidak sesuai dengan upah buruh mengakibatkan banyak tenaga kerja hengkang dari Aceh, sehingga para rekanan tidak bisa menyelesaikan proyeknya tepat waktu. Itu fakta di lapangan,” tambah dia.

Faktor lain yang menyebabkan macetnya proyek pembangunan perumahan itu misalnya tingginya harga barang material, seperti semen yang pernah mencapai Rp45 ribu per zak beberapa waktu di Aceh.

BRR menetapkan pagu pembangunan rumah korban tsunami tipe 36 di Aceh rata-rata Rp70 juta per unit. “Itu pagu rata-rata, namun sangat tergantung jangkauan wilayah sebagai lokasi rumah, misalnya di kepulauan berbeda dengan daratan,” kata Wisnubroto.

Deputi Perumahan dan Pemukiman BRR, Bambang Sudiatmi menyatakan ada 34 kontraktor yang diputuskan kontrak kerja karena meninggalkan pekerjaan alias lari sepanjang tahun 2006-2007.

Itulah sebabnya, dari 104.287 ribu rumah yang sudah dibangun untuk para korban tsunami di Aceh, sekitar lebih 2.000 unit rumah diantaranya bermasalah karena ditinggalkan kontraktor.

“Kontraktor nakal itu, ada yang diberi sanksi administrasi, diblack-list oleh BRR Aceh-Nias dan satu dari kontraktor itu diajukan ke polisi untuk kasus pembangunan 350 unit rumah di Pulo Sarok, Singkil,” ,” katanya kepada pers di Keude Digital Jurnalis, Banda Aceh, Jum’at (15/2).

Dia juga menjelaskan dari rumah yang selesai dibangun 104.287 unit, sebanyak 73 ribu dibangun NGO dan donor, dan 31 ribu rumah dibangun BRR Aceh-Nias.

Ia mengatakan, pada tahun 2007 BRR Aceh-Nias meluncurkan lima ribu unit rumah, diperkirakan selesai pada akhir tahun 2008. “April nanti akan meluncurkan tujuh ribu unit rumah lagi,” katanya.

Rumah Ganda

Sementara itu, tentang 300 unit rumah ganda yang diterima korban tsunami dan yang tidak berhak, menurut dia, karena kesalahan kepala desa yang membuat rekomendasi. “Rumah bermasalah itu akan diproses dan saat ini sudah disegel,” kata dia.

Ketua Komite Verifikasi dan Penertiban Rumah Bantuan BRR Aceh-Nias, Sulaiman AB, menyatakan ada empat kriteria rumah tersebut dinyatakan bermasalah. Para pemilik menerima lebih dari satu rumah (rumah ganda), mereka menerima lebih dari satu jenis bantuan, mereka yang tidak berhak karena bukan korban tsunami, ada rumah yang diberikan kepada mereka yang tidak berhak namun mendapat legalitas dari aparat desa.(bai)