Sekitar 53% rakyat Indonesia tak puas dengan jalannya demokrasi. Itulah salah satu hal yang diungkapkan LSI, lembaga survei yang bisa dipercaya. Andrianto Soekarnen dan Ahimsa Sidarta Sudah habiskah Orde Baru? Ternyata belum, setidaknya, menurut hasil sebuah survei, hampir 60% responden survei tersebut menyatakan bahwa kondisi di masa Orde baru lebih baik daripada sekarang. Tapi, tidakkah demokrasi dengan plus-minusnya kini sudah berjalan di Indonesia dibandingkan dengan pemerintahan otoriter di masa Soeharto? Benar, 65% responden bilang bahwa sistem demokrasi adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Tapi, harap maklum, menurut teori, demokrasi baru berjalan positif bila setidaknya didukung oleh 80% rakyat. Itulah hasil survei pertama Lembaga Survei Indonesia, sebuah lembaga yang dimotori oleh Denny J.A. dan kawan-kawan. Para pendiri lembaga ini percaya bahwa demokrasi tak akan berjalan baik bila pemerintah tidak responsif terhadap â€�persepsi, harapan, dan kekecewaan publik yang luas.â€� Dan karena persepsi, harapan, dan kekecewaan publik itu berubah-ubah, penting untuk mengetahui perubahan tersebut. Untuk itulah LSI didirikan, dan lembaga ini akan melakukan survei sekali setiap tiga bulan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap â€�pemimpin nasional, partai politik, lembaga pemerintahan, serta sistem dan nilai demokrasi.â€�

Dalam setiap survei, selain pertanyaan pokok berkaitan dengan topik tetap yang hendak diketahui perubahannya, juga ditambahkan topik yang aktual. Seperti survei LSI pertama ini, yang pengumpulan datanya dilakukan pada 1-20 Agustus lalu dengan 2.240 responden yang tersebar di seluruh Indonesia (kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam), selain topik tetap, juga ditanyakan mengenai persepsi responden terhadap para calon presiden (lihat: tulisan kedua). PRO-KONTRA ORDE BARU Usia zaman reformasi yang sudah lebih dari lima tahun ini ternyata belum cukup menghapus hal-hal yang bertentangan dengan kaidah demokrasi. Selain kerinduan akan zaman Orde Baru, sebagian besar responden juga masih mendukung militer—yang mestinya menyingkir dari dunia politik dan pemerintahan (kecuali yang sudah pensiun)—masuk ke dalam pemerintahan. Hanya kurang dari 40% responden yang tidak setuju kepemimpinan tentara aktif. Angka ini menunjukkan bahwa ide supremasi sipil pada kenyataannya belum didukung oleh mayoritas masyarakat. Bagaimana menjelaskan lemahnya dukungan rakyat terhadap demokrasi? Mayoritas responden menilai sukses-tidaknya sebuah sistem pemerintahan dan negara rupanya dari perspektif ekonomi. Survei ini mengungkapkan, sebagian besar responden berpendapat bahwa kondisi ekonomi mereka dan ekonomi nasional sekarang lebih buruk daripada di masa Orde Baru. Diketahui pula bahwa para pendukung demokrasi adalah mereka-mereka yang tergolong berpendidikan dan mempunyai pendapat yang relatif lebih dari cukup. Mereka inilah yang membutuhkan sistem politik yang memungkinkan mobilitas politik, sehingga mereka dapat terlibat di dalamnya. Dan ini hanya dimungkinkan oleh sistem politik yang terbuka, yang menganggap perbedaan sebagai nilai. Inilah sistem demokrasi. Bila responden survei ini dibagi dua, yang pro Orde Baru dan pro pemerintahan sekarang, akan terlihat bahwa mereka menilai pemerintahan sekarang gagal. Dari kelompok pro Orde Baru, yang menilai kinerja pemerintahan Megawati tidak membawa kemajuan ternyata jumlahnya lebih banyak daripada yang mengakui sebaliknya. Perbandingannya, 9:7. Sedangkan dari kelompok pro pemerintahan sekarang, yang menilai Megawati membawa kemajuan ternyata lebih besar daripada yang menganggap pemerintahan sekarang tak membawa kemajuan (29:7). Begitu pula pendapat responden tentang kinerja PDIP, partai pemenang pemilu yang lalu. Ada sedikit perbedaan sebenarnya, bahwa dalam kelompok pro Orde Baru yang menilai PDIP berkinerja baik ternyata sama kuatnya dengan yang menilai sebaliknya. Sedangkan di kelompok pro pemerintahan sekarang yang berpendapat bahwa kinerja PDIP baik ternyata hampir empat kali lebih banyak daripada yang berpendapat PDIP berkinerja buruk. PARTAI-PARTAI Survei LSI ini juga mencoba mengungkapkan penilaian beberapa partai terhadap kondisi sekarang dibandingkan di masa Orde Baru. Dari responden yang pendukung PDIP, yang berpendapat kondisi sekarang lebih baik dan yang menilai sebaliknya, jumlahnya sama-sama kuat. Dari responden pendukung Partai Golkar, yang menyatakan bahwa kondisi di zaman Orde Baru lebih baik, jumlahnya empat kali lebih banyak daripada yang menyatakan sebaliknya. Di kalangan Partai Kesatuan Bangsa begitu juga, namun perbandingan antara yang menyebutkan Orde Baru lebih baik dengan yang menilai sebaliknya tidak sebesar di kalangan pendukung Golkar. Di PKB, perbandingan itu hanya hampir 2:1. Bagaimana di dalam partai Amien Rais alias Partai Amanat Nasional? Ternyata responden dari kalangan PAN juga menganggap zaman Orde baru lebih beres, meski perbandingan dengan yang menilai masa kini lebih baik jumlahnya tidaklah begitu besar (hanya 8:5). Survei LSI ini, sebagaimana survei-survei di negara maju, pun tak mungkin 100% mencerminkan kenyataan. Derajat kesalahannya tentu masih ada. Namun, dibandingkan survei-survei yang lain, setidaknya survei LSI ini lebih luas lingkupnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saling mengonfirmasi. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, hasil survei ini penting. Bila pemerintahan sekarang merasa tak cukup waktu guna melakukan perbaikan-perbaikan, setidaknya hasil ini bermanfaat bagi pemerintahan hasil pemilu tahun depan. Menegakkan demokrasi tanpa membuka kemungkinan kesejahteraan masyarakat meningkat tak akan mendapat dukungan luas. Keberhasilan pemerintahan (demokratis) terancam gagal bila pendukungnya kurang dari 80% rakyat. Bila dalam perkembangannya kemudian LSI bisa membuktikan sebagai lembaga survei yang layak diandalkan, kira-kira LSI akan menjadi lembaga survei yang kredibel seperti Gallup Organization di Amerika Serikat dan Social Weather Stations di Filipina. Hasil survei dua lembaga itu menjadi pegangan politisi dan pejabat dalam mengambil berbagai kebijakan di negara masing-masing. Di Amerika Serikat, misalnya, segera setelah George W. Bush mencanangkan perang terhadap terorisme pasca-Tragedi 11 September 2001, Gallup melakukan survei. Hasilnya, 85% penduduk Amerika mendukung kebijakan presiden mereka. Itu sebabnya dengan yakin Bush mengirimkan pasukan ke Afganistan. Gallup pula yang kemudian mengungkapkan bahwa setelah tentara Amerika mendapat banyak kesulitan di Irak dan kondisi ekonomi dalam negeri memburuk, dukungan terhadap Bush tinggal sekitar 40%. Hasil survei Gallup itu menjadi referensi buat siapa saja di AS yang berniat menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan Bush. Mereka yang semula mendukung Bush dalam survei, misalnya, bukannya tak mungkin akan berpikir ulang: masihkah George W. Bush layak didukung. Yang pasti, tim sukses Bush dalam pemilihan presiden tahun depan harus bekerja keras untuk memenangkan Bush kembali. Dan lawan-lawan Bush nanti tentu tak akan melepaskan peluang dalam kondisi ketika antusias masyarakat AS terhadap Bush menurun. Tentu, sebuah hasil survei sifatnya netral. Hasil ini bisa positif atau negatif tergantung penggunanya. Misalnya saja, menurut survei LSI, seorang calon presiden dari partai tertentu ternyata kurang mendapat dukungan rakyat, lalu si calon dan partainya itu menggunakan segala cara untuk menang—misalnya—dengan memainkan politik uang sejadi-jadinya. Tapi, bagaimanapun, hasil survei bisa menjadi semacam pegangan: bila calon tak populer bisa menang, ataukah survei tersebut yang tidak akurat, atau ada sesuatu yang terjadi. Bila kemudian lembaga pemilu dan pers mencoba mencari jawabannya, bukankah survei bisa menjadi alat bantu untuk mengontrol ada tidaknya penyimpangan dalam pemilu?