Oleh Topo Santoso *
Dalam pembahasan RUU Pemilu, pemerintah dan DPR terkesan kurang peduli terhadap satu masalah penting yang berpotensi mengganggu pemilu. Yakni, penyelesaian sengketa pemilu.

Ada empat problem besar menyangkut sengketa pemilu (termasuk pemilu kepala daerah). Pertama, banyak pihak tidak mengerti sengketa pemilu. Kedua, banyak energi dihabiskan untuk beperkara, sementara hasilnya amat minim. Ketiga, terjadi diskriminasi dalam penyelesaian sengketa. Dan, keempat, ketidakadilan yang terlembaga.

Jika dicermati, terlampau banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) akibat tidak mengerti dasar gugatan yang harus diajukan. Banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum justru diajukan ke lembaga yudikatif.

Dalam permohonan sengketa hasil pemilu/pilkada, ternyata para pemohon memasukkan pelanggaran-pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam tahapan pemilu sebagai dasar gugatan. Padahal, penyelesaian ketiga hal itu bukan wewenang MK atau MA.

Tindak pidana pemilu (election offences) diselesaikan sistem peradilan pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Untuk pelanggaran administrasi, seharusnya itu diselesaikan KPU/KPUD. Sedangkan sengketa dalam proses/tahapan pemilu diselesaikan Bawaslu/Panwaslu.

Sayangnya, keputusan Panwaslu/Bawaslu, meski disebut final dan mengikat, sering tidak sekuat putusan lembaga yudikatif (sehingga kerap diabaikan).

Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa hasil pemilu adalah sengketa terhadap keputusan KPU/KPUD menyangkut hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu itu, sayangnya, dibatasi hanya sengketa mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan KPU/KPUD.

Dalam konteks pemilu, MK yang berwenang menyelesaikan. Sedangkan pilkada masih dipegang MA (dan PT). Dalam praktiknya, semua masalah hukum itu dimasukkan ke permohonan. Tidak heran, mayoritas permohonan di MK dan MA diputus “tidak dapat diterima” atau “ditolak”.

Terlalu Banyak Kasus

Problem kedua, terlalu banyaknya kasus pemilu. Berdasarkan catatan Pemilu Legislatif 2004, lebih dari 500 kasus dimohonkan ke MK, 23 di antara 24 parpol mengajukan permohonan, dan tidak lebih dari 20 persen yang berhasil. Untuk pilkada, lebih dari 167 gugatan diajukan ke MA atau pengadilan tinggi dan hanya tiga kasus yang dikabulkan. Apa maknanya? Kita buang-buang energi terlalu besar untuk beperkara, padahal dasar gugatannya tak tepat.

Ada yang berdalih gugatan diajukan untuk pembelajaran politik. Tapi, saya khawatir, sebenarnya tidak mengerti apa yang bisa digugat dan apa yang tidak. Mungkin pula pelampiasan kekecewaan atas kekalahan.

Cobalah kita hitung berapa banyak energi dan biaya yang terbuang. Mengapa para pihak tidak menahan diri, hanya menggugat jika yakin dasar gugatannya tepat dan berpotensi kuat untuk menang. Tradisi menghormati kemenangan pihak lain belum melembaga. Kasus Pilkada DKI Jakarta, tampaknya, merupakan sedikit perkecualian.

Haruskah gugatan pemilu dibatasi dengan deposit yang besar (seperti di beberapa negara) atau dibatasi dengan selisih suara (misalnya, di bawah 2 persen)? Dengan begitu, dunia peradilan dan masyarakat tidak disibukkan oleh perselisihan pemilu.

Hal itu memang salah satu pilihan. Tapi, yang terpenting adalah kesadaran para kandidat atau parpol untuk menghormati dan mengakui kemenangan pihak lain, dan pemahaman tentang makna sengketa hasil pemilu.

Masalah ketiga yang harus diselesaikan adalah diskriminasi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Sesuai UUD 1945, perselisihan hasil pemilu diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir oleh MK. Oleh sebab itu, seluruh kasus pemilu langsung selesai.

Berbeda dengan itu, untuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, meski disebut putusannya final dan mengikat, praktiknya MA masih mengakui peninjauan kembali. Misalnya, kasus Depok, Mappi, dan Sulsel. Hal itu mengingat MA menggunakan hukum acara dalam HIR selain dalam UU No 32/2004, PP No.6/2005 dan Perma No 2/2005.

Mengapa untuk pemilu putusan tidak bisa ditinjau (meskipun kemudian terbukti ada kekeliruan), sementara untuk pilkada bisa ditinjau kembali? Bukankah itu suatu diskriminasi?

Untuk menyelesaikannya, perlu dibuat suatu hukum acara penyelesaian sengketa hasil pemilu (termasuk pemilu kepala daerah) yang sama, tidak lagi mengacu kepada HIR. Bagaimanapun, sengketa hasil pemilu bukanlah perselisihan perdata murni (antara kandidat dan KPU), tetapi juga menyangkut kepentingan publik.

Ketidakadilan

Problem terakhir ialah ketidakadilan yang terlembaga. Hal itu menyangkut banyaknya penyimpangan/kecurangan yang tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Sesuai kerangka hukum pemilu (termasuk pilkada), dasar gugatan dibatasi hanya selisih hasil penghitungan.

Padahal, penyimpangan dalam daftar pemilih, kecurangan dalam pencalonan, penyimpangan birokrasi, intimidasi, money politics, pemilih ganda, pemilih tidak sah, dan berbagai kasus lain sangat mungkin memengaruhi hasil pemilu.

Hal-hal semacam itu seharusnya tidak hanya diancam sanksi administratif atau pidana. Seharusnya itu juga bisa menjadi dasar gugatan hasil pemilu di MK dan di MA (untuk pilkada) yang diselesaikan secara singkat. Selain itu, jika penyimpangan tersebut diproses secara pidana, seharusnya masa kedaluwarsanya harus lebih panjang hingga melampaui masa pemilu. Dengan begitu, jika terbukti bersalah, selain dijatuhi sanksi pidana, jabatannya juga bisa dicopot. Dengan demikian, pejabat publik yang meraih kekuasaan dengan jalan curang tidak akan merasa aman dari jeratan hukum.
*. Topo Santoso, advisor pada Kemitraan, dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), wakil ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dan mantan anggota Panwaslu Pusat
Indopos, Sabtu, 16 Feb 2008