M Syafi’i Anwar
Direktur Eksekutif ICIP

Bagaimana sebaiknya umat Islam Indonesia menilai sepak terjang almarhum Haji Muhammad Soeharto? Pertanyaan sederhana ini menarik untuk didiskusikan jika kita melihat respons dan reaksi umat Islam, baik kalangan awam maupun elitenya, saat Pak Harto masih sakit dan dirawat di RSPP hingga wafat, Ahad (27/1). Melalui layar televisi dan berita di media cetak, kita menyaksikan bagaimana sebagian umat Islam di berbagai wilayah di Indonesia mendoakan kesembuhan serta memaafkan Pak Harto ketika kritis.

Tetapi di sisi lain, ketika Pak Harto masih kritis, kita juga menyaksikan bagaimana sejumlah kalangan umat Islam tertentu, tetap saja menuntut agar Pak Harto diperlakukan sebagaimana hukum yang berlaku. Mereka tetap menuntut negara mengadili Pak Harto, meski mungkin dilakukan secara in absentia dan cuma sehari disidangkan. Fenomena apa ini, dan apa kaitannya dengan Islam politik di negara kita?

Empat Periodisasi
Agaknya, bagaimanapun fenomena tersebut menunjukkan adanya semacam benang merah yang menghubungkan hati, perasaan, dan pikiran kaum Muslimin Indonesia terhadap Pak Harto. Ada semacam memori kolektif di kalangan kaum Muslimin Indonesia bahwa apa pun kesalahan yang telah dilakukan oleh Pak Harto, dia juga telah berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia.

Ini wajar karena umat Islam Indonesia pernah mengalami suatu masa ketika Pak Harto dipandang telah sangat mengakomodasi kepentingan politik umat Islam dan menjadikan sistem politik di negeri ini semakin ijo royo-royo. Suatu masa di mana ada semacam ‘bulan madu’ antara negara dan Islam politik, yang menjadikan ingar-bingarnya politik Indonesia dengan segala implikasi positif dan negatifnya. Suatu zaman ketika seorang Haji Muhammad Soeharto pernah dinisbatkan oleh sejumlah kalangan Islam sebagai the real Muslim leader of Indonesia.

Namun di balik semua itu, yang perlu disadari adalah bahwa sejarah adalah sejarah. Maka, ketika kita diharapkan untuk mengenang yang baik-baik saja dari seorang tokoh yang sudah meninggal, lewat ungkapan Jawa seperti mikul dhuwur mendem jero terhadap seseorang yang dipandang sangat berjasa kepada republik dan umat Islam, sejarah tetap akan mengenang sepak terjang dan warisan tokoh tersebut secara apa adanya. Lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya, serta kebaikan dan keburukannya, menurut fakta. Untuk itu, diperlukan semacam retrospeksi terhadap kebijakan Pak Harto dalam kaitannya dengan hubungan negara dan Islam politik di masa Orde Baru. Dalam retrospeksi ini, saya berusaha membuat periodisasi hubungan negara dan Islam politik ke dalam empat periodisasi.

Periode pertama (1966-1979), ditandai dengan konsolidasi negara Orde Baru yang diiringi dengan kebijakan yang represif terhadap Islam politik. Pada periode ini, yakni di masa-masa awal pemerintahannya, Soeharto melihat Islam politik sebagai ancaman terhadap kekuasaan politiknya. Meminjam ungkapan pengamat politik R. William Liddle, Soeharto melihat Islam sebagai political enemy number two sesudah Komunis, dan karena itu layak disebut sebagai ‘ekstrem kanan’. Pada masa ini, hubungan antara negara dan Islam politik diwarnai dengan saling curiga dan ketidakpercayaan yang tinggi antara pemerintah dan umat Islam. Juga diwarnai perlakuan yang represif terhadap kekuatan Islam politik, terutama sikapnya terhadap para mantan aktivis Partai Masyumi, yang pernah disebutnya sebagai ‘kucing kurap’.

Periode kedua (1979-1989), diwarnai dengan pemerkuatan hegemoni ideologi negara Pancasila dan eliminasi Islam politik. Dalam periode ini, negara Orde Baru selain melakukan tafsiran otoriter terhadap Pancasila sebagai ideologi, juga memberlakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan akhirnya juga ormas keagamaan. Akibatnya adalah sebuah ketegangan dan konflik politik yang tajam antara negara dan kekuatan Islam politik. Kelompok-kelompok Islam terbagi menjadi dua, yakni mereka yang bersikap akomodatif dan pragmatis terhadap kemauan politik Orde Baru dengan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Yang lain adalah mereka yang menolak asas tunggal Pancasila dengan segala konsekuensinya.

Di antara mereka ada yang melakukan perlawanan dengan keras terhadap kebijakan politik ini, sehingga meletuslah ‘Peristiwa Tanjung Priok’ pada 12 September 1984 yang mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan musnahnya harta benda.

Namun penting untuk dicatat, dalam periode kedua ini yang ditandai dengan pengapnya ruang gerak Islam politik ini, juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru yang sangat committed terhadap dakwah Islam dengan strategi pengembangan ‘Islam kultural’. Naiknya kelas menengah santri baru ini membawa dampak yang signifikan dalam hubungan antara Islam dan negara pada periode sesudahnya.

Periode ketiga (1989-1993), ditandai dengan perubahan yang signifikan atas kebijakan politik negara Orde Baru yang amat akomodatif terhadap Islam politik. Pada periode ini, negara memberikan konsesi politik terhadap umat Islam dalam bentuk pemberian dukungan politis, memfasilitasi, dan menginstitusionalisasi kepentingan Islam politik. Di antaranya adalah dukungan terhadap berdirinya lembaga-lembaga seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), BMI (Bank Muamalat Indonesia), dan Asuransi Takaful.

Sebagai akibat dari kebijakan politik ini, negara Orde Baru dengan pimpinan Pak Harto mendapatkan dukungan dan legitimasi politik yang kuat, terutama dari kelas menengah santri baru yang umumnya punya hubungan ideologis dan berlatar belakang ormas-ormas Islam dalam kelompok modernis, terutama HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), dan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Namun, sebagai akibat dari bulan madu yang kelewat intens antara negara dan kelompok Islam modernis ini, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang waktu itu menjadi Ketua Umum PBNU dan juga kekuatan-kekuatan nasionalis-sekuler lainnya melakukan oposisi terhadap Pak Harto dan rezim Orde Barunya.

Periode keempat (1993-1998), ditandai dengan kebijakan negara Orde Baru yang melakukan kooptasi terhadap Islam politik. Dalam periode ini, Pak Harto dengan Orde Baru dengan sadar melakukan kontrol yang terkendali terhadap kekuatan Islam politik, terutama setelah melihat akomodasi yang diberikan terhadap kelompok Islam modernis tidak seluruhnya mampu mengerem suara-suara kritis dan bahkan oposisi terhadap kepemimpinan politiknya.

Bahkan, di dalam tubuh ICMI sendiri, muncul sikap dan pandangan politik yang secara terbuka mengkritisi kebijakan politiknya yang mulai digerogoti oleh KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang mengkawatirkan. Terutama sekali sepak terjang para tokoh yang oleh Adam Schwartz tergolong dalam kategori the real ICMI, semacam Amien Rais, Nurcholish Madjid, Bintang Pamungkas, dan lain-lain agaknya sulit diterima oleh Pak Harto.

Maka, yang terjadi kemudian adalah semacam koreksi terhadap ICMI dengan pencoretan sejumlah nama calon tertentu anggota MPR yang diusulkan oleh pengurus ICMI di mana saat itu ketua umumnya adalah BJ Habibie, yang punya kedekatan khusus dengan Pak Harto. Nama-nama tokoh ICMI seperti M. Dawam Rahardjo dan Adi Sasono yang sebelumnya masuk dalam daftar calon anggota MPR konon ‘menghilang’ setelah adanya seleksi politik dari pimpinan Orde Baru.

Puncaknya adalah ketika Amien Rais, yang saat itu menjadi ketua Dewan Pakar ICMI, mundur (menurut versi Amien ia ‘dipaksa’ mundur) dalam jajaran kepengurusan ICMI. Sejak saat itu, yang terjadi adalah suatu pergeseran riil dari kebijakan yang akomodatif menuju ke arah apa yang disebut dengan state-sponsored political Islam, dengan ciri pokok subordinasi total atas format, orientasi, dan implementasi Islam politik ke dalam kepentingan dan kontrol penuh negara.

Namun, meski state-sponsored political Islam sudah menguat, ternyata ia tidak bisa membendung barisan gerbong reformasi yang makin panjang dengan para mahasiswa sebagai kekuatan utamanya. Ketika keadaan sudah tidak terbendung lagi, dan kekacauan politik meluas setelah terbunuhnya mahasiswa Trisakti, reformasi mengakhiri rezim Orde Baru. Pak Harto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Kedudukannya digantikan oleh BJ Habibie yang juga mantan ketua umum ICMI.

Bila kita melongok kembali sejarah di atas, ternyata hubungan Pak Harto dengan Islam politik mengalami dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan kebijakannya bukan saja sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia, tetapi juga meninggalkan sejumlah warisan berharga yang boleh jadi akan tetap punya kekuatan dan bobot politik baik di masa kini maupun mendatang.