Oleh M. Subhi-IbrahimPeneliti PSIK Universitas Paramadina, Dosen FE UHAMKA Drama hidup mantan Presiden RI ke-2, HM. Soeharto telah berakhir. Sejak 4 Januari lalu, Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Akhirnya, Ahad, tepat pukul 13.10 WIB, 27 Januari 2008, sang penguasa Orde Baru itu dijemput malaikat maut. Kini Soeharto telah menghuni istana terakhirnya di Astana Giribangun, suatu tempat yang sudah disiapkannya lebih dari tiga dekade silam (1976).     Soeharto adalah figur yang dipuja sekaligus dicerca, dipuji sekaligus dicaci. Hal ini dapat dimengerti karena selama 32 tahun berkuasa, cukup banyak kebijakan Soehato yang dinilai kontroversial. Memang, ia dijunjung karena mampu berkuasa secara “tak tersentuh” selama 32 tahun, menjaga stabilitas politik, dan membangun pertumbuhan ekonomi yang spektakuler sehingga digelari “Bapak Pembangunan”. Rakyat dimanja dengan harga kebutuhan pokok yang terkendali dan subsidi bahan bakar minyak. Tidak aneh bila dalam benak masyarakat awam figur Soeharto cukup membekas, dan mereka pun merindukan kembalinya masa-masa yang dipenuhi kemudahan tersebut.  Namun, Soeharto pun dihujat karena catatan hitam yang ditorehkannya. Demokrasi dikerangkeng atasnama kemakmuran ekonomi, Hak Asasi Manusia diabaikan atasnama stanilitas politik, dan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) tumbuh subur dan merajalela. 

Melihat hal tersebut, sebagai apakah Soeharto selayaknya ditulis dalam lembaran sejarah bangsa ini: pahlawan atau penjahat? protagonis atau antagonis? Singkatnya, bagaimana sepatutnya  kita mendefinisikan Soeharto?

Awan Gelap

Manusia, termasuk Soeharto, hanya bisa didefinisikan ketika meninggal dunia. Frase ini mudah diucapkan, namun sukar dilakukan. Mendefinisikan manusia yang telah wafat pun memiliki kesulitan yang tidak jauh berbeda dengan mendefinsikan manusia  hidup.     Definisi sendiri berasal dari bahasa Latin: definitio, yang berarti pembatasan. Definisi berarti suatu susunan kata yang tepat, jelas dan singkat untuk menetukan batas pengertian yang tertentu. Definisi disebut juga ta’rif, yakni  suatu cara dan alat untuk mengenal dan memahami tentang pengertian afrad dan untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya terhadap afrad itu. Syarat definisi di antaranya adalah: “melingkupi” (jami, inclusief) dan “membatasi” (mani, exclusief). Melingkupi dalam arti, suatu definisi harus memuat segala sesuatu yang terkait dengan yang didefinisikan. Membatasi dalam arti, suatu definisi membuat pagar agar segala sesuatu yang tidak memiliki kaitan tidak masuk dalam definisi.  Sampai hari ini, syarat definisi tersebut mustahil terpenuhi dalam mendefinisikan Soeharto. Riwayat hidupnya masih terselubungi awan gela, terutama dalam konteks penegakkan hukum yang terkesan tidak serius. Sampai akhir hayatnya, Soeharto belum mampu “didefinisikan” secara hukum: Apakah ia penguasa yang bersih atau penguasa yang korup? Memang Soeharto sempat diperiksa, namun ia tidak pernah “dimejahijaukan”. Bangsa ini gagal mendefinisikan seorang Soeharto dalam konteks kesetaraan hukum dan penegakkan keadilan.  Pemaafan Hal yang layak disoroti pasca kepergian Soeharto adalah berkembangnya wacana pemaafan, pengampunan, dan penghentian seluruh proses hukum Soeharto. Sebetulnya, masalah memaafkan kesalahan Soeharto, biarlah itu jadi urusan kemanusiaan setiap individu. Secara individu setiap orang bisa saja memaafkan Soeharto.  Pertama, perlu diingat pula, Soeharto di masa kekuasaannya bukan sebagai individu, melainkan institusi yang memiliki kekuasaan. Sehingga, meski Soeharto telah meninggal, negara tetap dapat menagih tanggung jawab atas kejahatan masa lalu kepada kroni-kroni yang dulu ikut berkuasa dan menikmati kekayaan hasil kejahatan. Karena itu, pemerintah sebaiknya melakukan terobosan hukum dan politik agar rakyat mampu mendefinisikan mantan pemimpinnya secara tepat.  Kedua, masalah selanjutnya adalah apakah yang mesti kita maafkan dari Soeharto? Logikanya, kalau kita hendak memaafkan seseorang, kita mesti tahu terlebih dahulu apakah kesalahannya. Artinya, sebelum kita memaafkan Soeharto, dalam konteks berbangsa, kita mesti mengetahui apakah kesalahan yang telah dilakoni penguasa Orde Baru itu. Ini yang wajib diperjelas. Sayangnya, sarana untuk mengetahui kesalahan itu adalah ruang persidangan. Karena itu, bila proses hukum Soeharto tidak berjalan, kita tidak mungkin mengetahui kesalahan Soeharto. Artinya, pemaafan kita pun tidak relevan, dan mubazir.       Agar kematian Soeharto lebih bermakna dan memberi pelajaran berharga bagi bangsa ini: proses hukum wajib dilanjutkan supaya riwayat hidup Soeharto dapat ditulis secara paripurna  dengan segenap kelebihan, kekurangan, jasa, dan kesalahannya sehingga kita tidak sulit mendefinisikan siapakah Soeharto itu. Dengan demikian, generasi mendatang bisa mengambil pelajaran dengan tidak mengulang kesalahan yang dipentaskan para pendahulunya. Selebihnya, kita panjatkan doa semoga Tuhan berkenan mengampuni kesalahan individualnya. Amien.  (Tulisan ini pernah dimuat di Harian Radar Banten pada Rabu, 30 Januari 2008)