Minggu, 06-01-2008 | 04:00:00-tribunkaltim.co.id
Sukardi Rinakit
Analis Politik, Direktur Sugeng Sarjadi Syndicate

TAHUN 1999 saya secara khusus menemui Pak Harto di rumahnya di Jalan Cendana, Menteng untuk sebuah wawancara khusus untuk bahan disertasi program doktor saya tentang dunia militer. Saya dan Pak Harto ngobrol panjang lebar dan cerita ngalor ngidul.

Ada yang saya ingat dari kejadian itu. Pak Harto mengatakan kepada saya agar ia diadili. Sungguh, Pak Harto bilang, jangan sampai pengusutan kasus hukum terhadapnya digantung seperti sekarang. Pak Harto ingin ada kepastian hukum. Jika dalam persidangan nanti dia divonis bersalah, Pak Harto siap menjalani hukuman. Jika tidak bersalah, itu akan memberi ketenangan kepada batin Pak Harto di usia senjanya.

Dari pernyataan langsung Pak Harto yang seperti itu, pendapat para politisi yang meminta agar pengusutan kasus hukum, seperti kasus dugaan korupsi di yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto dulu, dihentikan, adalah sebuah kekeliruan. Pak Harto sendiri minta diadili agar kasus hukumnya segera terang.

Dari kacamata politik, ini sebenarnya peluang emas bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang menyisakan masa pemerintahan dua tahun lagi untuk meresponnya dengan mendorong persidangan kasus Soeharto. Apapun hasilnya dari vonis di persidangan itu, akan menaikkan citra positif SBY-JK di mata rakyat. Itu bisa jadi tiket tambahan untuk maju di putaran pilpres 2009.

Tapi, saya sendiri tidak yakin, SBY akan berani melakukan itu. Pemerintahan manapun sejak Soeharto lengser, terus dibayangi oleh beban sebagai politisi –yang diakui atau tidak– telah dibesarkan oleh Soeharto. Siapapun yang jadi Presiden sekarang dari partai manapun tidak akan berani menggelar persidangan mengusut kasus korupsi Soeharto. Berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor dimana-mana membuat Pemerintahan sekarang tidak akan bisa fokus mengusut kasus ini.

Persidangan untuk mengusut kasus Soeharto sebenarnya tak ada kaitannya dengan kondisi kesehatannya yang kini semakin kritis. Seharusnya, selama dia masih hidup, ada keseriusan penegak hukum untuk mengusutnya sampai tuntas. Jika pengadilan menyatakan Soeharto bersalah, Presiden dengan kewenangannya sebagai kepala negara bisa memberikan pengampunan. Sidang secar in absensia pun yang tidak dihadiri oleh tersangka, dimungkinkan oleh aturan hukum.

Jadi, semuanya kembali berpulang kepada pemerintah. Ada kemauan untuk melanjutkan pengusutan kasus ini atau justru membiarkannya tetap menggantung sampai pemerintahan ini selesai. (Persda Network/fin)