Oleh Eddy Karna Sinoel

Yogyakarta, 13/2 (ANTARA) – “Saya tidak ambil pusing kalau ada yang tidak setuju. Saya ingin mendidik masyarakat Sleman untuk tidak terus-menerus menghujat dan membenci almarhum mantan Presiden Soeharto,” kata Bupati Sleman, DIY, Ibnu Subiyanto.

Pernyataan Ibnu Subiyanto bahkan lebih tegas lagi ketika dia ditanyai wartawan tentang kemungkinan bakal munculnya kontroversi menyusul gagasannya mengganti nama Jalan Godean, salah satu jalan utama di kabupaten itu, menjadi Jalan Soeharto.

“Saya siap menerimanya (kritik dari mereka yang tidak setuju),” katanya.

Menurut rencana sang bupati, penggalan jalan yang akan diberi nama Soeharto itu mulai dari perempatan jalan lingkar barat hingga Jati Kencana. Selain itu akan dibuat pula patung Soeharto di perempatan jalan lingkar barat Demak Ijo kawasan Godean.

“Rencana itu perlu dikaji lebih dulu untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap penggunaan nama Soeharto sebagai nama jalan,” kata sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Teguh Wibowo.

Menurut dia, langkah itu diperlukan agar pengantian nama jalan tersebut tidak menimbulkan polemik.

Ia mengatakan, yang perlu dilakukan itu antara lain kajian jasa Soeharto, dengar pendapat dengan elemen masyarakat, serta meminta pertimbangan anak-anak Soeharto.

“Dengan demikian pergantian nama jalan itu tidak menimbulkan kontroversi dan semua elemen masyarakat bisa menerimanya,” ujar Teguh.

Pandangan yang sama juga dikemukakan Ketua DPRD Sleman Rendradi Suprihandoko. Dia mengatakan, penggantian nama jalan Godean menjadi jalan Soeharto`perlu pertimbangan matang.

“Dewan belum bisa menanggapi gagasan Bupati Ibnu Subiyanto tersebut di samping memang belum mambahasnya dalam rapat paripurna. Tidak usah terburu-buru,” ujarnya.

Menurut dia, Soeharto memang memiliki jasa bagi perkembangan di negeri ini, tapi harus pula diakui bahwa sosoknya masih memunculkan kontroversi..

Pemerintah daerah setempat pernah mengganti nama Jalan Gejayan menjadi Jalan Affandi, pelukis, dan perubahan itu tidak menimbulkan polemik.

Sementara itu, Ketua DPRD DIY Djuwarto mengatakan, semua pihak sebaiknya berpikir matang soal pemberian nama Jalan Soeharto, karena nama jalan itu menyangkut wilayah publik.

Penggantian nama jalan itu tidak usah terburu-buru karena prosesnya perlu waktu yang cukup panjang. “Karena menyangkut wilayah publik, maka perlu diminta masukan dari masyarakat dan keluarga Soeharto,” katanya.

Berlebihan

“Rencana (pemberian nama jalan Soeharto) itu terlalu berlebihan,” kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Budiyanto.

Menurut dia, sosok Presiden ke-2 itu masih menimbulkan pro kontra, terutama mengenai kasus hukumnya.

Selama ini memang ada jasa besar Soeharto, tetapi patut dicatat pula bahwa kesalahan dan pelanggaran yang dibuatnya juga besar.

“Karena itu terlalu berlebihan jika Pemkab Sleman ingin mengganti nama jalan Godean menjadi jalan Soeharto. Kesannya terlalu terburu-buru dan akan mengundang reaksi masyarakat,” katanya.

Menurut dia, proses hukum Soeharto masih berjalan dan dari pantauan mahasiswa ada upaya-upaya menghilangkan kasus tersebut atau mengalihkannya ke isu lain.

Selain itu, kata dia, pengabadian nama Soeharto menjadi nama jalan juga akan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, khususnya mereka yang merasa perlu keadilan dalam masalah hukum.

“Rencana pemberian gelar pahlawan nasional atau pengibaran bendera setengah tiang selama tujuh hari ketika Soeharto meninggal saja memunculkan reaksi masyarakat,” katanya.

Ia mengkhawatirkan pergantian nama jalan ini akan menimbulkan reaksi yang lebih keras lagi.

“Mahasiswa meminta Pemkab Sleman untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana penggantian nama jalan tersebut sampai ada penjelasan mengenai status hukum Soeharto,” katanya. (U.EKS-E005) (U.E005/B/s018/s018) 13-02-2008 07:55:43 NNNN