Cukup mengejutkan apa yang dilaporkan Kanwil Hukum dan HAM menyangkut kesiapan partai politik lokal (parlok). Hingga kini, dari delapan parlok yang sudah mendaftar, belum satu parlok pun yang telah memenuhi syarat untuk diverifikasi, padahal biaya untuk kepentingan itu sudah cair atas bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.
Menurut Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Aceh, M. Jailani Mohd. Ali, syarat yang belum dipenuhi antara satu parlok dengan parlok lainnya berbeda-beda (Harian Aceh, 2 Januari 2008).
Syarat-syarat sebuah parlok dapat diverifikasi antara lain, akta notaris yang memuat AD/ART kepengurusan, susunan pengurus kabupaten/kota 50% dan kecamatan 25%, alamat kantor tetap, surat domisili yang dikeluarkan kepala desa, camat atau lurah berlalu dari tingkat kecamatan sampai ke provinsi, bukti sah kantor sekretariat dan logo atau lambang partai.
Boleh jadi, untuk sebagian parlok masalah persyaratan tersebut bukan hal yang sulit. Hanya saja, menganggap sepele masalah ini juga sangat berbahaya bagi parlok itu sendiri sebab bila nantinya gagal verifikasi maka parlok yang bersangkutan tidak bisa mengikuti pemilu 2009 kelak.
Boleh saja kita tidak perlu mencemaskan kondisi itu, sebab masih banyak waktu yang tersedia bagi parlok untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan. Hanya saja, kita patut cemas terhadap satu parlok, yakni Partai GAM yang sampai saat ini belum mengambil satu keputusan bulat mengenai nama dan lambang parlok mereka. Sementara pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan yang melarang lambang dan logo parlok yang ‘bernuansa’ sparatis.
Perdebatan soal ini di dalam tubuh partai GAM sendiri kabarnya juga berlarut-larut sehingga sangat mungkin justru menimbulkan perpecahan di kalangan mereka sendiri.
Sebagaimana kita tahu, pihak yang paling berkepentingan membentuk parlok sesungguhnya adalah mantan anggota GAM/KPA. Pembentukan parlok tersebut sebagai salah satu kompensasi politik kepada GAM untuk mentransformasi model perjuangan mereka dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan melalui jalur politik secara damai dan beradab.
Hanya saja, dalam perkembangannya, banyak pihak yang latah mendirikan alat untuk perjuangan politik itu. Dan ini tentu sah-sah saja sepanjang pembentukan parlok tersebut atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita guna memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
Lalu, boleh jadi, banyak pihak tidak terlalu serius menanggapi munculnya partai lokal non GAM tersebut. Mata kita seakan diajak untuk tertuju pada Partai GAM dan Partai SIRA atau partai lain yang didirikan eks GAM. Akankah mereka nanti lolos verifikasi.
Itu sebabnya kita patut waswas tentang adanya sikap keras dari kalangan eks GAM yang tetap bertahan pada nama dan lambang GAM untuk ‘dioper’ dalam partai. Kita patut was-was sebab bila sampai Partai GAM tidak lolos, maka para pendukung partai ini dan tokoh-tokohnya akan kecewa sehingga bisa mengancam perdamaian yang sudah terjalin selama ini.
Itu sebabnya kita sangat berharap para tokoh eks GAM yang sudah sangat berpengalaman dalam kancah perpolitikan internasional, untuk tidak mempertahankan nama, logo dan bendera GAM. Sebab itu hanyalah –meminjam istilah Ibrahim KBS– simbol-simbol, yang boleh jadi bukan sesuatu yang prinsip.
Tatkala masyarakat sudah mengetahui siapa tokoh yang mereka layak pilih, maka terpenting di sini adalah tentang visi dan misi partai serta siapa tokoh-tokoh yang akan ‘ditawarkan’ kepada masyarakat untuk mewakili mereka di parlemen kelak.
Kita memang tak perlu ambil pusing tentang simbol-simbol itu bila para pendiri Partai GAM mampu meyakinkan pusat bahwa apa yang mereka tempah adalah halal dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Semoga.

TAJUK HARIAN ACEH
4 Janurai 2008
Ditulis Miftah H. Yusufpati
Redaktur Pelaksana