TAJUK HARIAN ACEH

16 FEBRUARI 2008

DITULIS MIFTAH H. YUSUFPATI

ADNYA laporan soal perekrutan ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang dilatih militer untuk direkrut sebagai laskar (anggota militer) penjaga perbatasan oleh Pemerintah Malaysia menjadi isu panas belakangan ini.

Informasi ini awalnya disampaikan tim Komisi I DPR saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, belum lama ini. Komisi I menemukan kasus tersebut saat berkunjung ke wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat.

Isu tersebut menjadi bola liar dan panas. Sejumlah pakar hukum, pakar politik sampai politisi senayan mengomentari masalah ini. Kesimpulan dari banyak komentar oleh sejumlah kalangan itu adalah bahwa RI sangat lemah dalam hal menjaga perbatasannya.

Sementara itu, sampai detik ini, TNI justru terkesan menangkal isu tersebut dan menyatakan tidak ada WNI yang dilatih militer dan direkrut menjadi laskar. Pihak Malaysia juga membantah telah merekrut orang-orang Indonesia sebagai laskar atau tentara. Reaksi petinggi TNI ini seakan menjawab permintaan Menhan agar TNI dan Polri menambah personel di wilayah perbatasan.

Sebagai orang awam, kita tentu hanya berkomentar sederhana: Tak ada asap tanpa adanya api. Sangat sulit mempercayai info yang sudah dilempar dalam sidang DPR itu hanya lelucon dan gosip murahan saja.

Lepas dari pada itu, masalah ini sungguh serius. Jika informasi soal rekrutmen itu benar, situasi di perbatasan akan sangatlah rawan. Bisa jadi, WNI yang telah direkrut jadi laskar tersebut diperintahkan untuk menyusup ke wilayah kedaulatan Indonesia untuk kepentingan Malaysia.

Info yang berkembang sejauh ini, para laskar WNI ini memiliki KTP ganda, satu KTP Indonesia dan satu lagi KTP Malaysia, sehingga tidak ada kesulitan bagi mereka untuk urusan susup menyusup itu.

Infi ini hendaknya menjadikan kita tersadar betapa perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah di perbatasan dengan negara tetangga masih sangat minim. Bukan hanya soal keamanan, tapi juga soal kesejahteraan warga yang tinggal di perbatasan. Telah banyak kita dengar situasi di wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan dan lemah. Dulu muncul laporan, Malaysia sedikit demi sedikit menggeser patok-patok mereka masuk ke wilayah Indonesia.

Jadi, informasi rekrutmen ribuan WNI ini hendaknya menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen di seluruh wilayah perbatasan. Di samping itu, harus dicari akar persoalan mengapa warga negeri ini lebih cinta tetangga ketimbang negerinya sendiri.

Kendati kita juga menyadari dalam banyak aspek, terutama masalah ekonomi kita berada di belakang Malaysia. Di perbatasan kedua negara kita menyaksikan antara si kaya dan si miskin tinggal. Mereka yang di seberang, Malaysia, lebih makmur, ketimbang yang di sini di negeri yang luas dan kaya.

Ironi inilah yang patut segera dibenahi. Masalah kemiskinan tak hanya sekadar membawa bangsa ini menjadi kufur melainkan juga bisa menjadikan warganya kehilangan rasa bangga sebagai penghuni ibu pertiwi. Kita hendaknya menerjemahkan masalah ini sebagai masalah kedaulatan bangsa. Bukan sebagai masalah ecek-ecek, sekadar kabar angin atau gosip murahan.[]