EDITORIAL HARIAN ACEH
20 FEBRUARI 2008

Miftah H, Yusufpati

Propaganda memecah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi tiga provinsi belakangan kian gencar. Ada yang berpendapat bahwa tuntutan ini sengaja dimunculkan para petualang politik. Akan tetapi ada yang bilang sebagai hal yang wajar sehingga tidak perlu disikapi dengan emosional.
Terlepas dari pada itu, sudah menjadi semacam trend, sejak pemerintah membuka ruang memekarkan wilayah (tahun 2000), kebijakan ini menjadi alat berselancar bagi para petualang politik. Pemekaran daerah sering dilakukan dengan rekayasa para elite politik dan seringkali sarat dengan tarik menarik kepentingan pribadi dan golongan.
Sejak 2000-2007 telah terjadi pertambahan 173 daerah otonom baru terdiri tujuh provinsi, 135 kabupaten dan 31 kotamadya. Indonesia sekarang memiliki 473 daerah otonom. Tak berhenti di sini. Kini sudah menunggu 48 RUU baru pemekaran termasuk 12 RUU yang sudah diserahkan pemerintah kepada DPR.
Dasar pemekaran daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) 129 Tahun 2000 yang kemudian direvisi dengan PP No. 78 tahun 2007. Gelombang pemekaran daerah memanfaatkan prosedur aturan itu. Pemekaran tidak menjamah kepentingan masyarakat karenadisertai kepentingan subyektif para elite daerah maupun di pusat.
Berbagai studi yang dilakukan sejumlah kalangan, termasuk Depdagri, membuktikan pemekaran daerah sarat dengan berbagai persoalan sehingga sebagian besar dari daerah pemekaran dianggap gagal. Sumber utama kegagalan pemekaran adalah menjadikan pemekaran daerah sebagai ladang bisnis para elite politik dan birokrasi.
Alasan pemekaran Abas dan ALA, selain percepatan pembangunan, juga diharapkan melahirkan sebuah keseimbangan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat di dua wilayah tersebut. Selain itu, pemekaran juga untuk efektifitas administrasi, karena akan memangkas birokrasi.
Alasan ini tampaknya memang masuk akal, akan tetapi kurang mempertimbangkan perasan sebagian dari masyarakat kita yang dulunya berjuang di gunung dan hutan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia, juga dengan alasan yang sama. Itu sebabnya, Komite Peralihan Aceh (KPA) menganggap propaganda ini justru akan merusak perdamaian yang sudah terbangun selama ini. Pemerintah Aceh sendiri tampaknya juga tidak setuju dengan wacana pembelahan wilayah ini.
Kini kita tentu berharap semua pihak menahan diri. Pemerintah Aceh hendaknya juga menyikapi secara arif dan bijaksana terhadap isu tersebut, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang akhirnya menganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pascakonflik di wilayah ini.
Selanjutnya, pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk memperhatikan dua wilayah itu. Pemerintah jangan sampai mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah masa lalu.
Kita berharap Gubernur Irwandi menghadapi isu pemekaran provinsi itu dengan melakukan aksi nyata melalui pemerataan dan keadilan pembangunan antara pesisir timur dengan barat selatan serta wilayah tengah Aceh. Sebab jika kesenjangan pembangunan dapat teratasi, maka masyarakat tidak akan terpengaruh dengan isu-isu pemekaran.
Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA) juga mengamanatkan adanya pemerataan pembangunan kabupaten/kota di provinsi ujung paling barat Indonesia ini. Inilah salah satu langkah meredam propaganda tersebut. (*)