INDOPOS

Minggu, 03 Feb 2008,

KOMNAS HAM memastikan bahwa proses hukum terhadap almarhum mantan Presiden Soeharto terus berlanjut. Ditargetkan kajian terhadap pelanggaran HAM Soeharto selesai dalam dua bulan mendatang.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, meski mantan penguasa Orde Baru tersebut telah meninggal dunia, tidak berarti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era kepemimpinannya berhenti begitu saja. “Kasusnya tetap kami lanjutkan. Kajiannya ditarget selesai Maret,” ujar Ifdhal.

Kasus pelanggaran HAM berbeda dengan kasus pidana Soeharto yang beberapa ahli menyebutkan kasusnya gugur demi hukum. Menurut Ifdhal, kasus pelanggaran HAM tidak hanya melibatkan Soeharto sebagai pelaku tunggal. “Masing-masing kasus pelanggaran HAM ada pelaksana lapangannya,” jelasnya.

Komnas HAM saat ini membidik mantan Presiden Soeharto untuk sejumlah kasus pelanggaran HAM. Di antaranya kasus Pulau Buru, penembakan misterius (petrus), kasus pelanggaran HAM 65, dan pelanggaran HAM selama pelaksanaan daerah operasi militer (DOM) di Aceh dan Papua.

Ifdhal menambahkan, begitu kajian selesai, pihaknya menindaklanjuti dengan penyidikan pro justicia. Komnas HAM bahkan juga siap memanggil saksi-saksi. “Termasuk para perwira TNI,” katanya.

Mantan direktur ELSAM itu menjelaskan, pelanggaran HAM masa lalu lahir akibat suatu kebijakan negara. Hal itu disebabkan konsentrasi masa Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi. “Karena perlu stabilitas yang mendukung, tentara masuk ke sistem politik,” terangnya.

Hal tersebut, lanjut dia, menyebabkan banyaknya pelanggaran. “Pelanggaran terjadi dari suatu desain besar,” katanya. Secara politik, kejadian tersebut mendapat legitimasi politik. “Karena itu, kita usut kasus per kasus. Ini berurusan dengan pelaku di lapangan,” imbuh pria kelahiran Tapaktuan, Aceh Selatan itu.

Ifdhal memaklumi jika saat ini masyarakat terpecah dalam menilai peran Soeharto. Hal itu tampak dari respons terhadap instruksi mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang selama tujuh hari masa berkabung. Semua kantor pemerintah dan sebagian kantor swasta memenuhi instruksi tersebut. “Tapi, jarang kita lihat ketika masuk ke lorong-lorong perkampungan. Itu artinya masyarakat belum menikmati suatu keadilan atas apa yang terjadi di masa lalu,” ujarnya sembari menyamakan dengan yang terjadi di Chili era Augusto Pinochet.

Sebagai manusia, kata dia, lumrah jika memiliki kekaguman terhadap Soeharto. Jenderal besar tersebut memang berhasil dalam kepemimpinannya, terutama dalam bidang ekonomi, seperti terciptanya swasembada pangan. “Itu tidak salah. Beliau memang terbukti berhasil. Tapi, apakah itu membuat dia tidak boleh dihukum? Atau melakukan hal yang dilarang hukum?” katanya (fal/ib)