INDOPOS

Minggu, 03 Feb 2008,

Diselesaikan demi Keadilan Masa Depan
Meski telah meninggal dunia, mantan Presiden Soeharto masih menjadi topik hangat di berbagai media massa. Berbagai pro-kontra pun bermunculan terkait “warisan” mantan penguasa Orde Baru itu. Salah satunya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa kepemimpinan jenderal besar itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM pun menjadi salah satu yang disibukkan oleh berbagai kasus pelanggaran HAM. Bagaimana solusi terbaiknya? Berikut petikan perbicangan wartawan Jawa Pos Naufal Widi A.R. dengan Ketua Komnas HAM 2007-2012 Ifdhal Kasim di ruang kerjanya kemarin (2/2).

Mantan Presiden Soeharto sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan berbagai kasus pelanggaran HAM di era kepemimpinannya?

Berbagai kasus tersebut tetap harus ada penyelesaiannya. Ini bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pembelajaran bagi bangsa ini ke depan. Kita akui ada yang salah dengan masa lalu bangsa ini, terutama dalam masalah HAM. Tapi, kita tidak ingin terus-menerus melihat ke belakang. Jadi, semangat penyelesaiannya adalah agar kejadian seperti itu tidak terulang. Jangan sampai generasi mendatang kita bebani dengan masalah yang sama. Demikian juga dengan presiden-presiden mendatang.

Seperti apa metode penyelesaiannya?

Komnas HAM ingin mengajak pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian atas pelanggaran masa lalu itu. Yang jelas, solusi itu tidak membuat kita selalu melihat ke belakang. Harus forward looking. Jalan keluar itu memberi jaminan kepada generasi mendatang. Tapi, tetap bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang berupaya mencari keadilan terhadap penderitaan yang mereka alami.

Konkretnya?

Dalam pemikiran saya pribadi, gagasan dasarnya adalah konsep retroactive justice. Yaitu, keadilan untuk masa depan. Keadilan yang dinikmati generasi-generasi akan datang. Mengapa seperti itu? Karena, itu terlepas dari dendam. Kita juga tidak melulu tertawan dengan terus-menerus melihat ke belakang. Jadi, pendekatan distributive justice (konsep balas dendam) mungkin tidak begitu perlu.

Bagaimana dengan hak-hak korban?

Tetap diupayakan agar hak-hak itu terpenuhi. Misalnya, hak atas kebenaran, hak atas kompensasi, rehabilitasi, dan hak mendapat keadilan. Orang yang mencederai mereka harus mendapat hukuman setimpal. Tapi, menurut saya, hak-hak itu tidak bisa dipenuhi semuanya dalam kondisi transisi politik seperti di Indonesia sekarang ini.

Lantas, apa yang setimpal bagi pelanggar HAM?

Ini yang harus kita pikirkan bagaimana mewujudkan retroactive justice. Seperti apa yang setimpal, itu perlu kesepakatan dan konsensus bersama dalam melihat orang yang bersalah. Tidak hanya menghukum orang, tapi juga bisa mengambil pelajaran.

Bagaimana penyelesaian secara pidana?

Kalau kaitannya dengan pidana, itu berarti penyelesaian dengan konsep balas dendam. Pidana harus konkret. Misalnya penembakan misterius (petrus), bagaimana bisa menarik garis sehingga bisa sampai ke Soeharto. Tapi, kita tidak sampai ke teknis itu kalau kita tidak pernah melakukan klarifikasi.

Penyelesaian pidana juga butuh energi lebih banyak dan selalu melihat ke belakang. Terlebih kejadiannya dari Sabang sampai Merauke dan butuh klarifikasi. Nah, klarifikasi itu bisa dilakukan sebuah komisi independen, seperti KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Dulu pernah ada, tapi pada 2006 dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Berarti kini klarifikasi dilakukan Komnas HAM?

Tepat. Sekarang klarifikasi dilakukan Komnas HAM karena kita ingin bicara fakta. Tidak sekadar hipotesis. Korban (pelanggaran HAM) ada. Kita ingin mendengar dari mereka, karena mereka menjadi korban bukan karena menyiksa diri. Komnas juga punya pertimbangan lain mengapa harus ada penyelesaian atas kasus-kasus masa lalu.

Apa pertimbangan itu?

Negara ini kan didirikan berdasarkan nilai-nilai penghargaan terhadap HAM. Itu ada dalam konstitusi dan dituangkan dalam berbagai aturan perundangan, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk hidup. Kalau melanggar, ada hukumannya. Misalnya menyiksa dihukum berapa, membunuh dihukum berapa. Nah, ini juga berlaku kepada kepala negara.

Jadi, siapa pun yang melanggar sesuatu yang jadi kesepakatan bersama, dia harus dimintai pertanggungjawaban. Pesannya, menegaskan nilai-nilai dari didirikannya negara, yakni penghormatan kepada hak-hak setiap individu dan persamaan di depan hukum.

Bagaimana sebenarnya perkembangan HAM di Indonesia?

Setelah reformasi 1998, sebenarnya kita mencatat perkembangan cukup besar dalam bidang HAM. Perkembangan itu terutama terjadi pada tingkat pembangunan standard setting. Kita berhasil merumuskan berbagai ketentuan jaminan HAM di dalam peraturan perundangan. Misalnya, pada 1999 dengan adanya UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Lalu, HAM menjadi lebih pasti melalui amandemen kedua pada 2000. Seluruh capaian standard setting itu tidak bisa dilepaskan dengan kondisi buruk HAM pada era Orde Baru, seperti DOM di Aceh, DOM Papua, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya, yang menjadi tuntutan masyarakat. Tuntutan itu mengkristalisasi dalam kebijakan negara saat reformasi.

Lalu, mengapa saat ini kita masih terkendala dalam menegakkan HAM?

Perkembangan yang pesat di tingkat standard setting tersebut tidak diikuti di tingkat penegakannya. Jadi ada gap. Kita kehilangan momentum. Kesempatan yang sudah terbuka tidak sempat tumbuh menjadi budaya yang bisa memutus rantai impunitas.

Penyebabnya?

Kita masih kesulitan menuju ke arah konsolidasi pada berbagai institusi hukum. Bagaimana cara mengerahkan energi lembaga-lembaga hukum tersebut untuk menegakkan HAM. Misal pada 2001-2002 mulai mengadili orang-orang yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Mulai jenderal-jenderal yang diadili melalui pengadilan HAM dalam kasus pembantai Timor Leste. Juga dalam kasus Tanjung Priok. Ini capaian yang cukup besar.

Selama Orde Baru tidak pernah dibayangkan bisa menuntut mereka ke pengadilan, apalagi jenderal. Namun, kesempatan itu tidak cukup digunakan oleh institusi kehakiman kita, seperti pengadilan. Mereka mengalami keraguan ketika menghadapi kasus yang melibatkan perwira tinggi militer. Itu karena tidak ada pengalaman sebelumnya.

Yang selalu jadi pertanyaan, mengapa mengadili para jenderal? Bukankah mereka di Timor Leste berjuang untuk Indnesia. Nah, frame seperti itu kuat di kalangan hakim-hakim kita. Karena itu, pengadilan gagal memberi peran bagaimana memberi keadilan di masa transisi. (*/ib)