INDO POS 

Minggu, 27 Jan 2008,

Korupsi Bukan Hanya Urusan Pemerintah
Malang melintang di dunia aktivis, Bambang Widjojanto saat ini lebih berperan sebagai praktisi hukum dan konseptor gerakan antikorupsi. Di Konferensi Antikorupsi PBB 2008, dia dan aktivis LSM lainnya punya tujuan memasukkan gerakan civil society dalam agenda pemberantasan korupsi.
————

Momentum Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tak boleh disia-siakan. Itulah yang ada di benak para aktivis gerakan antikorupsi, termasuk Bambang Widjojanto.

Langkah awalnya, sejumlah LSM mengadakan Anti Corruption Public Forum yang mengambil tema Combating Corruption in Democratic Transition di Sanur, Bali, sebagai forum pemanasan konferensi UNCAC. Selain itu, acara yang dilaksanakan di Hotel Sanur Paradise Plaza, Sanur, tersebut merupakan wahana pembelajaran bagi gerakan masyarakat sipil antikorupsi.

Identifikasi permasalahan, khususnya di Indonesia, dibeber. Hasilnya disusun dalam laporan independen (independent report) sebagai masukan pada forum tersebut.

Kalau pemerintah punya agenda memasukkan isu pengembalian aset (asset recovery) para koruptor yang mengalir ke luar negeri, para aktivis menambahkan dengan memasukkan masyarakat sipil (civil society) dalam agenda pemberantasan korupsi. “Korupsi bukan hanya masalah pemerintah dan penegak hukum,” ujar Bambang kemarin (26/1).

Apalagi bagi Indonesia yang penegakan hukumnya masih lemah. Menurut dia, masyarakat harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi. “Bisa jadi negara punya interest lain,” tambahnya.

Apalagi, lanjut dia, ada indikasi pembajakan oleh kekuatan politik lama yang korup dan predatoris. “Sepertinya jalan, tapi pemberantasan korupsi di negara yang masih dalam transisi demokrasi seperti Indonesia jalan di tempat,” tegasnya.

Karena itu, kekuatan organisasi masyarakat sipil harus dikonsolidasikan. Suami Sari Indra Dewi tersebut mengungkapkan, dalam usaha pemberantasan korupsi, masyarakat sipil berfungsi memperkuat apa yang dilakukan pemerintah sekaligus memegang fungsi kontrol.

“Kita tidak bisa memercayakan sepenuhnya pada penegak hukum. KPK misalnya, kita tak bisa menjamin lembaga itu selalu di jalan yang benar,” tuturnya. Khususnya, dalam penyelenggaraan konferensi UNCAC di Bali 28 Januari-1 Februari mendatang di Nusa Dua, Bali. Masyarakat, yang diwakili aktivis antikorupsi, harus memastikan pertemuan 140 negara itu punya manfaat untuk usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka, idealnya, masyarakat sipil diberi ruang dalam konferensi tersebut untuk menyampaikan pandangan. “Jangan hanya state party,” tambahnya.

Keterlibatan LSM antikorupsi Indonesia dan luar negeri, lanjut dia, akan memberikan kontribusi dalam forum tersebut. “Kami (forum LSM Indonesia, Red) telah menyampaikan independent report sebagai alternatif pembanding ide-ide yang disampaikan pemerintah,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat sipil di forum UNCAC kedua tersebut jadi poin lebih daripada penyelenggaraan sebelumnya di Jordania, Desember 2006. Laporan tersebut, kata Bambang, jadi masukan, di samping dua isu besar dalam forum tersebut, yakni asset recovery dan mutual legal assistance. “Syarat dasarnya harus dilakukan dengan keterlibatan civil society,” katanya.

Masyarakat sipil juga bisa menekan pemerintah untuk patuh pada komitmen. Apalagi, hingga saat ini, pemerintah belum mengadopsi UNCAC dalam sistem hukum, meski sudah meratifikasi konvensi tersebut.

“Padahal, Indonesia baru dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk pengembalian aset jika sudah mengadopsi aturan yang disepakati oleh internasional dalam UNCAC itu,” jelasnya.

Menurut dia, UNCAC adalah jalan tengah dua sistem hukum yang luas berlaku di dunia, yaitu common law dan civil law, untuk mempermudah kerja sama antarnegara yang menganut dua sistem hukum yang berbeda.

Tanpa mengadopsi UNCAC dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jangan harap bisa dilakukan upaya pengembalian aset. Korupsi, lanjut dia, tak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tapi juga proses pemiskinan. Masyarakat punya kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Untuk korupsi state captured, organ-organ pemerintahan menggunakan otoritasnya dengan melakukan korupsi dengan kewenangannya. Tak hanya aparat negara yang rentan korupsi, sektor privat juga punya peluang korupsi. Polanya, korupsi selalu berkaitan dengan uang. Uang bisa membeli power. Celakanya, kekuasaan punya diskresi yang jadi celah korupsi.

Menghadapi kondisi seperti itu, Bambang menambahkan, LSM tak boleh hanya bermain di ranah perundang-undangan, advokasi, riset, atau penanganan kasus-kasus korupsi.

Menurut penghobi bulu tangkis itu, gerakan antikorupsi juga harus memperjuangkan kepentingan dasar masyarakat, yakni pendidikan dan kesehatan. “Bukan jadi pemadam kebakaran, sekadar ajukan kasus ke pengadilan,” tambahnya.

Menurut Bambang, LSM juga harus bisa menempatkan diri. “Soal etika, sebagian aktivis tidak konsisten menegakkan nilai-nilai etik,” ujar Bambang Widjojanto ketika ditemui di sela-sela Anti Corruption Public Forum, Combating Corruption in Demokratis Transition di Hotel Sanur Plaza Paradise kemarin (26/1).

Yang tak etis, misalnya, ada beberapa aktivis antikorupsi yang justru membela orang yang potensial melakukan korupsi atau nyata-nyata telah melakukan tindakan merugikan keuangan negara itu. “Aktivis yang tidak konsisten itu justru mendelegitimasi gerakan antikorupsi,” tambah pria 49 tersebut.

Apakah tak ada kode etik untuk mencegah itu? Menurut dia, di LSM pernah dibangun semacam kode etik bersama. Namun, itu bergantung pilihan pribadi. “Sebagai ketua Dewan Etik ICW, ada aturan tak boleh membela orang yang melakukan korupsi. Tapi, di tempat lain tidak tahu,” tambah mahasiswa doktoral Unpad tersebut.

Sikap dan perilaku tak konsisten itu mengakibatkan kerancuan di masyarakat. “Fatalnya, orang bisa berpikir dia aja begitu, masak saya nggak boleh begitu,” ujarnya.

Soal kode etik, jelas Bambang, memang belum banyak diperbincangkan. “Orang selama ini menilai profesionalitas dari kemampuan, bukan moralitas,” lanjutnya. (ein/ib)