INDOPOS

Minggu, 10 Feb 2008,

Bertahap, Tak Akan Ada Lagi BBM Bersubsidi
Dalam sepekan ini, berita tentang rencana pembatasan konsumsi premium-solar menghangat. Rencana tersebut langsung memantik beragam reaksi karena terkait langsung dengan puluhan juta pemilik kendaraan bermotor, khususnya di Jawa dan Bali.

Salah satu institusi pemerintah yang membidani dan menggodok kebijakan itu adalah Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Bagaimana persiapan dan mekanisme pelaksanaan pembatasan tersebut? Berikut petikan perbincangan wartawan Jawa Pos Ahmad Baidhowi dan Iwan Ungsi dengan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta kemarin (9/2).
———-

Apa latar belakang rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tersebut?
Sebagaimana kita ketahui, pengadaan BBM bersubsidi, baik itu minyak tanah, premium, maupun solar, dibatasi undang-undang, berupa APBN. Di dalamnya ada kolom subsidi BBM. Itulah yang menjadi beban pemerintah dari tahun ke tahun. Apalagi, saat ini harga minyak melambung tinggi, sehingga subsidi pun berpotensi membengkak. Nah, pemerintah sudah berkomitmen tidak menaikkan harga. Karena itu, opsi yang paling memungkinkan adalah dengan pembatasan konsumsi.

Apa sudah ada kajian bahwa itu akan efektif menekan konsumsi BBM bersubsidi?
Kami berkaca pada hasil survei di 63 kabupaten/kota tentang kebutuhan minyak tanah. Dari situ terlihat bahwa kebutuhan aslinya ternyata tidak sebanyak yang selama ini disalurkan. Contohnya, hasil survei kebutuhan tersebut turun 19 persen dari yang didistribusikan Pertamina. Artinya, 19 persen itulah yang berpotensi dihemat atau 19 persen itulah yang selama ini tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Terbukti, banyak yang tertangkap saat mengoplos atau menyelewengkan ke pelanggan industri. Nah, berdasar pendalaman kami, premium dan solar pun rawan diselewengkan jika tetap menggunakan sistem distribusi terbuka seperti saat ini. Jadi, sistem pembatasan memang harus diberlakukan. Untuk tahap awal akan diberlakukan di Jawa dan Bali.

Bagaimana teknis pelaksanaannya?
Nanti, setiap kendaraan mendapat jatah pembelian bahan bakar per hari. Volume pembelian dikendalikan melalui kartu pintar atau smart card yang ditempel di bagian kendaraan. Misalnya, di dekat lubang tangki mobil. Selanjutnya, kartu yang memiliki barcode tersebut dibaca menggunakan alat pemindai di SPBU, berapa volume maksimal yang boleh dibeli setiap hari atau setiap minggunya. Bila melebihi jatah volume, otomatis pembelian ditolak. Dengan demikian, konsumen harus membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau Pertamax Plus.

Terkait dengan distribusi smart card?
Dalam skenario kami, pemilik kendaraan bermotor di Jawa dan Bali yang diperkirakan mencapai 19 juta kendaraan nanti bisa memperoleh smart card di semua SPBU. Caranya, tinggal menunjukkan STNK, nanti terregister dalam sistem IT kami yang sudah terkoneksi online ke seluruh jaringan SPBU di Jawa dan Bali yang mencapai 2.523 unit.

Jadi, mobil atau sepeda motor asal Jakarta bisa mendapatkan dan menggunakan smart card di Banyumas atau daerah-daerah lain. Begitu pula sebaliknya. Nah, karena sudah online, satu kendaraan hanya bisa mendapat satu smart card yang terregister berdasar nomor kendaraan tersebut. Jadi, tidak bisa dobel atau dipindah-pindahkan. Sebab, jika dipindah ke kendaraan lain, akan ketahuan saat dipindai di SPBU, sehingga tidak akan dilayani.

Kompleksitas program tersebut sangat tinggi. Bagaimana persiapannya?
Itu kami akui. Sangat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk tahap awal, kami akan menggandeng konsultan independen guna melakukan survei. Karena ini program pemerintah, akan ada semacam beauty contest untuk memilih konsultan tersebut. Nanti konsultan yang menyurvei, berapa banyak kebutuhan konsumsi BBM untuk sepeda motor, mobil, maupun kendaraan umum. Selanjutnya, angka itulah yang kami jadikan acuan untuk pemberlakuan kuota masing-masing jenis kendaraan. Jadi, angka 5 liter per hari untuk mobil yang beberapa kali disebut-sebut tersebut tidak benar. Sebab, surveinya saja belum dilakukan, sehingga belum ada angka pasti.

Ada pendapat, daripada repot-repot seperti itu, mengapa pemerintah tidak langsung menaikkan harga BBM 10 persen, untuk mencapai angka penghematan subsidi BBM Rp 10 triliun sebagaimana diusulkan dalam revisi APBN 2008?
Pertama, pemerintah sudah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM. Kedua, semangat program pembatasan ini adalah mengajak masyarakat berhemat. Sebab, jujur saja, kita ini bukan negara kaya minyak. Cadangan minyak kita hanya 0,8 persen dari total cadangan dunia dan cadangan gas hanya 1,4 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk terus bertambah. Karena itu, tidak pantas jika terus berlaku boros.

Ada yang menilai, program pembatasan BBM tersebut merupakan kebijakan sesaat karena pemerintah panik menghadapi gejolak kenaikan harga minyak?
Tidak benar jika itu dikatakan kebijakan sesaat. Sebab, kami mulai mendiskusikan program tersebut sejak lebih dari tiga bulan lalu. Kami mematangkan skema dan mempersiapkan mekanismenya. Lagi pula, program ini menjadi jembatan untuk mencapai misi dalam roadmap kebijakan migas nasional, yaitu Indonesia bebas subsidi BBM. Tapi, itu masih lama dan tentu akan dilakukan secara bertahap.

Jadi, ini bukan sekadar strategi test the water yang dijalankan pemerintah untuk menguji reaksi publik, sebagaimana wacana pengalihan ke BBM RON 90 yang tidak jadi dilakukan?
Benar sekali. Saya akui, pengalihan BBM RON 90 itu memang baru wacana. Tapi, kebijakan pembatasan BBM kali ini sudah disetujui dalam rapat koordinasi antara Departemen ESDM dan BPH Migas yang dipimpin Pak Wapres Jusuf Kalla pada 5 Februari lalu. Karena sudah disetujui, berarti harus dilaksanakan. Nah, untuk pelaksanaannya, nanti jelas ada payung hukum, minimal keputusan menteri, untuk kemudian dibuat SOP (standard operation procedure, Red)-nya berupa juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, Red).

Apakah betul akan diberlakukan mulai Mei?
Yang sudah pasti adalah lokasi, yakni akan diberlakukan serentak di Jawa dan Bali. Untuk waktu pelaksanaan, kami belum memiliki acuan. Sebab, itu terkait dengan survei yang mungkin butuh waktu lebih dari sebulan, kemudian harus diikuti sosialisasi yang cukup agar tidak menimbulkan resistansi saat diimplementasikan. Yang bisa saya pastikan, program pembatasan konsumsi BBM akan diberlakukan tahun ini. Nah, soal bulan apa pelaksanaannya, belum bisa kami pastikan saat ini. Tapi, jika bicara soal target penghematan, lebih cepat akan lebih baik.

Meski dipersiapkan matang, program tersebut tentu tetap memiliki sisi negatif…
Ya… ya. Terutama tentu kompleksitasnya. Misalnya, saat registrasi smart card di SPBU, jelas nanti menimbulkan antrean panjang. Tapi, kami harap itu hanya awalnya. Karena itu, kami mohon kerja sama dan pengertian masyarakat.

Selain itu, program ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kami belum memiliki angka estimasinya karena masih dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan. Kami juga belum memiliki acuan berapa angka penghematan yang bisa didapatkan dari implementasi program tersebut. Tapi, kami optimistis, jika dilaksanakan, program tersebut akan berdampak bagus bagi penghematan.

Kebijakan pemerintah yang konsep dan tujuannya bagus sering gagal saat diimplementasikan. Apa upaya BPH Migas mengawal program tersebut?
Kami mengaku, BPH Migas selaku regulator dan pengawas tidak bisa melakukan ini sendiri. Karena itu, kami akan menggandeng semua pihak terkait, mulai Pertamina sebagai operator, Hiswana Migas, Departemen ESDM, Departemen Perhubungan, kepolisian, dan pihak-pihak lain. Asalkan semua bahu-membahu, kami optimistis program tersebut bisa sukses dijalankan. Di Malaysia, program itu juga sudah diberlakukan dan terbukti berhasil. Kepada teman-teman di BPH Migas, saya katakan, kita tidak bisa main-main dengan program ini. Itu saya katakan sebagai wujud tekad kami untuk serius menyukseskan program ini. (owi/iw/ib)

Data Pribadi

Nama : Tubagus Haryono
Jabatan : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) (2003-2011)
Keluarga :
Istri : Anggraini
Anak : 1. Tubagus Alfin Harandi
2. Tubagus Hadis Qudsi Grandee
3. Tubagus Raihar Maqdisi

Riwayat Pendidikan :
– Madrasah ibtidaiah
– Madrasah tsanawiah
– SMA
– Jurusan Fisika Universitas Indonesia 1982
– Magister Manajemen Universitas Indonesia 1991
– Lemhanas 1995

Riwayat Pekerjaan :
– Karyawan di Pertamina 1985-1997
– Dosen Universitas Indonesia 1993-1997
– Anggota DPR Komisi VIII- Fraksi Partai Golkar 1999-2003
– Kepala BPH Migas 2003-2011