Ada dua berita penting terkait Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, hari ini. Pertama, soal penyerahan aset BRR senilai Rp8 miliar kepada Pemerintah Aceh. Kedua, soal ambruknya sejumlah rumah bantuan BRR yang katanya tahan gempa di Simeuleu pada saat gempa belum lama ini.
Dua peristiwa yang sepintas berbeda akan tetapi menyangkut satu lembaga: BRR. Dua berita ini tentu saja punya korelasi. Mengapa?
Penyerahan aset BRR adalah acara seremonial yang layak dipublish untuk memberikan informasi pada khalayak bahwa lembaga super body ini mulai mewariskan aset-aset-nya kepada pemerintah daerah.
Kedua, tentang ambruknya rumah bantuan BRR, mengungkap bahwa aset-aset BRR ini perlu dipertanyakan kualitasnya. Rumah yang sudah ambruk jelas busuk, menyalahi blue print yang dibuat sendiri, dan yang belum ambruk bisa menjadi bom waktu bila ternyata juga busuk.
Kita tidak berharap ada uji coba dengan gempa lagi terjadi di sini. Itu sebabnya kita patut menguji dengan melakukan verifikasi atas produk para kontraktor BRR yang sebagian sudah lari karena tak becus menyelesaikan proyeknya itu.
Verifikasi diperlukan agar segera dilakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang belum selesai dibangun. Dan masih ada waktu satu tahun untuk upaya ini.
Masih ingat tentang pernyataan Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang mencemaskan tentang masalah itu. Pemerintah Aceh tidak ingin mendapat getahnya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan BRR. “Kita harapkan rehab dan rekon yang dilakukan BRR agar benar-benar berkualitas sesuai dengan letak giografis Aceh, seperti infrastruktur rumah tahan gempa dan diselesaikan sesuai yang ditargetkan dengan kualitas yang tidak asal jadi, kalau kulitasnya tidak bagus yang rugi masyarakat,” kata Nazar suatu ketika.
Bukan hanya rumah, asset BRR di Aceh tidaklah sedikit. Semua aset itu, pada April 2009 nanti, sudah harus diserahkan semua menyusul berakhirnya tugas BRR di Aceh.
Sejauh ini, aset anggaran 2005 dan 2006, telah dilakukan inventarisir yang selanjutnya akan diserahkan kepada Pemda. Kendati secara de jure dan legal formal belum ada, secara de facto sebagian aset-aset BRR telah digunakan oleh Pemda.
Lalu, bagaimana kalau terbukti asset itu berkualitas rendah? Inilah yang ditakutkan banyak orang yang dianggap bisa menjadi bom waktu bagi pemda. Begitu BRR pergi, tugas pemda akan tersedot mengurus protes warga yang rumahnya ambruk setelah ditempati. Ini baru soal rumah, belum pada asset lainnya.
Kekhawatiran jelas membayangi. Karena sampai sejauh ini kita tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban BRR terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi underqualified, pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah terselesaikan sampai masa tugasnya berakhir. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang tidak selesai ini (uncomplete mission).
Sampai detik ini kita tidak tahu berapa sesungguhnya besar nilai total aset yang akan diserahterimakan nantinya serta bagaimana perlakuan selanjutnya terhadap aset publik yang dikelola negara dan aset yang dihibahkan kepada masyarakat, bila aset-aset ini akan dikelola pemerintah daerah. Apakah akan disediakan anggaran untuk merawat atau mengelolanya? Apakah nilai serah terima aset sebesar 100 persen dari anggaran proyek atau nilai riel objek saat serah terima?
Jadi semua memang harus dipersiapkan dengan baik sehingga tidak menjadi bom waktu di kemudian hari. Kita juga tidak menginginkan kasus pembakaran rumah di Deah Raya, tahun lalu, terjadi pada skala yang lebih besar lantaran ledakan kekecewaan terhadap BRR.
Sesungguhnya kebanyakan rakyat Aceh berpendirian lebih baik tidak usah diberi bila pemberian itu tidak berkualitas, apalagi kalau pemberian itu dikorup segala. Jadi, tinggalkanlah Aceh dengan iringan dan senyum kebahagian rakyat Aceh. (*)