Aksi panggung anggota grup band papan atas negeri ini, Nidji, Peterpan, dan Marvel, nyaris tak jadi digelar di Lhokseumawe. Pasalnya, ribuan santri mendatangi tempat pagelaran tersebut, menentang dan meminta pertunjukan seperti iti dihentikan, karena dianggap melanggaran Syariat Islam.

Seribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Aceh Utara, Bireuen dan Kabupaten di Aceh lainnya memblokade pintu masuk stadion tunas Bangsa reklamasi, Pusong, Lhokseumawe. Selain pertunjukan yang nyaris batal, maka kericuhan juga nyaris pecah. Untung saja, aparat keamanan dibantu tokoh setempat, Tgk. Muhibuddin Waly dapat meredakan ketegangan tersebut. Show ketiga penyanyi berjalan lancar tanpa insiden yang berarti.

Sebelumnya, pertentangan serupa–-soal pertunjukan—sudah berkali-kali muncul dan selalu bisa ditangani aparat dengan baik, kendati juga ada yang berakhir dengan kekisruhan.

Kasus-kasus tersebut adalah salah satu bagian dari problem penerapan Syariat Islam di Aceh. Sampai sejauh ini masih ada perbedaan pandang menyangkut fikh Islam dalam masalah pagelaran musik seperti itu. Itulah sebabnya, pendapat yang dipilih Muhibuddin Waly: menghentikan pagelaran adalah lebih baik ketimbang menjadi pertentangan.

Persoalannya memang tidak sesederhana itu. Persoalan fikh senantiasa mengandung perdebatan panjang. Itu sebabnya, sepantasnyalah para legislator menyegerakan membuat qanun tentang hal-hal seperti ini agar persoalan seperti tadi tak lagi menjadi bahan perdebatan berlarut-larut.

Dan kita tak hendak memperdebatkan masalah fikh tersebut. Akan tetapi, ada hal yang menarik dari kasus itu yakni langkah aparat keamanan yang menjamin bahwa pertunjukan tersebut tidak akan melanggar Syariay Islam. Misalnya, dengan cara memisahkan penonton wanita dengan penonton laki-laki dst.

Apa yang dilakukan aparat sesungguhnya adalah memberikan kontens yang Islami terhadap sebuah pertunjukan. Ini sama dengan yang dilakukan Peterpan ataupun Nidji yang menyanyikan lagu religius dikemas dalam musik pop yang modern, dengan sedikit disisipkan bahasa Arab.

Kita menjadi teringat dengan musik Soneta Grup milik H. Rhoma Irama yang amat melegenda di pesantren-pesantren Jawa pada tahun 80-an. Dengan menyisipkan Surat Al-Ikhlas dalam syair lagunya, serta-merta dangdut Rhoma dianggap sangat Islami dan layak didengar dan dinikmati kalangan santri, sembari bergoyang sekali pun. Padahal, lagu ini juga hit di tempat-tempat hiburan malam macam bar dan kafe di berbagai daerah.

Di sisi lain, kita juga bisa menyaksikan lagu-lagu padang pasir penuh nyanyian cinta di televisi dinyanyikan oleh artis dengan mempertunjukkan pusarnya.

Hal ini memberikan asumsi pada kita bahwa apa pun aktivitas bisa boleh atau tidak, berdasarkan isi dari aktivitas itu. Pacaran boleh saja, asal islami. Mendengarkan lagu dan berjoget boleh saja asal juga islami, laiknya dilakukan para sufi dst.

Lalu ada yang mempermasalahkan, tentang pertunjukan tadi, persoalan tidak di situ. Masalahnya adalah pada saat muda-mudi ini pergi menonton dan setelah menonton rawan melakukan maksiat. Nah, kalau sudah begitu memang agak repot. Sejumlah kalangan ada yang berpendapat masalah ini adalah tantangan para pemimpin agama. Bukan lagi masalah pertunjukan musik itu. Sebab, bila ini dipersoalkan, hotel dan wanet dst bisa dilarang di Aceh. Bukankah hotel dapat menjadi tempat orang berzina atau warung internet bisa digunakan pacaran.

Hal-hal seperti itu jelas akan menguras perdebatan terus-menerus yang pada akhirnya kita tidak tahu bagaimana sejatinya membangun sebuah bangsa yang islami itu. Kita pada tempat yang kering tanpa musik dan tarian, bahkan seni atau pun seluruh seni harus disisikan bahasa Arab agar tampak islami? Ini semua adalah pekerjaan rumah para tokoh Aceh untuk menyelesaikannya.