Merrill Lynch dan Australian Carbon Conservation menyerahkan kontrak kredit karbon hutan Ulu Masen senilai Rp9 juta atau sekitar Rp81 miliar kepada Fauna Flora International (FFI). Sejumlah LSM lain meributkan. Mengapa?

Oleh Muhammad Nizar

BERITA menghebohkan tentang kredit karbon itu terendus dari situs Merrill Lynch Internasional, http://www.ml.com. Merrill dan perusahaan Australian Carbon Conservation mengumumkan penandatanganan perjanjian komersil pertama di dunia dalam rangka proyek pencegahan kerusakan hutan di Ulu Masen, Aceh senilai US$9 juta atau sekitar Rp81 miliar. Lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana itu adalah Fauna Flora International (FFI).
Perjanjian ini, yang merupakan perjanjian pertama dalam hal skala dan kompleksitas, memberikan kredit karbon dan diyakini merupakan perjanjian pertama di dunia yang terstruktur, untuk proyek pencegahan kerusakan hutan.
Kontrak ini menjadi dipermasalahkan karena pemegang proyek karbon diserahkan lembaga yang dianggap tidak berhak. “Swasta tidak berhak mengelola dana karbon,” ujar Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Bambang Antariksa, kepada Harian Aceh.
Dia menjelaskan yang berhak mengelola dana pembiayaan karbon adalah Pemerintah Aceh. Setelah itu, pemerintah bisa menunjuk lembaga mana yang menjalankan proyek ini. “Jadi lembaga partikelir tak boleh langsung mengambil alih hak pemerintah itu,” katanya lagi.
Ribut-ribut soal uang karbon menjadi seru setelah Mantan Panglima Tentra Neugara Aceh (TNA) Wilayah Linge, Fauzan Azima menyoal masih maraknya illegal logging yang dilakukan masyarakat sekitar hutan. Masalah duit sebesar itu diangkat ke permukaan menyusul adanya demo ratusan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Aceh Besar ke Mapolda Aceh menuntut pembebasan truk dan kayu yang disita aparat keamanan. “Mestinya mereka demo ke FFI, karena lembaga ini yang mengelola dana karbon,” kata Fauzan.
Fauzan memahami masalah ini karena ia juga Ketua Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh. Itu sebabnya, sejumlah kalangan menilai bola kredit karbon sengaja digelindingkan NGO yang konsen masalah kehutanan dan lingkungan hidup karena masalah ini adalah persoalan proyek. Pokok masalahnya menjadi berubah; mengapa harus FFI yang mendapat durian runtuh itu?
Selanjutnya, Walhi menyatakan keraguannya terhadap kredibilitas FFI dalam mengelola dana itu. Walhi Aceh menolak bila dana internasional tersebut mengalir ke FFI. “Akan sulit meminta pertanggung jawaban, karena diduga tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya,” kata Bambang Antariksa.
Lepas dari ribut-ribut rebutan dana karban itu, inisiatif Merrill dan Australian Carbon Conservation adalah sebuah langkah progresif. Pasalnya, baru perusahaan ini dan baru Aceh yang menerima kontrak yang memberikan keuntungan kepada ekosistem Ulu Masen tersebut.
Ekosistem Ulu Masen adalah sebuah kawasan yang memiliki kekayaan biodiversitas dan hewan-hewan yang terancam punah. Dengan adanya proyek tersebut diharapkan dapat melestarikan kawasan terakhir dimana Harimau Sumatera, Orangutan, gajah, dan macan tutul itu berada.
Komponen utama perjanjian karbon antara Merrill, Australian Carbon Conservation dan FFI diantaranya mencakup pra-pembiayaan untuk ekslusivitas, jaminan pengambil alihan perjanjian untuk perdagangan karbon selama empat tahun, perencanaan lanjutan untuk enam tahun berikutnya, insentif untuk semua pihak-pihak yang terlibat, dan kesepahaman bersama.
Perjanjian ini bernilai US$9 juta atau berkisar Rp81 miliar. Mereka memprediksi angka ini dapat memberikan keuntungan selama 30 tahun bagi ekosistem. “Keuntungan dari proyek karbon ini adalah memberikan manfaat untuk pengembangan ekonomi komunitas, penghapusan kemiskinan, perlindungan spesies, dan pelestarian biodiversiti,” kata Kepala Global Emisi Karbon di Merrill Lynch, Abyd Karmali.
Hal ini juga memberikan kontribusi yang signifikan pada bagaimana usaha komersial mencegah kerusakan hutan dan menjadi masukan yang penting kepada negosiasi kegiatan UN climate change. “Kami bekerja sama dengan Carbon Conservation, Fauna & Flora International and partners lain dalam proyek ini,” katanya.*

Rumit-rumit Gurih Kredit Karbon Aceh

Banda Aceh | Harian Aceh
Perdagangan karbon mempunyai cara tersendiri termasuk untuk Aceh. Perhitungannya rumit, tidak seperti jual beli biasa. Perdagangan karbon sering juga di sebut kredit karbon.
Protokol Kyoto 1997 dengan United Nation Framework Convention on Climate Change-nya membuat suatu mekanisme dimana negara-negara industri dan negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis yang mereka miliki sehingga terjadi penyimpanan sejumlah besar karbon.
Ada dua pihak yang terlibat; pembeli dan penjual.
Pembeli karbon: Pemilik Industri yang menghasilkan CO2 ke atmosfer memiliki ketertarikan atau diwajibkan oleh hukum untuk menyeimbangkan emisi yang mereka keluarkan melalui mekanisme ‘penyimpanan karbon’.
Penjual Karbon: Pemilik yang mengelola hutan atau lahan pertanian bisa menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan mereka.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menghitung karbon yang terdapat dalam pepohonan di hutan Aceh?
Daya serap karbon oleh hutan Aceh pada level regional dengan pendekatan GIS, ditunjang dengan data lapang/sekunder. Dari analisis kerapatan vegetasi, bisa diprediksi berapa cadangan karbon (metrik ton C). Info yang didapat akan berupa berapa cadangan karbon yang tersimpan dalam tegakan hutan, bukannya CO2 yang bisa diserap, ini merupakan pendekatan yang lebih umum dipakai
Untuk membuktikan data hasil analisis GIS kemudian dilakukan ground check di lapangan dengan mengukur biomassa dan beberapa jenis ekosistem hutan yang ada di NAD.
Ada banyak sektor yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan perdagangan karbon lewat mekanisme CDM, namun dua yang menjadi banyak pembicaraan adalah sektor Energi dan Kehutanan. Sektor energi misalnya: pengembangan mini/mikro hydropower di pedesaan, energi alternatif (bio diesel, biogass, dll).
Sebenarnya, dari aspek teknis, semua daerah berhak untuk menerima kredit. Yang perlu dikaji adalah, seberapa besar lahan kritis di NAD yang layak (eligible) untuk bisa diusulkan.
Protokol Kyoto menyaratkan beberapa hal sebelum lahan hutan yang rusak bisa diusulkan: lahan tersebut sudah bukan hutan sebelum tahun 1990 (untuk proyek reforestasi) dll. Kajian kelayakan kawasan bisa dimulai segera, sehingga bisa diketahui berapa luas kawasan di NAD yang layak untuk proyek CDM, dan berapa potensi karbon yang bisa dihasilkan/diserap dengan kegiatan reforestasi yang akan diusulkan. Jumlah metrik ton C akan menunjukkan berapa dolar yang bisa diserap (mengikuti harga C dalam $/metrik tonC di pasar global). Muhammad Nizar
Dari berbagai sumber