Banda Aceh | Harian Aceh
Pemerintah Aceh menganggarkan Rp177 miliar untuk pendidikan dayah tahun ini. Dari jumlah itu, Rp175 millyar langsung dikelola oleh badan dayah, sedangkan Rp2 millyar lagi melalui biro keistimewaan dayah.
“Dana tersebut akan diberikan untuk semua dayah, baik Salafi maupun moderen menurut jenjang pendidikan, setelah melalui survey,” kata Wakil Gubernur Aceh Muhamad Nazar, setelah bertemu dengan 61 ulama/pimpinan dayah se-Aceh di gedung serba guna, Kantor Gubernur, Kamis (24/4).
Menurut Wagub, pendidikan dayah di Aceh sudah masuk dalam ranah publik, artinya pendidikan dayah telah sejajar dengan lembaga penddikan lainnya. “Dengan UU Pemerintahan Aceh, dayah telah menjadi lembaga formal dan mendapat fasilitas dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kebupaten/kota. Ini satu-satunya kekhususan Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia,” kata Wagub.
Pemerintah provinsi juga telah membentuk dewan pembina dan pendidikan dayah yang jabatannya setingkat kepala dinas, dalam bentuk badan. Tugas badan ini melakukan pembinaan, pemberdayaan dan monitoring terhadap dayah, juga membantu memfasilitasi bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada dayah di seluruh Aceh. “Selama ini kurikulum dayah di Aceh sangat bagus, hanya ada beberapa kurikulum mata pelajaran umum yang harus diperkuat, tanpa mengubah apa yang sudah ada,” kata Wagub.
Kemudian kepada ulama dayah yang akan mendapatkan dana dari pemerintah wagub berpesan agar dalam mengelola dana hendaknya terbuka dan transparan. “Sebelum dana tersebut diberikan, para tengku akan diberikan pelatihan mengenai pengelola anggaran,” katanya.
H. Ibrahim Bardan (Abu Panton) salah satu ulama dayah dari Aceh Utara mengharapkan, bantuan dana pemerintah kepada dayah nantinya perlu qanun untuk menjamin keberlangsungan bantuan tersebut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Waisul Qurasy, mangatakan akan segera membicarakan masalah tersebut dengan anggota dewan lainnya. “Ini akan kita prioritaskan,” katanya.
“Setidak-tidaknya masuk dalam qanun pendidikan, dalam pasal atau bab qanun pendidikan, karena dayah tidak kita pisahkan antara dayah dengan pendidikan umum lainnya,” tambah Wagub.
Dengan anggaran Rp 177 miliar, pemerintah akan mengutamakan kesejahtraan guru dayah. Ke depan pemerintah juga akan memikirkan bagaimana mensejahtrakan semua tengku dayah. Mereka tidak mesti jadi PNS. Ini nantinya akan menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat Aceh. Terpenting kesejahtraan mereka terjamin dan mereka dapat berperan dalam pembangunan,” demikian Wagub.
Menurut Wagub, beberapa waktu lalu dia didatangi beberapa duta besar negara pecahan Uni Soviet yang mayoritas penduduknya muslim, meminta pemerintah Aceh menyediakan guru agama untuk negaranya. “Permintaan ini disampaikan karena mereka menilai ulama Aceh konservatif dan juga tidak radikal,” katanya.
Hanya saja, Wagub mengatakan, karena keterbatasan dalam penguasaan bahasa, maka untuk saat ini belum bisa memenuhi permintaan tersebut. “Kita khawatir ilmu tengku dayah tidak bisa ditranformasikan ke mereka karena tidak menguasai bahasa, minimal Bahasa Inggris dan Arab,” kata Wagub.rta