Banda Aceh l Harian Aceh
Sedikitnya 40 pakar, akademisi dan praktisi dilibatkan pemerintah dalam menyusun satu draft rancangan qanun (Raqan) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Dua orang di antaranya adalah pakar asal Jerman.

Tim yang dibentuk oleh Gubernur Aceh ini juga dilengkapi oleh tim asistensi atau narasumber yang bertugas memberikan pengarahan/masukan-masukan dan memberikan penjelasan pada saat pembahasan bersama di dewan.
“Tim ini bertugas mencari bahan masukan untuk pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, baik dari nilai-nilai universal maupun kearifan lokal serta norma-norma agama,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, A Hamid Zein, kepada Harian Aceh, Kamis (1/5).
Dia menjelaskan, tim pra rancangan qanun KKR dibentuk melalui keputusan Gubernur No. 188.342/37/2008 tanggal 8 April 2008 terdiri 40 personil. Seluruh personil terbagi atas empat belas orang sebagai tim asistensi/narasumber termasuk dua orang konsultan asing dari Jerman yang membantu bidang pemerintahan Gubernur Irwandi, yakni DR Bernhard May dan DR Rena Korber. Sedangkan tim penyusun pra rancangan qanun berjumlah 20 enam orang.
“Tim bertugas menyiapkan rancangan naskah akademik pra rancangan qanun serta menyusun draft awal raqan tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi,” kata Hamid Zein.
Selain mencari bahan masukan terhadap substansi yang akan diatur dalam pra Raqan, tim juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun pra Raqan Aceh tentang KKR, imbuh A Hamid Zein yang juga beri tugas sebagai koordinator tim ini.
Lebih lanjut tim yang diketuai Aridal Darmi, pengacara muda yang menjabat kepala lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, juga ditugasi untuk menginventarisir masukan terhadap berbagai tanggapan, pendapat usul dan saran baik dari anggota DPRA maupun komponen masyarakat lainnya.
Dia menyebutkan, bahwa dasar pertimbangan pembentukan tim ini sudah sesuai dengan pasal 229 dan 230 UUPA nomor 11/2006 yang menyatakan perlu dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh yang disusun dalam suatu qanun Aceh.
Nomenklatur lainnya yang menjadi dasar konsideran pembentukan tim pra Raqan KKR ini adalah UU nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Propinsi Atjeh, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan, konsideran lain adalah UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Perpu nomor 3 tahun 2005, serta Qanun Aceh nomor3 tahun 2007 tentang tatacara pembentukan qanun.
Dalam melaksanakan tugas, tim penyusun pra Raqan Aceh tentang KKR bertanggung jawab kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melalui sekretaris daerah Provinsi NAD. “Masa tugas tim selama empat bulan mulai rentang waktu 8 April s/d 8 Agustus 2008,” imbuhnya.
Sejumlah nama memperkuat tim ini, seperti Ketua MPU Tgk Muslim Ibrahim, Prof Dr Alyasa’ Abubakar, Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Mawardi Ismail, A Hamid Sarong (Dosen IAIN), Syarifah Rahmatillah (MISPI), Tgk Badruzzaman (Majelis Adat Aceh), DR Asna Husen dan Saifuddin Bantasyam yang semuanya bertugas sebagai anggota tim asistensi atau narasumber.
Sedangkan A Hamid Zein sebagi koordinator tim, Afridal Darmi sebagai Ketua dan Hendra Budian (AJMI) sebagai wakil ketua, Edrian SH (sekretaris), Khairani Arifin (RPUK) sebagai wakil sekretaris. Nama lain seperti Prof Dr Rusdi Ali Muhammad, Adenan, Dr Faisal A.Rani (Dosen FH Unyiah), T Banta Syahrizal (ACSTF), Wiradmadinata (forum LSM), Sulaiman Tripa (Aceh Institute), Ali Zamzami Harun (SPKP-HAM Aceh), Afrizal Tjoetra (ADF), Nursiti (BSUIA), Kamaruddin (LBH Banda Aceh), Syamsidar (ICTJ), Safaruddin (SIRA) dan Saifuddin Gani, sebagai anggota tim penyusun Pra Raqan KKR.lan