Oleh : Redaksi-kabarindonesia

22-Mar-2008, 10:15:42 WIB – [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia – Perdamaian Aceh memasuki tahap ketegangan baru. Sekitar 40-an kepala desa dari kawasan Aceh Tengah, Barat dan Selatan awal pekan ini menggelar demo dan menemui DPR-RI di Senayan, Jakarta, untuk menuntut pembentukan propinsi ALA-ABAS alias Aceh Leuser Antara, Aceh Barat dan Selatan. Alasannya, tertinggal pembangunan, kesenjangan, dan arogansi kuasa dari kalangan KPA, yaitu Komisi Peralihan Aceh yang menampung mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka GAM.

Di muka Komisi II DPR, 40-an kepala desa pendukung ALA-ABAS itu mengancam akan meletakkan jabatan dan melumpuhkan pemerintahan lokal, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi:

“Apabila tuntutan pemekaran ALA dan ABAS ini tidak direspons oleh pemerintah maka kami selaku wakil kepala desa, wakil-wakil rakyat dari Aceh pedalaman siap membuka atribut kepala desa, menyerahkan setempel dan membekukan pemerintahan desa sampai tuntutan kita ini dipenuhi oleh pemerintah. Apabila tuntutan pemekaran Provinsi ALA dan ABAS ini ditolak, maka pemekaran cara Republik Indonesia ini akan terjadi seperti apa yang telah terjadi di Timor Timur”.

Paranoia Separatisme

Banyak di antara ke-40 kepala desa dan tokoh dari enam kabupaten itu adalah pengusaha tani kopi keturunan Gayo dan transmigran Jawa, tapi banyak juga yang mantan militer dan berdomisili di luar Aceh. Mereka mengeluh ketertinggalan daerah mereka dalam pembangunan. 62 tahun merdeka, aspal belum sampai ke desa desa desa, kata mereka. Mereka juga menuduh mantan gerilyawan GAM dalam Komisi Peralihan Aceh KPA menjadi “pemerintah bayangan”. Ada pula kecemburuan karena banyak mantan GAM menguasai bisnis yang diperoleh tanpa melalui tender terbuka. Secara samar, mereka bahkan menuduh kriminalitas meningkat karena senjata GAM beredar secara ilegal.

Demi semua itu, mereka memainkan sentimen-sentimen NKRI dan paranoia separatisme. Gubernur NAD Irwandi Yusuf dituduh bermaksud memerdekakan Aceh melalui pemilu 2009.

Tukiran: “Karena apa? Ini di piling (perasaan) kami yang sudah sampai di kepala-kepala desa ini bahwa 2009 ini, beliau sudah punya rencana tersendiri. Yaitu bisa memenangkan kursi parlemen nanti pada 2009. Maka akan cepat sekali laju pimpinan Irwandi Yusuf ini yaitu untuk memisahkan dari NKRI ini. Sedangkan kami ini adalah satu sisi untuk kepentingan rakyat, satu sisi lagi adalah untuk kepentingan keutuhan NKRI. Karena perdamaian itu sendiri, apa yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita kepala kampung yang lain, bahwa masih semu. Nampaknya saja seperti buah kedondong yang luarnya mulus tapi ternyata di dalamnya penuh serabut”.

Pimpinan Komisi II DPR, E.E. Mangindaan, mengisyaratkan dukungannya pada aspirasi ALA ABAS. Bahkan wakilnya, Fakhrudin, dari fraksi PDI-P mendukungnya dengan semangat ultra-nasionalis. Persyaratan bahwa pemekaran harus direkomendasi Gubernur dan DPR Aceh agaknya hendak diabaikan dengan dalih bahwa Kepulauan Riau dan Banten menjadi propinsi tanpa dukungan propinsi Riau dan Jawa Barat.

Fakhrudin: “Kenapa kita harus selalu terpukau dengan persyaratan administrasi yang memang sampai kiamat dunia ini tidak akan dapat? Tuntutan ini tidak akan seperti buah kedondong. Tapi akan kita jadikan tidak seperti buah pinang yang pahit di luar, pahit di dalam walaupun bulat. Tetapi akan kita jadikan seperti buah manggis: pahit di luar, manis di dalam, kalau lihat persyaratan administrasi itu. Tetapi secara fisik dan ekonomi politik, ALA-ABAS harus menjadi provinsi segera. Saya kira itu”.

Menjaga Perdamaian

Aguswandi, aktivis gerakan sipil Aceh, mengakui adanya kesenjangan sosial di kawasan ALA-ABAS dan privilese-privilese yang menguntungkan kalangan GAM. Namun prioritas utama bagi Aceh tetap menjaga perdamaian.

Aguswandi: “Yang paling penting bagi saya, proses damai Aceh ini baru berlangsung. Baru saja. Pemerintah baru Aceh, yang lahir karena Pilkada kemarin itu baru setahun. Kemudian juga Helsinki itu baru dilaksanakan. Banyak hal yang belum dilaksanakan. Jadi kita harus memberi kesempatan terhadap proses perdamaian di Aceh itu, untuk diimplementasikan secara baik dulu”.

Sementara itu, tak jelas, seberapa kuat sebenarnya dukungan rakyat setempat bagi gagasan ALA-ABAS. Wacana ALA, Aceh Leuser Antara, memang sudah lama terdengar, namun anehnya, ide itu tiba-tiba mencuat kembali sejak perdamaian Helsinki tahun 2005. Bahkan, ALA itu belakangan ditambah dengan Aceh Barat dan Selatan. Padahal, otonomi daerah dilimpahkan kepada kabupaten, bukan propinsi. Jadi, untuk memacu pembangunan sebenarnya lebih penting menguasai kabupaten, ketimbang membentuk propinsi sendiri.

Siapa di Baliknya?

Yang menarik, dalam Pilkada 2006 yang secara internasional diakui jujur dan adil, wacana ALA-ABAS itu sama sekali tidak berpengaruh. Jadi, siapa sebenarnya di balik gerakan ALA-ABAS itu?

Aguswandi: “Saya menduga memang banyak elite-elite setempat yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka. Tapi satu hal yang menarik untuk melihat ALA-ABAS, adalah kebanyakan dari penduduk di wilayah ALA-ABAS ini, ketika Pilkada tahun lalu itu ketika pemilihan gubernur, mereka memilih Irwandi Yusuf, dibanding memilih kandidat lain. Jadi saya kira ini juga menunjukkan satu hal yang unik. Di mana sebenarnya masyarakat setempat, itu nggak begitu banyak masalah dengan kepemimpinan Aceh saat ini, yang kebetulan mantan Gerakan Aceh Merdeka”.

Sumber berita RNW – http://www.ranesi.nl/