No.10/23/PSHM/Humas

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada hari ini, 6 Mei 2008, memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin atau 0,25% menjadi 8,25%. Keputusan tersebut diambil setelah mencermati dan mempertimbangkan perkembangan dan prospek ekonomi global, regional dan domestik.

“Tekanan terhadap inflasi semakin kuat terutama bersumber dari berbagai faktor eksternal terkait dengan tingginya harga komoditas di pasar internasional dan faktor internal terkait dengan masih tingginya konsumsi barang non pangan. Hal ini perlu direspon melalui kebijakan makroekonomi yang tepat demi terjaganya stabilitas makroekonomi dan pengendalian tekanan inflasi ke depan. Selanjutnya dalam rangka menjaga ekspektasi ke depan, Bank Indonesia senantiasa akan menyesuaikan BI Rate berdasarkan arah perkembangan inflasi” demikian Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom yang saat ini bertindak sebagai penjabat Gubernur Bank Indonesia.

Inflasi bulan April 2008 tercatat sebesar 0,57% (mtm) atau secara tahunan (April 2007-April 2008) menjadi 8,96%. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada bulan Maret 2008 (8,17%). Kelompok harga barang yang ditentukan pemerintah (administered price) secara bulanan meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, terkait dengan tersendatnya pasokan dan distribusi minyak tanah di beberapa daerah.

Di sisi inflasi inti, tekanan inflasi yang kuat dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat yang bersumber dari meningkatnya harga komoditas di pasar dunia dan adanya ekspektasi pasar akan kenaikan harga BBM. Hal ini didukung oleh Survei Konsumen dan Survei Pedagang Eceran yang menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi masyarakat berada dalam tren meningkat. Sementara itu, kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif turut memberikan tekanan pada inflasi inti.

Nilai tukar rupiah di bulan April 2008 sedikit melemah terkait dengan pesimisme terhadap ekonomi global dan tingginya harga minyak dunia. Secara rata-rata rupiah melemah 0,37% dari Rp. 9.174,00 menjadi Rp. 9.209,00. Namun fluktuasi rupiah masih terjaga yang tercermin dari tingkat volatilitas yang menurun dari 0,6% menjadi 0,2%. Di sisi lain, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia masih mencatat surplus. Perkembangan Neraca Pembayaran tersebut berdampak pada stabilnya cadangan devisa pada akhir April 2008 yang mencapai USD58,8 miliar atau setara 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Ditengah tekanan ekonomi global, ketahanan sistem perbankan masih tetap terjaga. Fungsi intermediasi perbankan terus meningkat, ditunjukkan pertumbuhan kredit pada Maret 2008 sebesar Rp 34,2 triliun menjadi Rp1.080,1 triliun. Dengan peningkatan ini, prosentase kenaikan kredit dalam setahun menjadi 28,1% dari sebelumnya 26,6%. Sejalan dengan itu, rasio NPL gross dan net turun menjadi 4,78% dan 2,1% menjadi 4,33% dan 1,78%. Sementara itu, DPK kembali sedikit menurun menjadi Rp.1.466,2 triliun, sehingga mengakibatkan LDR meningkat menjadi 73,7%.

Ke depan, tantangan terhadap stabilitas makroekonomi dinilai masih cukup berat apabila tingginya harga komoditas internasional dan risiko anjloknya pertumbuhan ekonomi dunia masih terus berlanjut. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan senantiasa mencermati perkembangan perekonomian khususnya tekanan inflasi yang kuat, dengan mengidentifikasi beberapa sumber tekanan inflasi yang muncul. Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan piranti moneter secara lebih efektif dan simultan, baik melalui BI Rate, pengendalian volatilitas nilai tukar, penyerapan ekses likuiditas, dan optimalisasi Operasi Pasar Terbuka (OPT).

Untuk itu, upaya koordinasi antara segenap komponen kebijakan yang memandang persoalan ekonomi ke dalam satu pandangan yang komprehensif menjadi sangat penting dilakukan agar risiko memburuknya perekonomian nasional dapat ditekan pada tingkat yang minimal. “BI berpandangan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengamankan APBN 2008 dapat menjaga kepercayaan pelaku pasar dan mengurangi ketidakpastian, yang pada gilirannya akan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi”, sambung Miranda S. Goeltom.

Jakarta, 6 Mei 2008
Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat

Dyah N.K. Makhijani
Direktur