Banda Aceh | Harian Aceh
Sidang pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2008, kemarin, diwarnai aksi pengusiran Ketua Panitia Anggaran (Panggar), HK Zainal Arifin.

““Selaku pimpinan sidang, saya mempunyai kewenangan untuk mengatur tertibnya sidang, dan juga berwenang meminta saudara untuk keluar meninggalkan ruangan ini,” ujar Ketua DPPA Sayed Fuad Zakaria, kepada Zainal Arifin.
Sikap pimpinan sidang yang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ini setelah memperhatikan ulah Zainal yang berkali-kali melakukan interupsi di saat juru bicara Panggar dewan, Bustanul Arifin sedang membacakan laporan pendapat, usul dan saran Panitia Anggaran DPRA. Akibatnya ulahnya itu, Bustanul sempat beberapa kali menghentikan pembacaan usulan tersebut.
Karena dianggap mengganggu itulah, pimpinan sidang mengambil keputusan mengusir vokalis ini keluar dari ruang sidang. “Kami berwenang meminta saudara keluar dari ruangan sidang,” kata Sayed Fuad tandas.
Begitu diusir, Zainal yang juga Ketua Fraksi PAN DPRA tersebut, dengan tersenyum pahit pamit kepada forum sidang pleno dan langsung bergegas meninggalkan ruang sidang, diiringi tepuk tangan seluruh peserta yang hadir.
Insiden pengusiran ini membuat sidang yang dihadiri seluruh anggota panggar serta gubernur, Sekda Husni Bahri TOB, beserta jajaran kepala dinas/badan atau kepala SKPA berlangsung dalam suasana “panas”.
Sepeninggal Zainal, suasana menjadi gaduh beberapa menit, sehingga ketua sidang meminta anggota tenang. Begitu suasana tenang, sidang pun dilanjutkan. Acara kemarin adalah sidang untuk acara penutupan masa sidang pembahasan anggaran dengan pembacaan doa.
Zainal Arifin mengatakan mengapa ia melakukan interupsi karena menaggap pimpinan dewan tidak amanah. “Pimpinan dewan tidak menanggapi secara serius dan mencatat apa yang menjadi bahan pertanyaan saya,” katanya, kepada Harian Aceh, di ruang rapat Fraksi PAN DPRA, usai sidang. Padahal, bayak usulannya yang disampaikan di kelompok kerja (Pokja) tidak diakomodir tim perumus.
“Pimpinan sidang tak amanah, karena menutup kesempatan anggota panitiia anggaran bertanya sesuai asas demokrasi dan prinsip-prinsip transparansi anggaran, “ kata pria yang akrab disapa Pak Keuchik ini.
Dia mencontohkan, beberapa mata anggaran kegiatan program prioritas yang dilaporkan Pokja V ke tim perumus saat dimunculkan laporan tim perumus tidak ditampung tim perumus anggaran. “Kita sudah menyampaikan keberatan itu pada dua pleno anggaran sebelumnya, sehingga apa yang sudah kita bahas di Pokja menjadi sirna. Kita sangat kecewa dan lebih kecewa lagi pasti SKPA di jajaran ekesekutif,” imbuhnya.
Program yang menjadi fokus pertanyaan Zainal saat sidang pleno adalah terakit pemberdayaan masyarakat miskin, pengadaan kebun sawit untuk masyarakat miskin/korban konflik dan pengadaan tanah untuk pusat rehabilitasi sosial.lan