MiftahEDITORIAL 3 JUNI HARIAN ACEH

Menunaikan rukun Islam kelima, haji ke Mekkah, adalah sesuatu yang wajib bagi umat Islam yang mampu atau yang sudah cukup syarat. Hanya saja, di sebagian kita, haji juga seakan sudah menjadi simbol status sosial. Wajar saja, jika jumlah jamaah haji Aceh, juga Indonesia, dari tahun ke tahun meningkat belakangan ini. Bahkan ada beberapa di antara kita yang sudah menunaikan haji, masih ingin juga berangkat lagi. Motivasinya juga macam-macam.
Tingginya minat masyarakat Aceh menunaikan ibadah haji ini tercermin kian banyaknya jamaah yang masuk daftar tunggu. Pada 2008 ini jumlah calon jamaah yang terdaftar 22.208 orang, sedangkan kuota untuk 2008 sebanyak 3.558 orang, sehingga sisanya 18.650 orang masuk dalam daftar tunggu.
Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2008 dari Banda Aceh sekitar 2.600 dolar lebih, dan dalam rupiah berkisar Rp26 juta tergantung nilai Rupiah pada saat pelunasan.
Meningkatnya jumlah peminat haji juga membuka lahan bisnis baru, selain juga melibatkan perputaran uangv yang lumayan besar. Maka wajar saja jika Pemerintah Aceh juga ingin mengelola penyelenggaraan haji bagi daerahnya.
Bila kita hitung, uang yang terkumpul dari jamaah Aceh tidak kecil. Mereka kini sudah mentransfer setidaknya Rp444 miliar untuk pergi haji, dengan asumsi bahwa mereka telah menyetor minimal Rp20 juta per orang. Sebab mereka dinyatakan masuk daftar tunggu bila sudah menyetor senilai itu. Jadi uang untuk ke Arab Saudi itu memang menggiurkan.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat tampaknya masih ingin mempertahankan cara yang selama ini dilakukan, yakni penyelenggaraan haji dikelola departemen agama, bukan diserahkan kepada daerah, provinsi. Menteri Agama, Maftuh Basyuni, menyatakan belum akan melepas penyelenggaran haji kepada daerah untuk menghindari terjadinya kesemrawutan yang ujung-ujungnya merugikan jamaah. ”Kalau Aceh minta menyelenggarakan sendiri, daerah lain juga meminta,” kata Menag.
Sikap Menag ini memang masuk di akal juga. Sebab, bila penyelenggaraan haji amboradul yang paling dirugikan adalah jamaah.
Ada yang menyatakan bahwa masalah penyelenggaraan haji akan diserahkan kepada daerah Aceh menyusul diundangkannya Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Padahal di dalam UU itu jelas tidak diatur seperti itu. Penyelenggaraan haji dalam UUPA, tetap mengacu pada perudang-undangan haji. Jadi tidak ada satu klausul pun yang mengatur bahwa Pemerintah Aceh secara otonom menyelenggarakan haji di daerahnya sebagai kekhususan daerah ini.
Terlepas dari pada itu, kita tentu berharap polemik masalah penyelenggaraan haji benar-benar bertujuan untuk mempermudah umat Islam menjalankan kewajibannya menunaikan ibadah. Bukan karena dalam penyelenggaraan haji memang penuh keuntungan finansial. Harap maklum selama ini monopoli Depag ini konon juga diwarnai gelimang uang haji yang penuh fitnah dan mengundang itikat buruk para pejabat. Lihat saja dari kasus Dana Abadi Umat (DAU) sampai kemudian rekening liar yang bertumpuk di bank milik departemen ini.
Pemerintah Aceh tampaklnya tidak perlu terjebak dalam urusan yang sensitif seperti itu. Sekarang bagaimana daerah ini memperjuangkan agar kuota haji ditambah, mengingat tingginya minat masyarakat untuk ke tanah suci.
Berdasarkan hitung-hitungan, kuota haji Aceh minimal 10 persen dari jumlah penduduk yang 4,2 juta jiwa, sehingga sehingga jatah calon jamaah haji dari Aceh bertambah menjadi 4.200 orang. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu juga memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar memperingan warga Aceh pergi haji. Biaya haji jangan sampai menjadi lahan korupsi baru yang memperparah kondisi bangsa ini.**