*Serangan Balasan atas Pansus Legislatif

Blangpidie | Harian Aceh
Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim membuat gebrakan. Ia menarik mobil dinas para Ketua Komisi DPRK setempat menyusul pertikaian antara dirinya dengan anggota legislatif tersebut. “Ini sebagai upaya menghambat Pansus yang akan digelar DPRK,” kata Ketua Komisi B, Munir H. Ubit.
Suasana kantor wakil rakyat Abdya, sejak dua hari lalu terasa panas. Sejumlah ketua komisi ramai-ramai mengembalikan mobil dinas mereka menyusul instruksi Bupati Abdya Akmal Ibrahim agar mereka mengembalikan mobil dinas karena dinilai tidak memiliki kepantasan. Ini adalah bagian dari sengketa antara eksekutis dan legislatif yang belakangan memang kian memanas.
“Ini adalah salah satu upaya saudara Bupati Akmal untuk mencoba menghambat program Pansus DPRK yang saat ini masih bergulir, tapi kita akan terus berjalan demi masyarakat walaupun mungkin harus menyewa kendaraan untuk operasional kegiatan” tutur Ketua Komisi B, Munir H. Ubit, kepada Harian Aceh, kemarin. Munir adalah salah satu korban atas keputusan Bupati Akmal itu.
Dia menjelaskan para anggota DPRK Abdya sepakat mengembalikan kendaraan tersebut dan akan tetap melanjutkan program pansus yang masih tersisa beberapa hari lagi. “Tidak ada masalah, pansus jalan terus,” katanya.
Bupati Akmal Ibrahim, kepada wartawan, di Blangpide, kemarin, menjelaskan kebijakan ini diambil untuk menertibkan penggunaan mobil dinas. “Mobil dinas hanya untuk pejabat eselon dua, yakni ketua, wakil ketua dan sekretaris dewan saja,” kata Bupati.
Dia meminta masalah ini tidak dipolitisir karena sudah sesuai dengan aturan main. Hanya saja, sejumlah kalangan menyebut, tindakan Akmal ini akan memperuncing pertikaiannya dengan kalangan wakil rakyat.
Akmal menyebut tindakannya itu sudah sesuai dengan aturan. “Langkah ini secara prosedur sudah benar, karena yang boleh memakai kendaraan dinas hanya ketua, wakil ketua dak sekretaris,” katanya.
Bupati mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan yang telah mengembalikan kendaraan dinas tersebut. “Berarti para anggota dewan telah memahami dan mengerti akan hukum serta peraturan yang ada,” katanya lagi.
Lebih lanjut Akmal menyampaikan bahwa dia tidak punya niat apapun terkait penertiban kendaraan dinas tersebut selain menegakkan aturan yang ada, seperti juga tentang masalah dana tunjangan perumahan anggota DPRK yang saat ini masih tarik ulur. Sebab, menurutnya, pengaturan tentang besaran dana sewa rumah di atur oleh peraturan Bupati, jadi bukan oleh keinginan para anggota dewan.
“Jadi sebagai bupati saya hanya menjalankan aturan dan prosedur yang ada. Apa saya harus melanggar aturan tersebut? Semua sudah jelas dan ada aturannya. Jadi kenapa harus dipolitisir dan disalahartikan?” tutur Akmal.
Kendaraan dinas yang ditarik antara lain adalah kendaraan roda empat yang tadinya diperuntukkan Ketua Komisi A Fachrurrazi Adami, Ketua Komisi B Munir H. Ubit dan Ketua Komisi C Hermansyah. Selain itu, sejumlah pejabat yang bernasib sama –mobil dinasnya ditarik– adalah Sekretaris DPKKD Abdya H.M.Yatim Ali dan mantan Sekdakab Abdya Nafis A. Manaf.
Mendengar penjelasan bahwa ini sesuai prosedur, Ketua Komisi C Hermansyah mempertanyakan tentang penggunaan kendaraan dinas oleh beberapa pihak yang menurut penilaiannya telah disalahgunakan. “Kenapa kendaraan dinas yang banyak dipakai oleh para tim sukses Akmal tidak dipermasalahkan serta ditertibkan. Kok, di saat anggota DPRK Abdya sedang bekerja malah dihambat. Ada apa dengan semua ini?” tanya Hermansyah.fri