Banda Aceh | Harian Aceh
Persoalan tuduhan korupsi Bupati Semeulue, Dramili, tampaknya belum akan berakhir pada vonis Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, belum lama ini. Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menemukan adanya indikasi suap yang dilakukan Darmili kepada pejabat di Departemen Kehutanan RI untuk ijin pelepasan hutan itu sebesar Rp190.669.500 pada Tahun 2007.
Dugaan suap itu terungkap, setelah GeRAK menemukan Surat Bupati Simuelue No. 522/4185/2007 perihal percepatan izin pelepasan kawasan hutan yang ditujukan ke Menteri Kehutanan RI pada 9 April 2007. Dalam surat itu tertulis PDKS telah mentransfer dana sebesar Rp190.669.500 ke rekening No. 102.00.90036341 atas nama Siti Romlah pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Departemen Kehutanan di Jakarta.
Koordinator GeRAK, Akhiruddin Mahyeddin mengatakan Bupati Simuelue telah mengajukan surat pada 27 September 2006 yang isinya permohonan bantuan agar departemen kehutanan dapat membantu penyelesaian proses pelepasan hutan melalui tukar-menukar kawasan hutan untuk lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PDKS.
“Pada 3 November 2006 Departemen Kehutanan melalui Badan Planologi Kehutanan menginformasikan surat No. s./033/VII-KP/2006 kepada Bupati Simeulue bahwa proses pelepasan hutan masih dalam tahap penelaahan teknis di departemen kehutanan,” jelas Akhuriddin kepada Harian Aceh, Kemarin.
Akhiruddin mengatakan pada 9 April 2007 Bupati Simuelue mempertanyakan proses penelaahan teknis yang sudah memakan waktu enam bulan dan belum ada tindak lanjutnya. “Darmili juga meminta proses percepatan izin tersebut sebagai dokumen yang dapat meringankan dirinya selaku Bupati Simeulue dan Ir. Yazid sebagai Direktur PDKS dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Banda Aceh,” katanya.
Menurut Akhiruddin, Darmili selaku terdakwa dalam kasus pembukaan lahan sawit seluas 500 Hektar itu sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai bupati untuk mempengaruhi pejabat di Departemen Kehutanan agar mempercepat proses pelapasan hutan guna memperingan hukuman dirinya.
Kuasa hukum Darmili, Zakhirudin Chaniago SH, membenarkan tentang setoran uang ke Dephut tersebut tapi menurut dia dana itu ditransfer atas permintaan dari Departemen Kehutanan.
Zakirudin mengatakan dana Rp190.669.500 itu resmi permintaan dari Departemen Kehutanan (Dephut) sesuai estimasi dibutuhkan untuk operasional tim dari Dephut ke lokasi. “Justru dalam hal ini, pihak pemerintah daerah merasa dibohongi dan dirugikan, karena tim yang diturunkan Dephut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya,” tulis Chaniago.
Dia mengatakan Bupati Simuelu pernah mendesaknya untuk melakukan leggal action terhadap kerugian yang dialami Pemda Simeulue. Namun karena pertimbangan keadaan yang kurang memungkinkan dan masih berfokus pada penanganan tuntutan pidana yang sedang dijalani di PN Banda Aceh, langkah itu tidak jadi dilakukan.rop