Banda Aceh | Harian Aceh
Sejumlah anggota DPR Aceh menilai Departemen Agama menyerahkan penyelenggaran haji kepada Pemerintah Aceh, sebagai sikap pusat memperdayai Aceh. “Pusat tidak konsisten UUPA,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPRA, Bahrom Mohd Rasyid.
Sebelumnya, Menteri Agama RI, Muhammad Maftuh Basyuni, menegaskan bahwa Depag tak akan menyerahkan pengelolaan haji kepada Pemerintah Aceh, untuk menghindari kesemrawutan penyelenggaran haji serta melindungi jamaah haji Aceh.
Sekretaris Fraksi PPP DPRA, Bahrom Mohd Rasyid dan Anggota Fraksi Demokrat, Jamaluddin T Muku, kepada Harian Aceh, Selasa (3/6) menyatakan pernyataan Menag Maftuh Basyuni itu merupakan upaya pusat untuk memperdayai Aceh dan tidak konsisten UUPA yang menjelaskan Aceh mempunyai kekhususan dalam sifat keitimewaan Aceh.
Menurut Bahrom, subtansi pasal 16 ayat (2) point e pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan yang salah satunya menerangkan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dia menjelaskan juga pada pasal 16 ayat (4) juga mengatur ketentuan pada point e tersebut lebih lanjut dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundangan. ”Jadi tidak bisa pusat memangkas kewenangan Pemerintah Aceh karena kekhususan sifat keistimewaan yang dimiliki Aceh<’ katanya.
Jamaluddin T Muku menambahkan tidak ada alasan pemerintah pusat untuk tidak memberi kepercayaan pengelolaan haji di Aceh kepada Pemerintah Aceh, karena melalui kewenangan yang tertuang dalam UUPA tersebut harus dipatuhi semua pihak.
Pernyataan Bahrom Mohd Rasyid dan Jamaluddin T Muku ini juga menepis anggapan Menag Maftuh Basyuni, yang mengatakan kalau Aceh minta, daerah lain nanti juga minta. Aceh jangan disamakan dengan daerah lain. “Aceh mempunyai kekhususan keistimewaan dalam syariat Islam, sehingga faktor ini harus menjadi patokan dasar berbedanya Aceh dengan provinsi lain dan Aceh tidak bisa disama-samakan dengan provinsi lain di Indonesia,” tutur Jamaluddin Muku.
Jika kewenangan penyelenggaraan haji di Aceh diberi otonomi oleh pusat, kata dia, masalah teknis dan pembiayaan haji tidak semahal seperti sekarang ini. Jarak tempuh Banda Aceh – Jeddah Saudi Arabia merupakan jarak terpendek dibandingkan jalur penerbangan embarkasi lain di Indonesia.
Anggota Fraksi Perjuangan Umat (FPU), Tgk Ilyas Abdullah dan anggota Fraksi PKS, Mohariadi ST yang ditemui terpisah kemarin, juga menyatakan agar Menag mencabut pernyataannya kembali.
”Kalau Menag RI selaku wakil pemerintah pusat memahami kondisi Aceh pasca perjanjian damai melalui MoU Helsinki dan adanya UUPA tahun 2006 yang mengatur Aceh dalam kekhususan dengan sifat keistimewaanya, pernyataan Menag RI Maftuh Basyuni saat Muzakarah dan Dialog Ulama Aceh di Anjong Monmata Banda Aceh, Sabtu, pekan lalu mungkin tidak akan keluar,” kata Tgk Ilyas Abdullah.
”DPRA meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali sisi positif pemberian kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji di Aceh oleh pemerintah Aceh,” tambah anggota FPKS, Mohariadi.
Dia mengingatkan pusat jangan sekali-kali mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan UUPA dan melakukan pembohongan terhadap komitmen pembangunan Aceh yang bermartabat dalam bingkai wilayah NKRI.lan