Jakarta– Gubernur Riau nonaktif, Rusli Zainal, dituding menyalahi prosedur kehutanan berupa pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sejumlah perusahaan kehutanan di Provinsi Riau.

Tudingan itu dilontarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Indonesia Bersatu (LSM-SIB) dan Brigade Anti Korupsi dalam aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta ,Jumat.

Aksi itu digelar bertepatan dengan pelaksanaan sidang dugaan korupsi penerbitan izin pengusahaan hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Perkara itu menjerat Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, sebagai terdakwa.

Azmun didakwa merugikan negara Rp1,2 triliun dalam perkara dugaan korupsi kasus penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada sejumlah perusahaan di Pelalawan.

Padahal diketahui perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki kemampuan dalam pemanfaatan hutan.

Rusli dijadwalkan bersaksi dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Kresna Menon itu, namun tidak hadir dengan alasan akan mengikuti tes kesehatan untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai gubernur Riau untuk periode 2008-2013.

Ketua LSM-SIB, Sofian Cholid dalam peryataan sikap menyatakan bahwa Rusli terlibat dalam kasus di Pelalawan, antara lain dengan mengesahkan RKT sejumlah perusahaan.

Sofian menilai tindakan Rusli itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 6652/KPTS/II/2002 yang menyebutkan mengesahkan RKT adalah kepala dinas kehutanan provinsi.

“Yang berwenang untuk mengesahkan RKT adalah kepala Dinas Kehutanan Riau, bukan oleh gubernur Riau,” kata Sofian.

LSM-SIB menduga ada praktik korupsi, sehingga Rusli nekad mengesahkan RKT sejumlah perusahaan di Pelalawan dan beberapa daerah lain di Provinsi Riau.

Data LSM-SIB menyebutkan, perusahaan-perusahaan di Pelalawan yang mendapatkan pengesahan RKT dari Rusli adalah PT Nusa Prima Manunggal, PT Selaras Abadi Utama, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Hutani Jaya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati.

Kemudian CV Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, CV Putri Lindung Bulan, CV Satria Perkasa Agung, dan Bhakti Praja Mulia.