“MEREKA MENYESATKAN KLEIN”

picture-0061

Banyak kalangan menyebut Asmar memang selalu punya cara lain dalam membela kliennya. Pimpinan AOS Law Firm ini yang juga pendiri Reform Institute ini pernah mengajak teman-temannya sesama advokad untuk membuat sumpah anti sogok. “Sayang, nggak ada yang berani,” katanya terkekeh.
Mantan Deputi III Bidang Penanggulangan Pelanggaran HAM Kantor Menteri Negara Urusan HAM periode 1999-2000 ini memandang, reformasi belum menghasilkan generasi baru. “Tokoh-tokoh politik yang ada telah terkooptasi budaya masa sebelumnya. Mereka yang dulu menggebu-gebu dan turut aktif menggulirkan reformasi, bahkan banyak sekali yang terperangkap dalam jaringan tokoh-tokoh yang telah terkooptasi itu,” katanya.
Lalu ia bicara seputar skandal aliran dan BI dan ‘budaya’ upeti dalam masyakat Indonesia. Nah, kultur–bila boleh disebut begitu– itulah yang melahirkan korupsi berjamaah seperti skandal aliran dana BI yang juga melibatkan kliennya itu. Dia menyebut Burhanuddin adalah pejabat yang terbawa arus kultur itu. Ia tak mampu melawan kultur itu sehingga harus menerima takdir sebagai koruptor yang dipenjara.
Berikut petikan wawancara Asyaro G. Kahean dari KABINET dengan Asmar Oemar Saleh selengkapnya.
Aulia Pohan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka juga. Komentar Anda?
Ini memang agak terlambat. Harusnya dia sudah ditetapkan sejak Burhanuddin Abdullah ditahan. Mereka berdua ikut bertanggung jawab atas aliran dana BI. Ini fakta hukum.

Burhanuddin Abdullah divonis bersalah. Apakah Aulia bakal bernasib sama?

KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka koruptor itu setelah memiliki dasar hukum kuat. Jadi, tak sembarangan. Hanya saja, terkadang teman-teman advokat sering memberi arahan yang menyesatkan. Dia berani meyakinkan kliennya akan bebas. Itu kan bohong. Ujung-ujungnya ingin mengeruk uang kliennya.
Coba Anda perhatikan, secara hukum, para terdakwa itu jelas bersalah. Bagaimana mungkin advokat berani menjamin mereka akan bebas. Kalau bukan untuk mengeruk duit kliennya?
Biasanya, mereka mengarahkan sang klien untuk ‘menyogok’ aparat hukum dsb. Sepanjang yang saya ketahui sampai sekarang KPK masih bersih. Nggak akan mau terima sogok. Anehnya, para tersangka itu bisa ditipu.
Cara-cara seperti ini sungguh menyedihkan. Selain terkesan adanya tidakan curang, juga berkecenderungan pada lemahnya edukasi hukum terhadap masyarakat oleh advokat.
Atas dasar itu pula saya pernah mengajak teman-teman untuk mendeklarasikan anti-suap. Sayang, nggak ada yang berani.
Lalu, bagaimana harusnya?
Mestinya seorang advokat itu mampu menjelaskan kepada kliennya dengan benar. Apabila kliennya benar-benar melanggar hukum maka harus dijelaskan bahwa dia melanggar hukum. Dan advokat harus mampu menggiring agar kliennya berkata jujur di depan pengadilan.
Selanjutnya, advokat menjelaskan bagaimana strateginya untuk memberikan keringanan hukuman atas pelanggaran itu. Jadi jangan malah mendorong klien untuk menyogok jaksa dan hakim.
Saya pikir, kalau advocat itu mampu bekerja secara profesional tentu sangat membantu upaya-upaya penegakan supremasi hukum di tanah air. Hal demikian hendaknya juga dilakukan jaksa dan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum.Pengakuan tersangka penikmat aliran dana Bank Indonesia (BI), Hanka Yandhu, membuat heboh karena menyeret sejumlah anggota DPR, termasuk yang kini menjadi menteri. Tindakan berani Hamka ini ternyata didorong oleh sang pengacaranya.
Wah, kalau begitu bisa-bisa klien ogah dibela dong?
Siapa bilang? Buktinya klien saya tidak lari.
Apakah cara ini lazim?
Saya punya pengalaman mendampingi Hamka Yandhu. Saya sebenarnya enggan membela tersangka korupsi. Saya menerima tawaran Hamka, dengan mengajukan dua syarat. Pertama, saya melarang ia untuk melakukan suap terhadap aparat hukum dalam hal ini KPK. Kedua, dia harus membantu KPK membongkar skandal aliran dana BI sampai tuntas. Dengan begitu, saya juga turut memberantas korupsi di negeri ini.
Itu sebabnya Hamka akhirnya menyebut seluruh anggota DPR yang menerima duit BI. Dan sampai detik ini, Hamka tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk aparat hukum.
Tindakan Hamka ini kalau di Korea mendapatkan reward, yakni diberi uang dengan nilai sekian, dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta jabatannya tidak diganggu,. Di luar itu, Hamka juga mendapatkan pengamanan yang memadai. Mengapa? Karena Hamka membantu pemberantasan korupsi.
Jadi, Anda mau menjadi pengacara Hamka bukan karena keyakinan dia tidak bersalah?
Tidak. Tapi saya berjuang untuk meringankan hukumannya, kalau bisa dibebaskan karena dia telah membantu pemberantasan korupsi di negeri ini. Kalau bisa statusnya diturunkan menjadi saksi.
Lalu, apa catatan Anda tentang pembelaan terhadap Burhanuddin?
Boleh jadi memang ada yang tak beres dengan advokasi. Wajar jika Burhanuddin sampai sekarang menganggap dirinya tak bersalah. Padahal secara hukum dia bersalah. Seharusnya sejak awal ia membongkar saja semuanya. Soalnya, dia itu korban kultur. BI itu disclamer dan dia menempuh jalan penyelamatan dengan cara lazim ditempuh pejabat lain. Begitu juga ketika ia ingin mengajukan amandemen UUBI. Dia terpaksa merogoh kocek BI untuk ditabur ke DPR. Lazimnya selama ini, kan begitu, bila ingin ada hasilnya. Dia seharusnya menjelaskan itu secara gamblang agar ke depan hal-hal seperti itu tak terjadi lagi.***