Pemerintah akan membangun tempat penyimpanan batubara untuk menjamin pasok dan harga komoditas ini ke depan. Proyek penyelamatan bahan bakar listrik tersbeut bakal dimulai 2009. Proyek ini tidaklah main-main karena diperkirakan aka nada 47 juta ton batubara yang bakal ditimbun pada 2009 saja.
“Kita tunjuk PLN untuk mengelola buffer stock ini,” kata J. Purwono, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen ESDM, di Jakarta, kemarin. Ia bilang PLN harus mempersiapkan moda transportasinya, tempat penimbunannya, dan juga fasilitas blendingnya.
Sumber pasokan batubara untuk buffer stock itu akan diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 13,5 persen yang saat ini berbentuk uang (in cash). Proyek ini dapat berjalan, kata Purwono, bila Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang PNBP direvisi dengan mengubahnya menjadi berbentuk in kind, yaitu pendapatan negara dalam bentuk barang, dalam hal ini batubara.Sebagai harus mempersiapkan alat transportasi untuk mengangkut batubara bagian pemerintah itu dari wilayah tambang batubara ke tempat penimbunan, nantinya PLN juga harus menyiapkan tempat penimbunan yang memadai untuk menampung batubara bagian pemerintah itu. PLN juga harus mempersiapkan blending plant batubara karena nilai kalori batubara yang berasal dari berbagai wilayah pertambangan itu berbeda-beda.
Kini PLN telah mendirikan anak perusahaan yang bergerak untuk mengelola pasokan batubara yaitu PT PLN Batubara. Disamping itu, PT PLN juga sedang mengusahakan untuk mengakuisisi PT Bahtera Adiguna, BUMN Pelayaran, dalam rangka membangun moda transportasinya.
Soal harga, Purwono mengatakan bahwa nantinya pemerintah yang akan menentukan. “Harganya pemerintah yang akan menentukan. Harus ekonomis, tetapi bukan harga batubara sebagaimana di tempat lain. Karena, ini dianggap subsidi pemerintah kepada PLN,” imbuh J. Purwono.
Pada round table discussion ‘Mencari Format Ideal Stockpile Bahan Bakar Pembangkit PLN’ di Jakarta, Selasa (18/11), wacana perlunya Indonesia memiliki tempat penimbunan (stockpile) batubara berskala nasional itu juga menjadi bahasan menarik.
Stockfile dinilai praktisi energi akan menambah efisiensi penyediaan batubara untuk domestik dan ekspor termasuk dalam mengefisiensikan transportasinya yang pada akhirnya dapat memperkuat keterjaminan pasokan.
“Dengan stockpile batubara nasional, jaminan pasokan lebih terjaga,” kata Konsultan dan Pengambata Masalah Energi dan Ketenagalistrikan, Herman Darnel Ibrahim, acara tersebut.
Ia mencontohkan, dengan perubahaan cuaca yang kurang bersahabat belakangan ini tentunya dapat mengganggu transportasi batubara dari produsen ke konsumen. Namun bila mempunyai stockpile secara nasional permasalahan ini dapat diatasi.
Herman menambahkan, adanya stockpile nasional tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas batubara yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Disamping itu, adanya tempat penimbunan ini juga bisa menghindari praktek-praktek Penambangan Tanpa Izin (PETI) karena siapa pemasoknya akan lebih bisa dikenal.
“Pasok batubara dari PETI bisa dihindari,” ungkap mantan Direktur Distribusi dan Transmisi PT PLN (persero) ini.
Namun demikian, lanjut dia, untuk menjaga keamanan pasokan jangka panjang, perlu perencanaan terintegrasi mengenai pengembangan PLTU, pengembangan tambang, pembangunan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan jalan-jalan yang akan dilalui armada transportasi.
Stockpile ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para perusahaan tambang dan pembeli. “Dengan adanya tempat penampungan tersebut akan mempermudah atau lebih memungkinkan pemenuhan batubara yang memerlukan proses blending,” katanya dengan menambahkan kegiatan ini bisa disediakan oleh BUMN, BUMD, ataupun joint venture dengan prinsip penyewaan gudang.
Sementara itu, anggota Komisaris PT Pertamina (persero), Maizar Rahman, menambahkan, pemerintah sebenarnya juga telah memperhatikan bahwa keterjaminan pasokan energi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang menyebutkan bahwa untuk menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi (pasal 5 ayat 1).
Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi, diatur oleh Dewan Energi Nasional,” demikian ia membacakan bunyi pasal 5 ayat 2 UU tersebut.
Dikatakannya, jika melihat tren peningkatan konsumsi energi dalam hal ini BBM ke depan, maka negeri ini harus memiliki tambahan kilang-kilang baru, karena kilang yang ada tak mampu memenuhinya. “Untuk 10 tahun kedepan, kita harus punya tambahan lima buah kilang baru sejalan dengan peningkatan konsumsi di dalam negeri,” katanya.
Kedua pembicara tersebut sepakat bahwa pengadaan stockpile ataupun keterjaminan energi dalam hal ini BBM sebagai kebutuhan nasional akan berdampak banyak sektor pembangunan mulai dari terbukanya lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, perkembangnya industri dalam negeri dan tentunya memperkuat pendapatan di daerah melalui Penghasilan Asli Daerah (PAD).
“Pasti dampak ekonomisnya besar. Jadi perlu didorong keterjaminan pasok didalam negeri baik melalui stockpile batubara nasional maupun penambahan kilang-kilang minyak,” kata Maizar.
Agar fasilitas itu teralisasikan, maka lanjut dia, pemerintah juga harus memperbaiki kebijakan investasinya dengan memberikan fasilitas yang menarik agar para investor tertarik tanamkan modalnya di sini. ” Perlu adanya kebijakan yang menarik seperti insentif fiskal dan non fiskal,” ungkapnya.
Di samping itu, lanjut dia, mengenai lahan juga jangan dipersulit dan penempatannya disesuaikan kondisi pasok dan permintaan. “Harga lahan jangan mahal, harus realistis,” katanya.