Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) menjadi masalah. Soalnya dibagi menjelang pemilu legislatif. Partai penguasa mendulang untung.

Ini terjadi di Gorontalo. Karena tidak memilih caleg dari salah satu parpol pada pemilu lalu, warga di tiga desa di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dicoret dari daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Jelas saja tindakan sewenang-wenang ini mengundang protes warga. Mereka mendatangi Kantor Kecamatan Sumalata untuk melaporkan kasus tersebut. “Kami dicoret sebagai pemerima BLT karena kami enggan memilih caleg tersebut, ” ujar Risno, salah seorang warga Desa Bulontio.

Tak hanya dicoret. BLT yang diterima seluruh warga di Desa Wubudu, Bulontio dan Bulontio Barat juga “disunat” oleh kepala desa masing-masing. Warga juga tak diberi kupon dan hanya menerima BLT melalui pemberitahuan aparat desa.

Ini adalah sepenggal kisah BLT sebagai pendulang suara partai tertentu. Wajar saja, Ketua Umum PDI Perjuangan sewot dengan bagi-bagi duit gaya sinterklas ini. Apalagi pembagian dilakukan menjelang Pemilu legislatif. Bukan hanya itu, pembagiannya pun dirapel untuk dua bulan: Januari – Februari.

Jadi, memang ganjil. Tapi, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, semestinya duit untuk si miskin ini dibagi Januari-Februari, tapi karena masalah teknis, baru Maret bisa diselesaikan.

BLT pada 2008 berlangsung selama enam bulan. Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menambah BLT dua bulan sehingga menjadi delapan bulan. “Kita sebenarnya mau konsep satu tahun. Tetapi DPR tidak setuju, DPR hanya setuju delapan bulan. Enam bulan di 2008 dan dua bulan di 2009. Ini diputuskan sebelum krisis,” ujar Wapres Jusuf Kalla.

Sejatinya, BLT merupakan kompensasi buat si miskin menyusul kenaikan harga BBM 2008 lalu. Pada saat itu, harga BBM naik rata-rata 28,7 persen. Kenaikan ini mendorong harga barang kebutuhan pokok juga meroket. Daya beli masyarakat pun melemah. Dampak selanjutnya, investasi merosot, sehingga jumlah pengangguran meningkat. Rakyat miskin semakin membengkak.

Anehnya pula, mengapa tiba-tiba BLT diberikan selagi harga BBM turun di 2009 ini? “Kini beda. Ini untuk memberikan kompensasi karena dampak krisis ekonomi,” katanya.

BLT dinilai bagus untuk transfer tunai pada saat krisis. Dana total untuk BLT yang dikucurkan Maret 2008 adalah Rp3,6 triliun. Dana sebesar itu untuk sekitar 18,5 juta KK. Pembagiannya per KK dapat Rp100 ribu sebulan.

Sejatinya, soal proyek bagi-bagi duit ini pemerintah sekarang memang paling jago. BLT hanyalah salah satu program saja.

Sekadar mengingatkan, untuk menekan angka kemiskinan pemerintah menempuh program tiga klaster:

Klaster pertama, selain program bantuan langsung tunai (BLT), pemerintah juga mengeluatkan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan operasional sekolah (BOS) dan program keluarga harapan (PKH).

Klaster kedua, meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mandiri) serta klaster ketiga, yaitu program kredit usaha rakyat (KUR).

Soal BLT, dilakukan pada Juni-Agustus 2008. Ini adalah tahab pertama. Rakyat miskin yang yang kebagian 18,8 juta KK senilai Rp5,7 triliun.

Lalu, penyaluran BLT tahap kedua terjadi September-Desember 2008 kepada 18,8 juta KK senilai Rp7,5 triliun. Angka ini 98,74 persen dari total rumah tangga miskin.

BLT tersebut disalurkan melalui PT Pos.

Menurut laporan Sekretariat Negara (Setneg), BLT berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Tingkat konsumsi menjadi meningkat, bahkan, hebohnya lagi, konon 35,1 persen penerima BLT naik kelas dari kategori miskin menjadi tidak miskin. Lalu penerima BLT yang turun dari kategori tidak miskin menjadi miskin cuma 5,3 persen. Selanjutnya 8,1 pesen mereka yang tidak menerima BLT, turun kelas dari kategori tidak miskin menjadi miskin.

Kesimpulannya, tujuan program BLT untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin pada waktu pemerintah menaikkan harga BBM telah dicapai, begitu Setneg.

Sedangkan program raskin pada 2008 diberikan kepada 19,1 juta KK senilai Rp11,66 triliun Uang sebanyak itu dibelikan beras sebanyak 3,34 juta ton. Pada 2009 pembangian raskin dinaikkan menjadi Rp12,98 triliun untuk 3,32 juta ton dan diberikan kepada 18,5 keluarga miskin. Menjelang Pemilu legislatif lalu raskin yang disalurkan mencapai 822 ribu ton.

Sedangkan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) berupa Askeskin mencapai Rp4,584 triliun, sepanjang 2007. Pada 2009, dialokasikan Rp4,6 triliun peserta kepada 76,4 juta orang.

Lalu program BOS. Program ini diarahkan pada pencapaian sasaran wajib belajar sampai SMP untuk seluruh anak Indonesia. Selain itu, BOS juga diarahkan untuk menaikkan posisi Indonesia dalam Human Depelovment Index (HDI), yang saat ini berada di posisi 109 dari 179 negara.

Pada 2008, BOS yang disalurkan Rp11,9 triliun untuk 42 juta murid sekolah SD/MI/setara dan SMP/MTs/setara, serta Rp358,3 miliar untuk BOS buku. Dana BOS rata-rata per-siswa tingkat SD sebesar Rp254.000/murid/tahun, sedangkan untuk SMP sebesar Rp354.000/murid/tahun.

Pada tahun 2009, dana BOS per siswa tingkat SD/SDLB di kota sebesar Rp400.000/murid/tahun, SD/SDLB di kabupaten sebesar Rp397.000/murid/tahun, SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp575.000/murid/tahun dan SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten sebesar Rp570.000/murid/tahun. Saat ini BOS telah dilaksanakan dengan pencairan dana sebesar Rp2,39 triliun.

Sedangkan program PKH tahun 2009 telah ditetapkan sasarannya sebanyak 720 ribu rumah tangga sangat miskin. Pembayaran Tahap I direncanakan pada April-Mei 2009.

PKH akan menjadi tulang punggung program bantuan dan perlindungan sosial, dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional.

Nah, dari proyek bagi-bagi duit ini pamor pemerintah memang menjadi moncer. Jadi harap maklum bila akhirnya nama Susilo Bambang Yudhoyono tetap diminati untuk maju sebagai presiden lagi. Nah, siapa berani melawan BLT? Miftah H. Yusufpati