Ini adalah kali kedua, PT Carrefour Indonesia berurusan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kasus pertama, Carrfour dinyatakan bersalah dan harus membayar denda Rp1,5 miliar. Kini ancamannya lebih serius, denda sampai Rp25 miliar.

carrefour-franceTanggal 13 Mei 2009 akan terasa kramat bagi PT Carrefour Indonesia. Pasalnya, perusahaan ini harus berbenah, mengubah pola-pola monopoli seperti yang dituduhkan KPPU. Bila tidak, KPPU akan melanjutkan kasus monopoli ini sampai ke pengadilan.
Sekadar mengingatkan bahwa pada akhir Maret lalu, KPPU telah meningkatkan status perkara Carrefour menjadi pemeriksaan pendahuluan. Perkaranya sudah teregistrasi dengan Nomor 09/KPPU-L/2009. KPPU menetapkan Carrefour sebagai terlapor sejak 24 Februari 2009.
Perkara yang membelit perusahaan ritel terbesar kedua dunia ini berawal dari akuisisi 75 persen saham PT Alfa Retailindo Tbk dari Prime Horizon Pte Ltd dan PT Sigmantara Alfindo oleh PT Carrefour Indonesia pada 21 Januari 2008.
Peritel asal Prancis itu membeli saham publik seharga Rp2.300 per saham. Berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU, pangsa pasar Carrefour untuk sektor ritel dinilai telah melebihi batas yang dianggap wajar, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Selain itu, para pemasok juga melaporkan tentang adanya dugaan Carrefour menjual dan menyewakan ruang (space) secara mahal serta biaya trading term (syarat perdagangan) yang memberatkan.
Berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif KPPU, kasus tersebut dipisahkan menjadi dua masalah yakni monopoli penjualan space dan tingginya biaya trading term, dan proses akuisisi perusahaan ritel asal Prancis tersebut terhadap Alfa.
Awal pekan ini, KPPU telah memulai proses pemeriksaan pendahuluan dengan melakukan pemanggilan terhadap Carrefour. Proses pemeriksaan pendahuluan ini dijadwalkan akan berakhir hingga 13 Mei.
Temuan awal, Carrefour diduga melanggar Pasal 17 jo Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 tentang ‘Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’.
Ketua Tim Pemeriksa kasus Carrefour, Dedie S. Martadisastra, membenarkan KPPU akan memberikan waktu kepada Carrefour sampai 13 Mei 2009 untuk melakukan perubahan prilaku usaha terkait tuduhan perkara monopoli, khususnya menyangkut syarat perdagangan (trading terms).
Nah, bila Carrefour bisa mengubah perilaku usahanya maka KPPU akan menghentikan penyelidikan. Namun bila Carrefour masih bersikukuh dan tidak mengubah prilaku, sesuai dengan amanat UU, pemeriksaan kasus akan dilanjutkan.
Perubahan prilaku terkait dengan trading term, bisa dilakukan dengan mengubah aspek yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dengan bisnis ritel, misalnya ketentuan pasang iklan, sewa tempat dan lain-lain.
Jadi, selain meningkatnya pangsa pasar Carrefour dalam bisnis ritel nasional, akuisisi Carrefour terhadap Alfamart juga mengakibatkan meningkatkan biaya syarat perdagangan yang harus ditanggung pemasoknya.
Setelah akuisisi Alfamart, biaya syarat perdagangan di luar `listing fee` untuk produk kosmetik di Carrefour, misalnya, naik dari 13 persen menjadi 33 persen. Tren biaya promosi yang dibebankan kepada pemasok juga cenderung meningkat dari 8,5 persen menjadi 11 persen. Diskon promosi naik dari 3,5 persen menjadi enam persen. Rabate naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.
Hanya saja target bidikan pertama tetap pada aspek monopoli pasar ritel. Soalnya, KPPU telah melakukan dua kajian pangsa pasar Carrefour di sektor hulu (dengan pemasoknya) dan sektor hilir (dengan pesaingnya). KPPU menemukan bukti awal, pasca akuisisi Alfa, pangsa pasar Carrefour di sisi hulu naik dari 44,75 persen menjadi 66,73 persen. Sedangkan di sisi hilirnya naik dari 37,98 persen menjadi 48,38 persen.
Pangsa pasar inilah yang jadi dalih bahwa Carrefour telah diduga melanggar Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 huruf a.
Pasal 17 tentang larangan melakukan monopoli yaitu menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, sedangkan pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan yang bisa merugikan konsumen dan menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar serupa.
Nah, inilah yang akan dibuktikan KPPU dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan sejak 31 Maret 2009 lalu. Jika terbukti monopoli, Carrefour terancam hukuman denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp25 miliar.
Sampai sejauh ini Carrefour membantah tudingan monopoli dan menyebut hanya menguasai kurang dari tujuh persen pangsa pasar dari total industri ritel Indonesia. Angka itu disebutnya merupakan hasil studi independen yang dilakukan The Nielsen Company.
Sedangkan terkait masalah syarat perdagangan, Carrefour mengaku telah mengacu pada semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Menurut Carrefour, perjanjian dengan pemasok termasuk syarat perdagangan telah disepakati oleh kedua pihak.
Dalam perkara ini, memang terdapat beda pendapat antara KPPU dan Carrefour. Setidaknya, peritel ini mempermasalahkan beberapa poin ‘kesalahan’ yang dituduhkan kepadanya.
Terkait dengan relavan market, menurutnya, KPPU mau menelusuri praktik monopoli Carrefour dari supermarket dan hipermarket.
Padahal, berdasarkan Perpres No.112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pasar modern dikategorikan menjadi lima, antara lain supermarket, hypermarket, department store, minimarket dan pusat perkulakan.
Sedangkan KPPU menyoroti monopoli Carrefour dari pertarungan sembilan ritel modern, yakni Carrefour, Matahari dan Hypermart, Hero dan Giant, Alfa, Lion Superindo, Yaohan, Sogo, Metro, Grand Lucky dan Lucky.
Menurut Carrefour, terdapat inkonsistensi lembaga persaingan usaha itu. Pasalnya, Sogo dan Metro bukanlah tergolong pada supermarket dan hypermarket, melainkan department store.
Peritel yang beromzet Rp10 triliun sepanjang tahun lalu itu memang membenarkan adanya pendapatan lain yang diperolehnya. Pendapatan itu bukanlah berasal dari penjualan, melainkan berasal dari sixth area, misalnya, dari kartu kredit dan kerja sama dengan perusahaan asuransi dan perbankan.
Satu yang menjadi permasalahan paling fundamental antara kedua pihak adalah perbedaan pandangan mengenai pangsa pasar.
“Sekarang kita buktikan datanya, pangsa pasar tujuh persen itu jangan dihitung dengan pasar tradisional lah. Mereka kan main di ritel moderen, sekarang kita cocokkan angka kita lah…”ujar Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, 12 April.
Meski dugaan monopoli terjadi akibat akuisisi Carrefour terhadap Alfamart, namun Benny mengatakan masih akan mempelajari tindakan yang bisa diambil nantinya. “Soal akuisisi masih sedang dipelajari, dampaknya masih kita cari keterangannya,” tuturnya.
Lepas dari itu, gerakan KPPU ini memang terkesan ingin menghambat laju Carrefour yang kian ugal-ugalan. Padahal pada 2005, KPPU telah menjatuhkan denda Rp1,5 miliar, yang ternyata tidak mempan. Pada waktu itu, Carrefour dihukum karena mengenakan persyaratan minus margin kepada pemasok.
Tapi semua harus menunggu 13 Mei nanti. Soalnya, menurut Dedie S. Martadisastra, KPPU tidak menutup kemungkinan menghentikan pemeriksaan perkara terhadap Carrefour, jika dalam kurun waktu pemeriksaan pendahuluan ditemukan perubahan perilaku oleh peritel itu. Miftah H. Yusufpati