“Ada yang mengatakan KPK teroris bagi DPR dan bubarkan saja, ini orang yang labil,” ujar Buya Syafii Maarif, menanggapi keinginan segelintir politisi tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya membaca pernyataan Buya Syafii Maarif ini sebagai kata-kata orang tua, seorang guru, kiai, yang mencoba mengoreksi, mengingatkan atas kekeliruan yang dilakukan anak-anaknya, muridnya, santrinya. Soalnya, Buya tidak punya kepentingan politik sesaat. Dia menyampaikan itu dengan ikhlas.

Awalnya, saya menduga omongan Buya akan menjadi idu geni, nyatanya dugaan ini meleset. Pernyataan Buya memantik emosi Fahri Hamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia membalas, membombardir Buya dengan ucapan yang tak patut —itu menurut saya, orang yang pernah dididik tentang kesantunan dan moral pancasila. Lha bagaimana patut, Buya dibilang “anti-demokrasi dan dianggap tak pantas dijadikan tauladan”.

“Orang-orang tua yang harusnya bijak ini tidak bisa menerima cara pandang kami yang muda-muda sepertinya. Tidak memahami arti demokrasi dan otoriter…,” kata Fahri Hamzah, begitu lancar, tanpa beban. Dia seakan sedang berbicara dengan musuh politiknya. Begitukah?

Boleh jadi Buya hanya bisa mengelus dada saat ini. Buya adalah tokoh sepuh yang kini berusia 76 tahun. Seorang professor, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang reputasinya tak diragukan lagi. Bersama tokoh-tokoh agama lainnya, pernah mengeluarkan pernyataan sikap “hentikan kebohongan” pemerintahan SBY. Kala itu, SBY tak berkutik, ia mengalah dengan mengajak berdialog tokoh agama, termasuk dengan Buya. Hanya saja, Buya tak menghadiri undangan SBY itu. SBY tak bisa berbuat apa-apa. SBY sangat hati-hati menghadapi “pemberontakan” tokoh agama ini. Padahal sangat mudah bagi SBY menghabisi mereka. Bisa juga SBY bicara kasar, memaki, jika itu ingin dilakukan. Toh SBY tidak melakukan itu. SBY memang bukan Fachri Hamzah.

Fahri Hamzah adalah politisi kelahiran 1971. Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mewakili generasi baru politisi saat ini. Generasi politisi dengan gaya dan performa amat memikat. Mereka amat fasih berbicara demokrasi. Buya yang profesor itu seakan kesosor bicara urusan demokrasi dengan anak muda ini.

Bagi saya, tak soal Fahri berkehendak membubarkan KPK, lagian argumentasinya juga logis. Coba cerna baik-baik pendapat Fahri ini: “Tidak boleh ada lembaga yang superbody dalam negara demokrasi ini.” Saya menerjemahkan omongan Fahri ini adalah KPK tak boleh super-super amat. Itu saja.

Hal lain, saya merasakan tatkala berbicara atas nama demokrasi itu, gaya Fahri terasa angkuh dan tak lagi memandang siapa yang diajak berbicara. Suara Fahri lantang menantang. Jujur itu yang saya rasakan. Di alam demokrasi boleh dong saya jujur: saya merasa mual, dengan gaya itu.

Inikah cermin politik kita saat ini? Politik tanpa etika, moral dan kesantuan? Boleh jadi anda akan menjawab, jangan sekali-kali bicara etika dan kesantunan dalam berpolitik karena politik memang bukan wilayah etika dan kesantunan. Politik adalah wilayah meraih kekuasaan, pengaruh, uang dan segala-galanya dengan segala cara demi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Lenin bilang, politik itu ”siapa yang boleh lakukan apa kepada siapa (Who could do what to whom) dan ahli sains politik, Harold Lasswell, mengatakan politik itu “siapa yang dapat apa, bila dan bagaimana (who gets what, when and how). Jadi memang semua akhirnya berujung kepada meraih kekuasaan dengan segala macam cara.

Presiden Soekarno pernah mengilustrasikan kekecewaannya terhadap sikap politik dan peran partai-partai. “Kita semua diserang penyakit. Penyakit yang lebih berbahaya daripada sentimen etnik dan kedaerahan. Anda barangkali bertanya, penyakit apa itu? Dengan terus terang, saya katakan: Penyakit partai politik ….”.

Wajar saja jika kemudian ada yang berpendapat, politik bukan tempat orang baik-baik. Bahkan suatu ketika KH Zainuddin MZ merasa perlu meminta maaf kepada umat lantaran sempat terjun ke dunia politik. “Saya mohon maaf, karena pernah tersesat di dunia politik,” ujar da’i sejuta umat ini setahun sebelum meninggal. Mengapa begitu? “Setelah saya rasakan dan saya pikirkan, politik itu ternyata bukan tempatnya kiai,” tuturnya.

Pernyataan Zainuddin ini seakan meralat ucapan para kiai di saat demam kiai masuk politik terjadi, yakni dimulai saat KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Kala itu Hasyim Muzadi, Ketua PB NU bilang, “Kiai berpolitik itu bukan kesalahan atau kejahatan, jika dilakukan dengan benar.”

KH Mustofa Bisri, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibien, Rembang, Jawa Tengah, juga bilang para ulama dan kiai boleh berpolitik sepanjang dalam konteks politik kebangsaan dan kerakyatan secara luas, bukan politik kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. “Jika kiai dan ulama dilarang berpolitik, maka tak ada lagi yang mengawasi kebijakan pemerintah,” ucap Gus Mus.

Kisah Buya Syafii Maarif dan Fahri Hamzah mengingatkan kita tentang masa-masa itu. Masa di mana kiai kehilangan legitimasi sebagai pemimpin umat ketika terjun ke politik. Masa di mana politisi muda yang seenak udelnya “memaki” kiai lawan politiknya.