Entah apa yang akan dilakukan para kiai Nahdlatul Ulama jika Cak Imin– panggilan akrab Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi—terbukti korupsi. Akankah mereka menjalankan keputusan muktamar NU tahun 2002 yang memutuskan hukuman potong tangan hingga hukuman mati bagi kader NU itu?

Lalu, akankah para kiai itu menjalankan imbauan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, yang telah mewanti-wanti pada mereka untuk tidak menyalati jenazah koruptor. “Ini keenakan banget, sudah di dunia korupsi, didoakan lagi,” tutur Said Aqil.

Jenazah koruptir mestinya, kata Said, boleh saja disalati tapi cukup oleh satpamnya, tukang pijatnya, tukang kebunnya, jangan oleh tokoh NU atau kiai. “Karena kalau kiai doanya lengkap, ampunilah dosanya, ampunilah kesalahannya, masukkan ke dalam sorga-Mu. Keenakan banget…” cetus Said.

NU menilai korupsi sebagai penghianatan berat terhadap amanat rakyat. Korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian dan perampokan. Jadi hukuman paling ringan potong tangan, dan kalau sudah keterlaluan hukuman mati. Setelah eksekusi mati, seperti kata Said Aqil, hanya disalati oleh satpam, tukang pijat dan tukang kebonnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah anak kandung NU. Sikap NU jelas dan tegas terhadap koruptor. Makanya, tak bisa dibayangkan jika Cak Imin, terbukti korupsi.

Bila Cak Imin mengembalikan uang yang dituduhkan dikorup? Pada Munas NU tahun 2002 disebutkan pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat.

Para ulama NU berpendapat bahwa uang negara adalah uang Allah yang diamanatkan pada pemerintah sebagai milik negara. Bukan untuk penguasa. Uang negara, yang sebagian besar dari pajak, harus digunakan bagi kemaslahatan rakyat, terutama fakir miskin, tanpa diskriminasi. Begitu pandangan NU.

Kini kiai NU menghadapi realitas yang membelit kadernya. Kasus suap yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diduga melibatkan Ketua Umum PKB Cak Imin dan sejumlah mantan staf khususnya yang juga fungsionaris PKB. Kasus ini jelas mencoreng wajah para kiai terutama beliau-beliau yang selalu berdoa dan berjuang untuk PKB. Para kiai yang tak ikut-ikutan makan nangkanya bakal kena getahnya.

Kita tentu mafhum bahwa para kiai di berbagai pelosok saban pemilu memberi restu kader-kader NU untuk bertarung dalam pemilu dengan menggunakan kendaraan PKB. Memang sih, tak semua kiai NU ber-PKB. Sejak pecah kongsi politik antara Muhaimin Iskandar dan Gus Dur para kiai berserak ada di mana-mana. Tapi bagaimana pun kiai yang tersisa di PKB adalah kiai NU. Mereka menjadi lokomotif dan mesin PKB. PKB tanpa kiai, ibarat kacang zonder isi. Kulitnya doang.

Hanya saja, kiai di PKB cukup menjadi simbol dan pusat legitimasi politik untuk mempengaruhi pemilih dengan menjadikannya sebagai tokoh sentral yang sekadar untuk disowani saja. Beliau-beliau ini sangat jarang dilibatkan dalam memutuskan hal-hal yang bersifat strategis semisal menentukan siapa yang harus masuk dalam kabinet atau dalam berkoalisi.

Nah, soal sowan inilah yang konon, lebaran kemarin itu, menjadi tema jualan untuk mencari duit dari pengusaha. Lalu, muncullah kasus uang dalam kardus durian Rp 1,5 miliar.

Bila Cak Imin juga elit PKB ini terbukti korup maka tindakan itu jelas-jelas pengkhiatanan terhadap kiai. Selain amat memalukan, realitas ini menjadi pukulan telak sekaligus adalah menjadi ironi partai para kiai. Imin cs tidak mengelola PKB secara amanah sehingga ’berbelepotan’ noda haram korupsi. Moralitas para fungsionaris tidak terjaga, mudah menghalalkan segala cara, bersikap aji mumpung dan ingin cepat kaya. Cita-cita moral perjuangan yang dititipkan para kiai menjadi ternoda, hancur dan kandas di tengah rakusnya nafsu untuk menghalalkan segala cara.

Di benak kita, mungkin akan menduga para kiai saat ini sangat malu dan marah lantaran partai yang didukungnya menjadi sorotan publik secara massif karena berada di tengah pusaran korupsi.

Selanjutnya, boleh jadi, apa yang harus dilakukan kiai seperti yang kita bayangkan. Koruptor layak dipotong tangan, atau bahkan dieksekusi mati, setelah mati hanya akan disalati satpam dan tukang pijitnya. Karena kiai tentu akan berkata yang benar adalah benar dan yang salah harus tetap salah serta wajib dihukum.

Logika kita juga akan menduga para para kiai akan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk membela yang benar, dengan mengalahkan gerakan-gerakan yang selalu membela yang bayar. Para kiai akan memberikan pelajaran bagi umat bahwa dukungan politik yang diberikan bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia saja, melainkan juga di akhirat.

Saat ini adalah momentum para kiai menjelaskan kepada publik cara pandang mereka berpolitik yang berbeda dengan para politisi karena di dalamnya terbentang nyata garis perjuangan untuk beribadah. Sebagai pemilik saham terbesar di PKB, para kiai sudah sewajarnya mengultimatum dan bahkan membersihkan seluruh fungsionartis PKB dari parasit kader-kadernya yang terindikasi dan diduga kuat terlibat korupsi. Persoalannya, kita bukan kiai PKB jadi hanya menunggu apa cerita selanjutnya. Begitu.