Presiden memastikan reshuffle kabinet dilakukan bulan depan. Selain menteri berkinerja buruk, menteri yang mengalami masalah kesehatan, bermoral jeblok, dan kena masalah hukum akan diganti. Siapa saja mereka?

Sofjan Wanandi tampak ceria ketika keluar dari Gedung Sekretariat Negara, Selasa kemarin. “Beliau akan putuskan bulan depan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, ihwal reshuffle kabinet. Menurut Sofjan, baru saja ia dan pengurus Apindo bertemu Presiden dan mendengar kabar tersebut.
Sofjan juga bilang, pengusaha keberatan jika diombang-ambingkan dengan isu reshuffle kabinet. Pengusaha tidak dapat bekerja untuk mengambil keuntungan. Lalu, katanya, Presiden bilang, “Setelah dua tahun bekerja, siapa yang mampu, siapa yang kena masalah, dan siapa yang sakit, akan diputuskan bulan depan.”
Masalahnya, Apindo tak mendapatkan bocoran siapa saja menteri yang bakal diganti. Daniel Sparingga, Staf Khusus Presiden Bidang Politik, menyatakan adanya wajah dan komitmen baru dalam kabinet per Oktober nanti.
Kini isu yang berkembang ada pergantian juga ada geser posisi. Menteri yang bakal digusur adalah mereka yang dinilai Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) tak becus menjalankan tugas. Selain itu, menteri yang terseret kasus dugaan korupsi juga akan kena gunting. Begitu juga menteri yang rumah tangganya guncang lantaran diterpa masalah selingkuh. “Kalau ada menteri yang beristri dua saya kira tak masalah,” kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Masalah Rumah Tangga

Menteri yang terancam posisinya lantaran kasus rumah tangga, kabarnya, adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Ia diduga pernah menjalin asmara dengan presenter sebuah stasiun televisi di Jakarta. Lalu pada Senin pekan lalu, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, digugat cerai istrinya, Carolina binti Gandhi Kaluku. Sang istri menggugat karena merasa diselingkuhi dan mendapat perlakuan tidak adil dari suaminya tersebut.
Suharso Monoarfa tampaknya sudah pasrah. Hanya saja, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar melakukan pembelaan atas rekannya ini. “Kalau istrinya menggugat (cerai) itu soal pribadi, tidak terkait dengan pekerjaannya. Ini politisasi terhadap PPP, khususnya menyangkut pada Pak Suharso,” kata Hasrul.

Kinerja Buruk

Siapa menteri yang bakal diganti karena masalah prestasi? Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, menyebut dalam survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei pada Mei 2011 lalu, sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan titik yang paling banyak disoroti oleh publik. “Kepuasan publik pada bidang ini hanya 34%, sementara bidang lainnya, seperti keamanan, ekonomi, dan politik, dianggap masih cukup memuaskan,” katanya.
Inilah yang membuat banyak kalangan menduga Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar bakal kena gusur. Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hurgens, menyebut Menhuk HAM layak diganti. Selain juga Menko Kesra dan Menkominfo. Mereka itu tidak cocok dengan posisinya. “Mereka sebagian kecil menteri yang semestinya diganti, karena enggak jelas juga kerjanya ngapain,” tutup Boni.
Patrialis Akbar enggan mengomentari gosip nasibnya kelak. “Cuma yang saya sayangkan satu saja, sampai hari ini teman-teman pers masih mengomentari saya dapat rapor merah mengenai pembangunan lapas. Itu yang saya sayangkan, karena itu menyakitkan hati saya. Saya tidak pernah dapat rapor merah kok malah itu yang diulang-ulang. Terlihat betul subyektivitas dan sentimennya,” keluh Patrialis.
Kinerja yang buruk juga diperlihatkan Darwin Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasil evaluasi UKP4 terakhir, Menteri ESDM dipandang tidak bekerja optimal. Kini posisi Menteri ESDM, juga BUMN, tengah diincar Partai Golkar yang diperkirakan akan dapat bonus tambahan seorang menteri.
Namun, Demokrat kabarnya masih ingin memegang pos ESDM. Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM, yang juga kader Demokrat, disebut-sebut akan dirokade ke posisi itu, mengaku tak ambil pusing dengan isu perombakan kabinet. Syarif menyatakan siap mengikuti semua keputusan Presiden SBY. “Namanya hak prerogatif, ya siap pada komandan. Ditempatkan di mana pun,” kata Syarif.
Menteri Pertanian Suswono yang juga disebut-sebut bermasalah dalam kasus impor daging berpendapat serupa. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memilih berkonsentrasi mencapai target surplus beras. “Saya tidak pernah terpengaruh sedikit pun, karena itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya.
Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, konon pula rapornya tak terlalu kinclong. Ia mengakui kinerja kabinet tak optimal. Ini akibat koordinasi lintas sektor kementerian masih menjadi hambatan pelaksanaan program kerja pemerintahan SBY-Boediono. “Ini disadari para menteri. Waktunya memperbaiki koordinasi antarkementerian lintas sektoral ataupun pusat dan daerah untuk memastikan program berjalan baik,” kata Agung.

Terseret soal Korupsi

Menteri lain yang bakal kena reshuffle kemungkinan adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Muhaimin disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan Andi Mallarangeng juga terseret kasus suap Wisma Atlet yang juga sedang ditangani KPK.
Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut, heboh kasus korupsi di dua kementerian ini menjadi penyebab merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja kabinet SBY-Boediono.
Bagaimana tanggapan Muhaimin? “Belum tahu saya,” jawab Muhaimin. Ia terkesan pasrah. “Monggo, memang itu hak prerogatif Presiden,” katanya singkat.
Andi Mallarangeng juga enggan berkomentar dan bilang tak memikirkan isu reshuffle. Sebab, menurut dia, Presiden memang berhak mengangkat dan mengganti para menteri di kabinet. Karena itu, ia hanya fokus pada pekerjaannya sebagai menteri. “Reshuffle hak Presiden secara konstitusi. Presiden punya hak menyusun, mengevaluasi, dan kalau perlu merombak kabinet sesuai kebutuhan. Kita menterinya kerja saja yang baik,” ujar Andi.

Alasan Kesehatan

Selanjutnya ada menteri yang kesehatannya terganggu, seperti Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, yang kabarnya juga akan diganti. Mustafa terkena gangguan jantung sedangkan Endang terjangkit kanker paru-paru.
Partai Demokrat menanggapi isu ini dengan pasrah. “Demokrat punya 4 menteri, enggak ada masalah. Kalau menteri Demokrat tidak menunjukkan kinerja yang baik, dari mana pun asalnya, kalau menjadi beban Presiden, ya itu menjadi hak prerogatif Presiden,” tutur Wasekjen PD Saan Mustopa.
Adapun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan siap apabila SBY mencopotnya dari kabinet. “Saya enggak pernah memikirkan jabatan, kok, terserah orang mau ngasih jabatan,” katanya. TRUST 47/09