Posts from the ‘HM SOEHARTO’ Category

FO-FOTO

Iklan

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim tentang ” Warisan ” Kasus HAM Soeharto

INDOPOS

Minggu, 03 Feb 2008,

Diselesaikan demi Keadilan Masa Depan
Meski telah meninggal dunia, mantan Presiden Soeharto masih menjadi topik hangat di berbagai media massa. Berbagai pro-kontra pun bermunculan terkait “warisan” mantan penguasa Orde Baru itu. Salah satunya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa kepemimpinan jenderal besar itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM pun menjadi salah satu yang disibukkan oleh berbagai kasus pelanggaran HAM. Bagaimana solusi terbaiknya? Berikut petikan perbicangan wartawan Jawa Pos Naufal Widi A.R. dengan Ketua Komnas HAM 2007-2012 Ifdhal Kasim di ruang kerjanya kemarin (2/2).

Mantan Presiden Soeharto sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan berbagai kasus pelanggaran HAM di era kepemimpinannya?

Berbagai kasus tersebut tetap harus ada penyelesaiannya. Ini bukan untuk balas dendam, tapi sebagai pembelajaran bagi bangsa ini ke depan. Kita akui ada yang salah dengan masa lalu bangsa ini, terutama dalam masalah HAM. Tapi, kita tidak ingin terus-menerus melihat ke belakang. Jadi, semangat penyelesaiannya adalah agar kejadian seperti itu tidak terulang. Jangan sampai generasi mendatang kita bebani dengan masalah yang sama. Demikian juga dengan presiden-presiden mendatang. Baca lebih lanjut…

Kasus Soeharto Ditarget Selesai Maret

INDOPOS

Minggu, 03 Feb 2008,

KOMNAS HAM memastikan bahwa proses hukum terhadap almarhum mantan Presiden Soeharto terus berlanjut. Ditargetkan kajian terhadap pelanggaran HAM Soeharto selesai dalam dua bulan mendatang.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, meski mantan penguasa Orde Baru tersebut telah meninggal dunia, tidak berarti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era kepemimpinannya berhenti begitu saja. “Kasusnya tetap kami lanjutkan. Kajiannya ditarget selesai Maret,” ujar Ifdhal.

Kasus pelanggaran HAM berbeda dengan kasus pidana Soeharto yang beberapa ahli menyebutkan kasusnya gugur demi hukum. Menurut Ifdhal, kasus pelanggaran HAM tidak hanya melibatkan Soeharto sebagai pelaku tunggal. “Masing-masing kasus pelanggaran HAM ada pelaksana lapangannya,” jelasnya.

Komnas HAM saat ini membidik mantan Presiden Soeharto untuk sejumlah kasus pelanggaran HAM. Di antaranya kasus Pulau Buru, penembakan misterius (petrus), kasus pelanggaran HAM 65, dan pelanggaran HAM selama pelaksanaan daerah operasi militer (DOM) di Aceh dan Papua.

Ifdhal menambahkan, begitu kajian selesai, pihaknya menindaklanjuti dengan penyidikan pro justicia. Komnas HAM bahkan juga siap memanggil saksi-saksi. “Termasuk para perwira TNI,” katanya. Baca lebih lanjut…

Pengkultusan Soeharto

Harian Aceh

Senin, 11 Pebruari 2008

Oleh Ayi Jufridar
SEMINGGU setelah berpulangnya mantan Presiden Soeharto, kita masih melihat pemberitaan yang mengharu-biru di media elektronik. Beberapa stasiun TV melakukan wawancara dengan orang terdekat Soeharto termasuk dengan ajudan khusus. Hasil wawancara sebagian besar berisi pujian-pujian terhadap mantan orang kuat di masa Orde Baru tersebut.

Untuk keberimbangan, beberapa stasiun TV terkadang menghadirkan tokoh yang pernah menjadi korban rezim Orde Baru seperti Fajroel Rahman. Amien Rais juga sering tampil di TV selaku tokoh yang diasosiasikan sebagai lawan dari Soeharto. Namun, isi dari wawancara semuanya hanya membicarakan hal-hal yang baik dari Soeharto seolah berbagai dosa besar yang pernah dilakukan Soeharto ikut terkubur di Komplek Pemakanan Astana Giribangun.

Sejak meninggalnya Soeharto sampai sekarang, kita bisa melihat bagaimana pers di Indonesia, terutama media elektronik, menempatkan pemberitaan Soeharto secara istimewa. Pengkultusan ini bukan atas pertimbangan nilai berita, tapi semata-mata atas pertimbangan di luar prinsip jurnalisme. Bahkan, sangat kuat terasa bagaimana media menggunakan bahasa eufemisme dalam pemberitaan Soeharto, hingga sekarang.

Seorang reporter TV, dalam sebuah mailing list jurnalis secara terus terang mengakui ada kebijakan khusus dari atas dalam memberitakan Soeharto, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Misalnya saja, penyebutan Soeharto tanpa embel-embel “Bapak” sangat tidak dianjurkan. Tidak heran jika di TV terlihat sebutan Pak Harto atau minimal mantan Presiden Soeharto. Ada yang menyingkat dengan Pak Harto atau menyebut secara lengkap Haji Muhammad Soeharto. Bandingkan judul berita di media asing; Former Indonesia Dictator Suharto Dies. Baca lebih lanjut…

Warisan pemerintahan Suharto

01132_suharto_montage.jpg Mantan Presiden Suharto, yang tutup usia pada hari Minggu (27/01) di Jakarta pada usia 86 tahun, memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa.

Pemerintah Suharto yang dia sebut Orde Baru menjadi pembangunan dan kemajuan ekonomi sebagai prioritas utamanya. Ini dilakukan dengan menerapkan gaya pemerintahan otoriter lewat kebijakan perampingan partai politik dan penerapan azas tunggal.

Dalam pelaksanaannya, tindakan intimidasi, pemaksaan dan kekerasan dialami oleh orang-orang yang menentang Soeharto ketika itu. Masa pemerintahan Orde Baru juga dikecam atas kasus pelanggaran hak azazi manusia, pembelengguan pers dan hak mengeluarkan pendapat, dan demokrasi ditekan.

Namun, di sisi lain perekonomian Indonesia semasa Suharto menikmati tingkat pertumbuhan yang menakjubkan sehingga Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

Liberalisasi perdagangan dan investasi terbuka lebar. Perhatian besar juga diberikan pemerintah Suharto pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbawah.

BBC Siaran Indonesia meninjau beberapa kebijakan penting yang menandai pemerintahan Suharto. Baca lebih lanjut…

BUPATI SLEMAN DAN JALAN SOEHARTO

Oleh Eddy Karna Sinoel

Yogyakarta, 13/2 (ANTARA) – “Saya tidak ambil pusing kalau ada yang tidak setuju. Saya ingin mendidik masyarakat Sleman untuk tidak terus-menerus menghujat dan membenci almarhum mantan Presiden Soeharto,” kata Bupati Sleman, DIY, Ibnu Subiyanto.

Pernyataan Ibnu Subiyanto bahkan lebih tegas lagi ketika dia ditanyai wartawan tentang kemungkinan bakal munculnya kontroversi menyusul gagasannya mengganti nama Jalan Godean, salah satu jalan utama di kabupaten itu, menjadi Jalan Soeharto.

“Saya siap menerimanya (kritik dari mereka yang tidak setuju),” katanya. Baca lebih lanjut…

Soeharto, Mengapa Begitu Kuat?

PADANG EKSPRES

Selasa, 15 Januari 2008

Oleh : Muhammad Taufiq, Ketua DPC Peradi dan Ikadin Kota Surakarta 
Meski telah satu dasawarsa tidak lagi menjabat presiden, ”kharisma” Soeharto ternyata masih amat besar. Terbukti sakitnya mantan presiden yang berkuasa 32 tahun itu tetap mendapat perhatian publik nasional dengan berita yang selalu menjadi head lines di media cetak, elektronik maupun online. Seolah-olah rakyat ingin mengetahui perkembangan detik per detik mantan pemimpinnya tersebut. Padahal, jika Soeharto sampai wafat, tidak begitu signifikan dengan nasib mayoritas rakyat Indonesia yang masih miskin. Jika berpedoman pada kriteria World Bank dengan patokan makan USD 2 per orang per hari, jumlah penduduk miskin 49,5 persen atau 108 juta orang dari 220 juta penduduk Indonesia. Jika berpedoman pada Badan Pusat Statistik (BPS) dengan patokan makan hanya Rp170 ribu per bulan per orang, jumlah penduduk miskin hanya 37,7 juta orang.

Namun, yang jelas, saat ini Indonesia masih tergolong negara miskin dan GNP per kapitanya hanya bisa disejajarkan dengan Vietnam. Sesungguhnya rakyat miskin tidak peduli apakah Soeharto akhirnya sembuh atau wafat. Yang penting bagi mereka adalah kesejahteraan meningkat dengan mampu membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, mengapa sekarang berita tentang sakitnya Soeharto begitu gencar di media massa, padahal tidak akan berpengaruh signifikan terhadap nasib rakyat miskin di Indonesia? Jelas kematian Soeharto akan berdampak pada konfigurasi kekuasaan elite politik nasional, apalagi menjelang pemilu dan pilpres. Meski sudah tidak berkuasa, Soeharto masih memiliki pengaruh cukup kuat dalam perpolitikan nasional. Apalagi, presiden dan wakil presiden adalah mantan murid-murid Soeharto di ABRI dan Golkar dulu. Kedua institusi kekuasaan itulah, selain birokrasi, yang menjadi pilar utama penyokong kekuasaan Orba selama 32 tahun. Tanpa ketiganya yang berbaju militer dan sipil, sulit kekuasaan mampu bertahan amat lama di bumi Nusantara. Baca lebih lanjut…